Nalar Ekonomi

Beragama lebih baik? (3/3)

2011-10-09T08:02:00.005+07:00

Pertanyaan terakhirnya, seperti apakah orang beragama di Indonesia? Apakah semakin relijius seseorang, semakin murah hati dan tolerankah? Atau sebaliknya? Ini yang saya coba eksplorasi di penelitian saya. Hasil lengkapnya bisa dilihat di sini.

Untuk menjawab pertanyaan ini, saya menggunakan data SAKERTI Gelombang ke 4 ini. SAKERTI adalah survei yang luar biasa. Ada setidaknya tiga alasan mengapa saya menganggap survei ini luar biasa...

Pertama, survei ini bersifat panel: rumah tangga yang sama secara periodik dikunjungi dan seluruh anggota rumah tangganya yang dewasa diwawancarai. Rumah tangga yang pindah dari lokasi asli maupun yang "pecah" (karena, misalnya, sang anak menikah) sebisa mungkin dikejar untuk diwawancarai. Gelombang pertama dimulai pada tahun 1993, diikuti tahun 1997, 2000, dan 2007. Dengan demikian, survei ini mengikuti perkembangan rumah tangga responden ini dari generasi ke generasi. Kemampuan survei ini mengikuti rumah tangga asli selama 14 tahun ini pun mengagumkan dibandingkan survei-survei panel sejenis.

Kedua, sampel survei ini representatif untuk 83% penduduk Indonesia -- setidaknya dalam gelombang pertamanya. Artinya, kesimpulan yang diambil dari survei ini cukup menggambarkan kondisi orang Indonesia. Untuk gelombang ke empat, survei ini mewawancara 29.060 orang dewasa yang tinggal di 12.688 rumah tangga.

Ketiga, informasi yang bisa didapatkan dari survei ini sangat kaya. Untuk pertanyaan yang saya selidiki, misalnya. Gelombang keempat SAKERTI tentang kerelaan membantu tetangga, dan rasa percaya responden tersebut terhadap tetangga, polisi, dan orang asing. Selain itu, ada juga pertanyaan tentang rasa percaya yang bersifat primordial dan diskriminatif -- yakni, apakah responden lebih percaya terhadap orang sama suku atau sama agama.

Tentang toleransi beragama, SAKERTI menanyakan sejauh mana responden keberatan jika orang dengan kepercayaan berbeda tinggal di desa, lingkungan, atau rumah mereka. Selain itu, survei ini juga menanyakan sejauh mana responden keberatan jika saudaranya menikahi seseorang yang berbeda kepercayaan, atau jika orang berbeda kepercayaan ingin membangun rumah ibadah di desa responden.

Untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian saya, saya butuh informasi tentang relijiusitas responden. Untungnya, di gelombang keempat, SAKERTI menanyakan tingkat relijiusitas seseorang. Saya juga bisa menggunakan sejarah pendidikan masing-masing individu -- termasuk apakah mereka pernah mengenyam pendidikan yang diberikan oleh sekolah berbasis agama. Dengan informasi-informasi ini, saya bisa melihat hubungan antara kerelaan saling membantu, rasa percaya (yang bersifat diskriminatif maupun tidak) dan toleransi.

***

Ternyata, belalang di Indonesia tidak jauh berbeda dengan belalang di negara-negara yang penelitiannya saya kutip di sini dan sini. Berikut ringkasan hasilnya.

Pertama, semakin relijius, semakin seseorang menyatakan tingkat kerelaan membantu tetangga yang lebih tinggi. Di satu pihak, ini bisa menunjukkan bahwa agama membuat orang lebih murah hati. Di lain pihak, seperti yang saya paparkan di sini, ini bisa jadi cerminan bahwa semakin relijius seseorang, semakin penting citra dia di hadapan orang lain, dan jawaban tersebut bisa jadi cerminan tendensi tersebut.

Kedua, semakin relijius, semakin seseorang (menyatakan bahwa dia) lebih percaya kepada tetangga dan polisi, tetapi tidak kepada orang asing. Selain itu, semakin relijius seseorang, semakin tinggi kecenderungan seseorang untuk lebih primordial, baik dari segi agama maupun suku. (Di sini, primordialisme diukur dari jawaban dia tentang apakah dia lebih percaya orang sama suku dan sama agama).

Terakhir, bagaimana dengan toleransi? Mengingat hasil di atas bahwa relijiusitas terkait dengan primordialisme, tentunya alami jika Anda menebak bahwa relijiusitas terkait dengan sikap tidak toleran terhadap agama lain. Jika Anda menebak demikian, Anda hanya setengah benar. Benar, bahwa sikap relijius terkait dengan sikap tidak toleran -- namun hubungan tersebut terutama muncul di antara kaum Muslim Indonesia. Korelasi antara relijiusitas dan sikap tidak toleran praktis absen di antara pemeluk agama lain kecuali Protestan -- dan intensitas korelasi antara relijiusitas dan sikap tidak toleran itupun jauh lebih lemah di antara kaum Protestan.

Temuan terakhir soal toleransi ini tidak mengagetkan. Studi Guiso dkk (2003) yang menggunakan World Value Survey (dengan cakupan dunia) menunjukkan bahwa, memang, pemeluk agama yang dominan di sebuah negara cenderung lebih tidak toleran. Biarpun tidak mengagetkan, hasil ini menunjukkan bahwa peran agama agaknya tidak netral/positif dalam hubungan antar-kelompok, baik kelompok agama maupun suku.

Ada catatan penting yang perlu diingat. Penelitian saya ini melihat ada tidaknya hubungan antara relijiusitas dan sikap-sikap di atas, namun tidak bisa menjawab mengapa begitu. Oleh karena itu, hasil ini perlu ditafsirkan secara hati-hati. Soal toleransi misalnya: Apakah ini berarti bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk tidak toleran? Saya, dan hasil penelitian ini, tidak bisa menjawab pertanyaan itu.

Namun, jika harus berspekulasi, saya cenderung sepakat dengan Guiso dkk. (2003) yang melihat hubungan antara sikap relijius dan sikap sebagai cerminan interpretasi budaya masyarakat (dalam konteks masyarakat tersebut) terhadap ajaran sebuah agama. Karena itu, tidak heran jika agama yang sama bisa toleran ketika pemeluknya adalah minoritas, namun menjadi tidak toleran ketika pemeluknya dominan. Tapi, ini sekadar spekulasi. Perlu penelitian lebih jauh dan lebih banyak bukti empiris untuk bisa menjawab pertanyaan sulit soal mengapa ini.

Beragama lebih baik? (2/3)

2011-10-01T02:12:00.009+07:00

Sekarang, pertanyaannya adalah: Apakah benar, lebih taat beragama itu lebih murah hati, atau jangan-jangan, seperti temuan Trimble (1997), hanya kelihatannya begitu karena orang taat cenderung lebih jaim?

Untuk menjawab pertanyaan ini, Daniel Batson melakukan beberapa eksperimen. Idenya eksperimen-eksperimen itu mirip dengan ide "menguji ketulusan" yang saya tuliskan di sini. Kalau Anda tertarik rincinya, bisa dilihat di (dari buku yang keren ini). Berikut salah satunya...

Batson dkk. (1989) merekrut mahasiswa, dan menawarkan kesempatan untuk menjadi relawan jalan maraton untuk mengumpulkan dana. Dana itu nantinya akan digunakan membantu biaya pengobatan seorang anak yang membutuhkan pengobatan yang mahal. Namun, sebelum para mahasiswa menawarkan diri untuk ikut, para mahasiswa diberi tahu bahwa mereka harus melalui ujian kesehatan dulu.

Di sini menariknya: Kepada sebagian mahasiswa itu diberitahu bahwa prasyarat kesehatan itu relatif mudah (sekitar 60% akan lulus), sementara sebagian lainnya diberitahu bahwa prasyarat itu relatif sulit (hanya sekitar 15% akan lulus). Mengapa? Idenya, kalau prasyaratnya mudah, sulit bagi seseorang yang sudah menawarkan diri menjadi relawan untuk mangkir. Sementara, kalau prasyaratnya sulit, menawarkan diri menjadi relawan itu menjadi relatif lebih "aman" bagi mereka yang sekadar ingin menjaga citra diri (di hadapan orang lain maupun diri sendiri), karena besar kemungkinan, mereka tidak benar-benar harus menjalankan maraton itu.

Hasilnya menunjukkan bahwa ketika prasyarat itu sulit, tingkat relijiusitas intrinsik -- yang, dalam konteks ini, berarti ketaatan pada prinsip agama mereka -- mampu memprediksi apakah seseorang akan menawarkan diri menjadi relawan. Menariknya, ketika prasyaratnya mudah, secara statistik, tidak ada perbedaan partisipasi yang relijius dan tidak.

Eksperimen ini menunjukkan bahwa ketaatan beragama tidak serta merta membuat seseorang lebih murah hati. Selain itu, perbedaan hasil antara eksperimen dan survei memberikan pelajaran buat peneliti seperti saya, yang kerap menggunakan data survei, untuk berhati-hati tentang potensi bias dalam data yang saya pakai.

***

"Problem" serupa rupanya ada juga dalam analisis tentang rasa percaya. Rasa percaya ini, terutama pada orang asing, salah satu sikap yang diangap penting oleh ilmuwan dari pelbagai bidang ilmu sosial, karena kerja sama selalu membutuhkan rasa percaya.

Data survei (seperti yang dipakai oleh Guiso dkk.(2003) dan Mujani (2004)) menunjukkan bahwa orang yang relijius pada umumnya memiliki rasa percaya yang lebih pada orang lain. Namun, eksperimen, misalnya oleh Anderson dkk (2010), tidak menemukan perbedaan yang berarti soal rasa percaya kepada orang asing antara orang relijius maupun tidak.

Namun, ada satu sikap di mana survei dan eksperimen tidak bertentangan. Baik survei dan eksperimen menemukan ada hubungan antara relijiusitas dan sikap toleran, maupun prasangka terhadap orang yang "berbeda" (baik dari segi suku dan agama, maupun orang yang "tidak asli" alias imigran). Ternyata, relijiusitas itu cenderung sejalan dengan sikap tidak toleran dan prasangka. Hubungan ini ditemukan oleh Allport dan Kramer pada tahun 1946, dan sejak itu, sudah direplikasi baik oleh data survei (misalnya, Guiso dkk., 2003) atau eksperimen (Johnson, 2010).

Tentu saja, hasil penelitian-penelitian ini didasarkan pada subjek asing (kecuali Guiso dkk, yang menggunakan data dari pelbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia). Sedangkan kan, seperti kata pepatah, lain padang, lain belalang. Jangan-jangan di Indonesia beda.

Ini yang saya coba jawab di penelitian menggunakan set data rumah tangga yang paling kaya di Indonesia, yakni Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (atau SAKERTI, yang bisa diunduh dari sini). Menggunakan data tersebut, saya menganalisis hubungan antara ketaatan beragama dan kerelaan menolong, rasa percaya, dan toleransi beragama. Hasil lengkapnya bisa diunduh dari sini. Namun, seperti yang akan saya akan ringkas di entri terakhir, belalang di pelbagai padang ternyata cukup serupa.

(bersambung ke bagian ketiga)

Beragama lebih baik? (1/3)

2011-09-30T08:38:00.014+07:00

Pertanyaannya begini: Semakin taat beragama seseorang, semakin suka menolong, saling percaya dan tolerankah seseorang? Intuisi kebanyakan orang akan menjawab: Tentu saja. Bukankah semua agama mengajarkan orang untuk saling menolong tanpa pandang bulu? Tapi, karena intuisi kadang suka meleset, mungkin ada baiknya kita melihat bukti.

Soal suka menolong misalnya. Selama ini, survei menunjukkan bahwa orang yang taat beragama cenderung lebih murah hati. Buktinya adalah apa yang dikenal sebagai "charity gap" -- orang yang taat beragama lebih banyak menyumbang ke lembaga nirlaba daripada yang tidak taat beragama. Ini jelas bukti bahwa orang yang taat beragama lebih murah hati, bukan?

Tunggu dulu. Tentu saja bisa jadi bahwa jawaban survei mencerminkan perbedaan yang nyata antara orang yang taat dan tidak taat. Hanya saja, eksperimen perilaku menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nyata dalam hal kemurahan hati antara orang yang taat dan tidak taat beragama (contohnya, eksperimen Darley dan Batson yang diringkas di sini). Jangan-jangan ada hal lain yang menyebabkan perbedaan yang ditemukan dalam survey tersebut...

Satu kemungkinan adalah urusan jaim alias jaga image. Psikolog Douglas Trimble (1997) menemukan korelasi antara kebutuhan untuk menjaga citra diri (alias jaim) dan ketaatan beragama. Temuan berdasarkan survei dari Trimble ini dikonfirmasi oleh eksperimen oleh para psikolog sosial.

Bagaimana menguji apakah sensus atau eksperimen yang benar soal kemurahan hati dan ketaatan agama? Atau menguji apa benar orang yang taat beragama lebih jaim, terutama untuk urusan kemurahan hati ini?

Untuk menjawab, semisal Anda ingin tahu seberapa tulusnyakah kemurahan hati teman-teman Anda. Ujian ketulusan adalah membandingkan sejauh mana mereka menawarkan untuk membantu ketika tawaran bantuan itu benar-benar harus direalisasikan ("besok saya perlu bantuan pindah rumah, dan barang-barang saya berat-berat dan segudang banyaknya"), dengan "kerelaan mereka" ketika besar kemungkinan bantuan itu tidak akan terealisasi ("kapan-kapan, kalau sudah ada uang, kalau visanya dapat, kalau ada pembantu untuk menjaga anak-anak, atau kalau anak-anak sudah besar, kalau suami libur, kalau... boleh ya saya menginap di rumah kamu di luar negeri barang sebulan").

Motivasi utama mereka yang rela memberikan bantuan di tipe kedua, tapi malas-malasan menjawab di tipe pertama, adalah urusan jaim -- supaya tidak kelihatan tidak murah hati. Tentu saja, contoh saya di atas, tidak sempurna, karena dua macam permintaan bantuan itu berbeda kualitasnya (membantu pindahan dan memberi tumpangan tingkat menyusahkannya berbeda). Tapi, bagaimana jika kedua permintaan bantuan itu persis sama. Kira-kira, benar tidak ya yang beragama lebih murah hati?

(bersambung ke bagian 2...)

Pernyataan Freedom Institute dan Ryu Hasan

2011-09-09T18:11:00.004+07:00

Pernyataan Freedom Institute menanggapi kasus plagiarisme ada di sini. Permintaan maaf pribadi Ryu Hasan ada di sini.

Cafe Salemba tentang respons atas plagiat

2011-09-08T08:23:00.004+07:00

Cafe Salemba memuat tulisan singkat menarik tentang apa yang seharusnya dilakukan institusi menyikapi tuduhan plagiarisme. Menarik dibaca, terutama bagi institusi yang reputasinya menjadi korban plagiat.

Plagiarisme atas buku "How We Decide"

2011-09-06T21:36:00.051+07:00

Di bawah, Nalar Ekonomi memuat temuan Tirta Susilo akan sebuah karya plagiat yang dipresentasikan dalam sebuah forum diskusi di Jakarta beberapa waktu lalu.

—Arya Gaduh

----
Oleh: Tirta Susilo

Belum lama ini saya mengunduh makalah Bagaimana Otak Melahirkan Altruisme yang ditulis Ryu Hasan sebagai bahan diskusi klub sains Freedom Institute pada 19 Agustus 2011. Ternyata seluruh makalah tersebut berisi terjemahan buku How We Decide karangan Jonah Lehrer, Bab 6 halaman 171-189. Karena tidak ada satupun rujukan maupun atribusi ke Jonah Lehrer, saya dan beberapa rekan lain mengambil kesimpulan bahwa makalah ini plagiat.

Sebagai contoh, berikut paragraf pembuka Bagaimana Otak Melahirkan Altruisme:

Kalau dibicarakan secara sepintas, mungkin banyak yang tidak percaya bahwa terdapat hubungan antara moralitas dan emosi. Keyakinan umum selama ini adalah bahwa keputusan-keputusan moral muncul dari proses yang sangat logis dan legal. Anggapan umum bahwa berbuat baik berarti menimbang secara teliti argumen-argumen yang saling bertentangan, bagaikan seorang hakim yang netral dan tidak berat sebelah. Penjelasan tersebut mempunyai sejarah yang panjang. Tokoh-tokoh Abad Pencerahan, semisal Leibniz dan Descartes, berusaha menyusun suatu sistem moral yang sepenuhnya terbebas dari perasaan. Immanuel Kant berpendapat bahwa berbuat baik hanyalah konsekuensi dari bertindak rasional. Imoralitas, tulisnya, adalah hasil dari ilogika (illogic). Kata Kant lagi, "Makin sering kita merenungkan" keputusan-keputusan kita makin bermorallah keputusan-keputusan kita. Hingga sejauh ini sistem hukum modern masih berpijak pada asumsi-asumsi kuno tersebut dan membebaskan siapapun yang "rasionalitasnya cacat" —orang-orang ini secara hukum dinyatakan gila— sebab otak rasional dianggap sebagai pembeda antara benar dan salah. Doktrinnya adalah "apabila Anda tak dapat menalar, berarti Anda tak boleh dihukum".

Dari halaman 171-172 How We Decide:

At first glance, the connections between morality and the emotions might be a little unnerving. Moral decisions are supposed to rest on a firm logical and legal foundation. Doing the right thing means carefully weighing the competing claims, like a dispassionate judge. These aspirations have a long history. The luminaries of the Enlightenment, such as Leibniz and Descartes, tried to construct a moral system entirely free of feelings. Immanuel Kant argued that doing the right thing was merely a consequence of acting rationally. Immorality, he said, was a result of illogic. "The oftener and more steadily we reflect" on our moral decisions, Kant wrote, the more moral those decisions become. The modern legal system still subscribes to this antiquated set of assumptions and pardons anybody who demonstrates a "defect in rationality" —these people are declared legally insane— since the rational brain is supposedly responsible for distinguishing between right and wrong. If you can't reason, then you shouldn't be punished.

Demikian seterusnya sampai paragraf terakhir.

Anda dapat memeriksa sendiri plagiarisme tersebut di bawah: Bagaimana Otak Melahirkan Altruisme di kiri, How We Decide di kanan.

Menghindari plagiarisme sebenarnya tidak sulit, seperti dijelaskan antara lain di sini dan sini. Mari menciptakan Indonesia yang bebas plagiarisme.

Plagiat, oh plagiat...

2009-01-15T10:15:00.004+07:00

Lima tahun lalu saya menulis tentang plagiarisme di sini. Ternyata problem ini tetap relevan hingga sekarang -- dan saya, sekali lagi, jadi korbannya.

Baru-baru ini, penerbit Alvabet memberitahu saya tentang terbitnya buku Mr China dalam Bahasa Indonesia dan merujuk saya ke resensi yang ditulis oleh Chaerul Arif dari Lembaga Kajian Sinergi Yogyakarta (LKSY) di Media Indonesia ini.

Iseng-iseng, saya baca lah resensi itu. Lho, kok kalimat-kalimatnya terdengar akrab di telinga? Selidik punya selidik, ternyata sedikitnya empat paragraf tulisan itu hasil pencurian dari resensi yang pernah saya tulis di tahun 2005 (yang saya arsipkan di sini). Empat paragraf yang dimaksud adalah empat paragraf yang dimulai dari:

Naif terhadap realitas negara berkembang seperti China, Clissold dan kawan-kawan awalnya menggunakan kacamata Wall Street di China...

Mungkin ada lagi lainnya di sana-sini, tapi saya terlalu malas mencek lagi. Sejujurnya, saya sedikit heran. Di dunia internet seperti ini -- di mana plagiarisme akan mudah sekali ditemukan -- kok masih ada saja yang orang yang berani mencuri tulisan terang-terangan seperti ini?

Jaya Suprana tentang "survival of the fittest"

2009-01-05T06:41:00.003+07:00

Jaya Suprana mengoreksi penggunaan istilah yang kerap dihubungkan dengan teori evolusi, yakni survival of the fittest di artikel Kompas ini:

Makna istilah kata fit yang digunakan Spencer sebenarnya bukan dalam makna bugar, perkasa, kuat, atau superior secara ragawi, tetapi fit dalam makna be the right size, be appropriate, be compatible alias serasi, selaras, sesuai, cocok, pas.

Spencer tidak keliru menafsirkan teori evolusi Darwin berkat sadar bahwa mahluk yang mampu bertahan hidup bukan yang paling kuat ragawinya, melainkan yang paling mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan hidupnya. Secara empiris memang terbukti mahluk hidup yang paling mampu berjaya bertahan hidup bukan yang paling kuat atau ganas secara ragawi, seperti Tyrannosaurus rex atau Velociraptor, tetapi yang paling mampu lentur menyesuaikan, menyelaraskan, dan menyerasikan diri dengan perubahan lingkungan hidupnya, seperti kecoak dan berbagai jenis bakteri yang terkesan relatif tidak perkasa.

Sudah lama saya terganggu dengan cara banyak orang menafsirkan seleksi alam Darwin, namun saya juga tidak tahu cara terbaik menjelaskan konsep tersebut. Dengan menerjemahkan "fit" sebagai "selaras", saya kira Jaya Suprana memberikan analogi yang tepat tentang istilah Herbert Spencer menggambarkan seleksi alam sebagai proses "survival of the fittest". Well done!

Kemurahan hati dan opportunity cost

2008-07-06T06:10:00.056+07:00

ekonomi ▪ kebijakan ▪

Murah hati ternyata punya opportunity cost-nya sendiri. Setidaknya ini yang saya pelajari kemarin dari seorang teman yang amat murah hati.

Empati teman saya ini, sebut saja Alexa, memang mengesankan. Walau termasuk kelas menengah muda Indonesia, Alexa jauh dari definisi kaya. Karena itu, baik dia maupun suaminya harus bekerja. Alexa mengaku bahwa dia cukup pelit dalam hal belanja untuk diri sendiri. Namun untuk urusan membantu orang, dia tak segan merogoh kantungnya sendiri.

Soal pengasuh baru anaknya, misalnya. Pengasuh itu berumur 16 tahun dan belum juga setahun bekerja untuk dia. Tanya punya tanya, ternyata sang pengasuh memang bercita-cita untuk terus sekolah. Alexa pun memutuskan untuk mengembalikan anak itu ke sekolah. Minggu depan, setelah dua tahun putus sekolah, sang pengasuh akan masuk hari pertamanya di sebuah SMK swasta, sambil bekerja untuk Alexa.

Ini hanya satu saja dari banyak cerita tentang kemurahan hati Alexa. Namun, seperti banyak orang murah hati yang saya kenal, Alexa punya kelemahan. Karena dia mudah tergerak oleh penderitaan orang lain, dia jadi mudah pula ditipu. Suami Alexa kerap menasihati dia untuk lebih hati-hati, tapi Alexa tidak terlalu menanggapi. Toh uang itu memang sudah rela dia berikan, begitu pikirnya.

Namun, seperti yang saya katakan ke Alexa kemarin, ekonom punya dua masalah dengan argumen Alexa. Pertama...
, orang merespons insentif. Jika orang tahu Alexa mudah ditipu, para penipu akan minta tolong ke Alexa. Hasilnya, dari jumlah orang yang minta tolong ke Alexa, proporsi penipu akan meningkat dibandingkan orang yang benar-benar susah.

Masalah yang pertama ini membawa ke masalah kedua dari argumen Alexa: Untuk setiap tindakan, ada opportunity cost-nya. Opportunity cost adalah biaya (tidak terlihat) yang muncul karena ketika kita menggunakan uang atau waktu kita untuk melakukan satu hal, kita kehilangan kesempatan untuk menggunakan uang dan waktu itu untuk hal lain yang mungkin lebih baik. Kesempatan yang hilang untuk melakukan hal lain inilah yang disebut biaya kesempatan (atau opportunity cost).

Kekayaan Alexa bukan tanpa batas. Karena itu, kemurahan hati yang secara ceroboh dia "sumbangkan" untuk penipu tidak bisa dia gunakan untuk kepentingan mereka yang benar-benar susah. Alhasil, alih-alih menolong yang susah, Alexa justru mendukung tumbuhnya "industri penipuan". Dengan lebih berhati-hati dan mengalokasikan sedikit uang dan waktu untuk melakukan verifikasi, Alexa akan mengurangi proporsi penipu yang mengetuk pintu rumahnya dan meningkatkan jumlah bantuan ke orang-orang yang membutuhkan.

Secara umum, dilema Alexa ini mirip dilema penggunaan anggaran pemerintah. Kecuali Anda seseorang yang memegang ideologi anarkisme, Anda tentu percaya bahwa betapa pun tidak sempurnanya, anggaran pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat. Bagi sebagian orang, ini berarti seharusnya pemerintah boleh-boleh saja menggunakan anggaran semaunya "demi kepentingan rakyat" -- karena toh uang itu memang untuk rakyat. Seolah, karena pemerintah tidak bertujuan mencari keuntungan, pemerintah seharusnya "kebal" terhadap masalah opportunity cost.

Sayangnya, pada kenyataannya, pemerintah -- seperti juga Alexa dan setiap individu yang memiliki sumber daya yang terbatas -- tidak kebal dari masalah ini. Anggaran untuk mensubsidi penggunaan BBM tidak bisa dipakai membangun sekolah, jalan, atau fasilitas kesehatan. Walau semua kebutuhan ini bisa dianggap sebagai "kepentingan rakyat", anggaran terbatas memaksa pemerintah membuat pilihan dan prioritas kebijakan -- karena, dalam dunia yang terbatas, kita tidak mungkin menghindar dari masalah opportunity cost ini.

Roby Muhamad tentang paradigma kebijakan

2008-06-16T20:32:00.005+07:00

kebijakan ▪ jejaring ▪

Roby Muhamad, di Kompas, mengkritisi arus umum pembuatan kebijakan yang didominasi para ekonom:

Ketika perilaku dapat menyebar—seperti kebiasaan merokok atau pola makan—kebijakan publik akan lebih efektif jika terfokus pada kelompok atau komunitas. Dengan kata lain, dalam memformulasikan kebijakan, tidaklah cukup menimbang baik- buruknya hanya untuk individu. Pembuat kebijakan harus sensitif terhadap konteks sosial tempat kebijakan itu akan diterapkan.

Secara umum ini menunjukkan, manusia tidak selalu mengambil keputusan secara pribadi seperti diasumsikan paradigma individualistis. Kita terkait satu sama lain dalam sebuah jejaring sosial, tempat keputusan yang diambil seseorang akan memengaruhi orang lain.

Tentu saja, Roby paham mengapa paradigma yang dia tawarkan sulit diterapkan dalam kebijakan publik:

Memang perlu diakui, melakukan penelitian untuk kebijakan publik berdasarkan komunitas atau jejaring bukan hal mudah. Ini karena kita harus mengambil data perilaku seseorang berikut perilaku orang di sekitarnya. Selain itu, tidak semua kebijakan perlu didasari paradigma komunitas. Adakalanya kebijakan publik berdasarkan paradigma individualistis sudah cukup baik. Untuk masalah yang kompleks, sangat mungkin paradigma komunitas dan individualistis digabungkan.

Selain itu, ilmu pengetahuan tentang paradigma komunitas dalam konteks sebagian besar kebijakan -- seperti kerangka "jejaring sosial" -- saya kira masih relatif terbatas (antara lain, seperti Roby bilang, karena sulitnya penelitian jejaring). Pengetahuan yang ada masih berputar di kalangan akademis dan belum menetes ke pembuat kebijakan dalam bentuk yang mudah dicerna. Karena itu, tidak heran jika sulit bagi pembuat kebijakan untuk menggunakan paradigma ini.

Arief A. Yusuf tentang subsidi BBM

2008-06-16T07:35:00.013+07:00

BBM ▪ ekonomi ▪ kebijakan ▪

Arief A. Yusuf tentang adil-tidaknya subsidi BBM:

Walaupun keadilan sifatnya subjektif, dalam ilmu ekonomi atau cabang ilmu ekonomi sektor publik, ada pendekatan arus utama (atau "pakem"-nya) dalam mengevaluasi adil tidaknya suatu kebijakan. Suatu kebijakan disebut adil (atau dalam bahasa ekonomi disebut "progresif"), kalau dampaknya cenderung mengurangi ketimpangan.

...

Kalau menggunakan pendekatan ini, adilkah subsidi BBM? Data survei konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa kelompok masyarakat 10% terkaya membelanjakan 27% dari total pengeluarannya untuk membeli bensin, sementara 10% termiskin hanya membelanjakan 1%. Dengan demikian, subsidi untuk bensin selama ini memang tidak adil. Kebijakan pemerintah mengurangi subsidi bensin...cenderung mengurangi ketimpangan. Kebijakan ini kebijakan yang "adil".

Akan tetapi, ceritanya menjadi lain kalau menyangkut minyak tanah. Data memang menunjukkan subsidi minyak tanah sebagian besar dinikmati golongan kaya. Kelompok 10% terkaya menikmati 9%, sementara kelompok 10% termiskin menikmati 5% dari total nilai subsidi minyak tanah. Akan tetapi, tidak serta-merta mengurangi subsidi BBM sifatnya progresif (adil). Relatif terhadap total belanjanya, kelompok 10% termiskin membelanjakan 22% dari total pengeluarannya untuk membeli minyak tanah, sementara kelompok 10% terkaya hanya 6%.

Berdasarkan kriteria ini, kebijakan mengurangi subsidi minyak tanah atau menaikkan harga minyak tanah dengan demikian sifatnya regresif, akan cenderung menambah ketimpangan. Kebijakan ini tidak adil...

Arief menyimpulkan:

Jadi, adilkah subsidi BBM?...Kita harus hati-hati menjawabnya. Kelengkapan jawaban harus memperhitungkan berbagai faktor lain. Yang pertama, dampak berantai dari kenaikan harga BBM ini. Walaupun pengaruh kenaikan harga BBM-nya sendiri lebih dirasakan golongan kaya, tetapi harga-harga barang lain yang banyak dikonsumsi orang miskin (misalnya makanan dan transportasi publik) naik juga secara berarti, kebijakan menaikkan harga BBM akan cenderung tidak adil karena cenderung menambah ketimpangan.

Faktor kedua adalah kompensasi BLT. Jika distribusi BLT efektif dan besarannya cukup untuk mengompensasi berkurangnya kesejahteraan orang miskin, paket kebijakan menaikkan harga BBM akan bersifat progresif, cenderung mengurangi ketimpangan (adil).

Saya kira, ada satu lagi faktor yang terlewat. Pengurangan subsidi memberikan kelonggaran anggaran yang memungkinkan pelbagai kebijakan pembangunan, termasuk kebijakan pendidikan dan kesehatan -- yang cenderung lebih berpihak pada yang miskin -- maupun kebijakan infrastruktur. Ini pun perlu dipertimbangkan dalam menilai adil-tidaknya pencabutan subsidi BBM.

Saya setuju dengan Arief bahwa waktu dan analisis akan menjawab adil-tidaknya kebijakan ini. Namun, tebakan saya, kebijakan pengurangan subsidi ini cenderung lebih progresif daripada regresif.

Harga BBM: Contoh dari Malaysia

2008-06-06T23:24:00.005+07:00

BBM ▪ kebijakan ▪

Dari Bisnis Indonesia:

Pemerintah Malaysia akan mengumumkan harga bahan bakar minyak setiap bulan sekali, karena mengikuti harga minyak di pasaran dunia, tapi tetap akan memberikan subsidi 30 sen.

Kebijakan penyesuaian harga seperti ini jauh lebih baik karena menghindari komodifikasi politik harga domestik BBM. Dengan kebijakan ini, masyarakat dan pelaku bisnis terbiasa menghadapi fluktuasi harga minyak dunia -- yang sebenarnya sama saja dengan komoditas alami lainnya yang secara umum harganya kerap berfluktuasi.

HT: Arianto Patunru.

Antara pangan dan bahan bakar...

2008-06-06T01:06:00.002+07:00

biofuel ▪ energi ▪ kebijakan ▪

Pemerintah Indonesia bilang, pangan lebih penting. Saya setuju.

Amartya Sen tentang krisis harga pangan

2008-05-31T22:16:00.007+07:00

biofuel ▪ energi ▪ kebijakan ▪

Amartya Sen, pemenang hadiah Nobel ekonomi untuk penelitiannya tentang kemiskinan, juga khawatir tentang tren konversi bahan makanan menjadi etanol. Dari New York Times:

It is a tale of two peoples. In one version of the story, a country with a lot of poor people suddenly experiences fast economic expansion, but only half of the people share in the new prosperity. The favored ones spend a lot of their new income on food, and unless supply expands very quickly, prices shoot up. The rest of the poor now face higher food prices but no greater income, and begin to starve. Tragedies like this happen repeatedly in the world.
...
There is also a high-tech version of the tale of two peoples. Agricultural crops like corn and soybeans can be used for making ethanol for motor fuel. So the stomachs of the hungry must also compete with fuel tanks.

HT: Greg Mankiw.

Lihat juga posting ini untuk analisis teknis tentang (tidak efisiennya) etanol.

Restrukturisasi Kompas.com

2008-01-18T00:00:00.001+07:00

kompas ▪

Beberapa minggu terakhir, situs web Kompas.com direnovasi. Salah satu renovasi tersebut adalah perubahan struktur direktori situs web tersebut -- yang ternyata menciptakan sedikit masalah bagi blogger-blogger seperti saya yang kerap menaut ke versi cetak Kompas tersebut.

Jika dulu alamat Kompas versi cetak adalah:

http://www.kompas.com/kompas-cetak

alamat yang baru adalah:

http://www.kompascetak.com/kompas-cetak.

Nah, problemnya, sekarang semua tautan saya ke artikel Kompas cetak menjadi tidak sahih. Jadi, misalnya Anda mengklik ke artikel yang saya rujuk di posting ini, Anda akan mendapatkan pesan:

Not Found

The requested URL /kompas-cetak/0712/19/ekonomi/4056700.htm was not found on this server.
Apache/2.2.3 (Fedora) Server at www.kompas.com Port 80

Saya belum pasti benar apakah perubahan ini permanen, dan karena itu belum akan memperbaiki alamat tautan-tautan saya di blog ini. Namun, jika permanen, saya berharap tim informatika Kompas melakukan mengalihkan pembaca dari alamat lama ke alamat baru.

Sementara, bagi mereka yang mengalami problem di atas ketika mengakses tautan-tautan saya ke Kompas, solusinya sederhana. Setelah Anda klik (dan menemukan pesan "Not Found" tadi), ganti alamat url tersebut dari "http://www.kompas.com/kompas-cetak/..." menjadi "http://www.kompascetak.com/kompas-cetak/..."

Anak jalanan merespon insentif

2008-01-07T03:56:00.000+07:00

ekonomi ▪ kemiskinan ▪ perkotaan ▪

Peringatan pemandu wisata yang menemani Bre Redana di Vietnam saya kira relevan bagi warga Jakarta:

"Jangan membeli barang kerajinan dari anak-anak. Belilah dari orang dewasa," ujar Dao [pemandu wisata] memperingatkan. Kenapa? "Jangan dorong anak-anak untuk meninggalkan sekolah," katanya. Semua pemandu wisata di Vietnam mengeluarkan peringatan serupa.

Sedekah bagi anak-anak jalanan (atau para orang tua yang ingin menarik iba dengan membawa anak-anak mereka ke jalanan) mendorong anak-anak meninggalkan sekolah. Karena itu, hati-hatilah sebelum bersedekah.

Muslim Demokrat, ilmu sosial, dan metode ilmiah

2008-01-06T16:09:00.000+07:00

buku ▪ metode ilmiah ▪ politik ▪

Tadinya saya berencana menghabiskan beberapa buku ini sepanjang liburan. Namun karena pelbagai alasan -- sebagian besar, tentunya, alasan yang dibuat-buat -- hanya sebagian kecilnya terselesaikan. Salah satu alasan tersebut, datangnya buku Muslim Demokrat karya Saiful Mujani.

Buku ini unik. Saya jarang tertarik pada "buku" yang ditulis ilmuwan sosial Indonesia -- terutama karena kebanyakan "buku" tersebut tak lebih sekadar kumpulan opini yang sebelumnya sudah terbit di media massa. Tapi buku Saiful Mujani ini benar-benar sebuah buku yang utuh, yang bersumber dari disertasi doktoral dia di Departemen Politik Ohio State University (yang memenangi penghargaan sebagai yang terbaik pada tahunnya).

Namun, bukan ini yang terutama mendorong saya membeli buku ini... Buku Saiful Mujani unik karena, sepengetahuan saya (yang amat terbatas ini tentang literatur politik Indonesia), di sinilah pertama kalinya ilmuwan politik secara kuantitatif menerapkan metode ilmiah untuk melakukan analisis politik di Indonesia.

Tidak seperti kebanyakan analisis politik di Indonesia, buku ini mulai dengan hipotesis yang spesifik tentang hubungan demokrasi dan ke-Islaman seseorang. Setelah hipotesis tersebut dipaparkan, Saiful menyusun indikator untuk mengukur faktor-faktor relevan, dan menggunakan analisis statistik (yang relatif sederhana) untuk menguji hipotesis-hipotesis tersebut dalam konteks Indonesia.

Uji statistik menolak sebagian dari hipotesis-hipotesis (yang sebagian besarnya berasal dari ahli-ahli Barat yang cenderung pesimis dengan interaksi Islam dengan demokrasi), dan menerima sebagian kecil lainnya. Saya amat menikmati ketika pelbagai hipotesis yang kelihatannya "masuk akal", secara meyakinkan dibantai oleh analisis empiris Saiful. Alhasil, pembaca bisa membedakan antara hipotesis tentang hubungan antara ke-Islam-an dan pelbagai determinan demokrasi yang didukung data, mana yang tidak.

Bandingkan ini dengan analisis-analisis politik yang kerap muncul di Indonesia. Analisis politik di Indonesia -- atau setidaknya yang sempat saya baca di Kompas -- cenderung puitis, namun sekadar reaktif dan dangkal. Orientasinya advokasi, bukan pencerahan. Alih-alih irisan mendalam, permainannya masih pada tataran retorika. [Dan retorika macam begini kemudian dikumpulkan menjadi "buku" tentang perpolitikan Indonesia].

Karena itu, Muslim Demokrat memberi angin segar buat saya. Buat saya, Saiful memberikan sumbangan yang signifikan dengan meletakkan fondasi untuk membangun pengetahuan tentang perpolitikan Indonesia yang dibangun lewat metode ilmiah dan didasarkan pada bukti empiris, bukan sekadar hipotesis belaka.

Saya sendiri belum selesai membaca secara rinci, dan agaknya buku ini perlu dibaca lebih dari sekali secara kritis. Sekilas, analisis statistik yang dipakai sederhana -- kelihatannya ada ruang bagi ilmuwan politik lainnya mungkin bisa membangun model statistik yang lebih terstruktur. Apapun kelemahannya, buku ini awal yang baik bagi ilmu politik (dan ilmu sosial pada umumnya) di Indonesia. Semoga ini arah yang dipilih para ilmuwan sosial Indonesia ke depan.

Mengapa WTO baik untuk Indonesia...

2007-12-21T02:03:00.000+07:00

ekonomi ▪ internasional ▪ perdagangan ▪

...dan negara-negara berkembang lainnya. WTO, organisasi perdagangan dunia, memutus ilegal kebijakan subsidi pertanian kapas Amerika Serikat (AS) dan memerintahkan AS mengurangi subsidinya. Dani Rodrik menulis (dan saya terjemahkan di sini):

Suka-tidak suka, WTO adalah satu-satunya organisasi international yang ada yang dapat memaksa pemerintah AS melakukan hal yang tidak ingin dilakukannya. Tidak ada organisasi lain yang punya kekuasaan serupa.

Pelajaran untuk para aktivis LSM: Jangan desak pembubaran WTO! Alih-alih, desak agar pemerintah memperkuat negosiasinya di WTO untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia. Tanpa WTO, perubahan kebijakan domestik AS demi kepentingan perdagangan negara berkembang seperti ini sulit dibayangkan.

Hati-hati 'rayuan' etanol

2007-12-20T02:56:00.000+07:00

biofuel ▪ energi ▪ kebijakan ▪

Setahun lalu Presiden SBY menyatakan komitmennya untuk mengembangkan biofuel. Semoga waktu itu SBY tidak serius. Dari MIT Technology Review:

According to calculations done by Minnesota researchers, 54 percent of the total energy represented by a gallon of ethanol is offset by the energy required to process the fuel; another 24 percent is offset by the energy required to grow the corn. While about 25 percent more energy is squeezed out of the biofuel than is used to produce it, other fuels yield much bigger gains, says Stephen Polasky, a professor of ecological and environmental economics at Minnesota. Making ethanol is "not a cheap process," he says. "From my perspective, the biggest problem [with corn ethanol] is just the straight-out economics and the costs. The energy input/output is not very good."

Dengan kata lain, lebih dari setengah energi etanol "terbuang" dalam proses pembuatannya. Dari sisi lingkungan hidup, etanol ternyata tidak terlalu banyak mengurangi emisi karbondioksida dibandingkan BBM.

Namun, salah satu risiko terpenting pengembangan produksi etanol adalah risiko terhadap harga pangan dunia yang perlahan meningkat. Masih dari artikel tersebut:

If corn-derived ethanol has had little impact on energy markets and greenhouse-gas emissions, however, its production could have repercussions throughout the agricultural markets. Not only are corn prices up, but so are soybean prices, because farmers planted fewer soybeans to make room for corn.

In the May/June 2007 issue of Foreign Affairs, C. Ford Runge, a professor of applied economics and law at Minnesota, cowrote an article titled "How Biofuels Could Starve the Poor," which argued that "the enormous volume of corn required by the ethanol industry is sending shock waves through the food system."

Tentang kenaikan harga pangan dunia, silakan lihat juga liputan The Economist ini.

Jika waktu itu SBY serius, ada baiknya dia menimbang ulang strategi energinya. Retorika pengembangan biofuel untuk memberantas kemiskinan itu keliru: orang miskin lebih butuh bahan pangan murah daripada energi alternatif yang, ternyata, toh mahal juga.

Pertumbuhan impor yang tinggi mencemaskan?

2007-12-19T09:50:00.000+07:00

ekonomi ▪ kebijakan ▪ Kompas ▪

Nur Hidayati, wartawan ekonomi Kompas dalam Laporan Akhir Tahun 2007:

Di negeri dengan garis pantai terpanjang di dunia ini, sebagian besar garam pun masih diimpor. Untuk komoditas primer yang melimpah di negeri ini, seperti gas, kayu, dan rotan sekalipun, industri pengolahannya masih meneriakkan kelangkaan bahan baku. Sebaliknya, industri mebel kayu dan rotan di China dan Vietnam yang tidak memiliki sumber bahan baku justru maju pesat.

Sebuah ironi tergambar nyata ketika dengan bangga kita mengekspor komoditas primer yang melimpah di negeri ini, sementara industri pengolahan yang bertahan justru terhantam kelangkaan bahan baku atau menjerit karena ketergantungan pada bahan baku impor.

Anda lihat kontradiksinya? Paragraf pertama: China dan Vietnam -- hebat, karena industri pengolahannya maju pesat meskipun tanpa bahan baku sendiri (alias dengan bahan baku impor). Paragraf kedua: Industri pengolahan Indonesia -- payah karena tergantung bahan baku impor. Lha, Nur, bagaimana ini?

Masalah Nur, saya kira, adalah bahwa dia masih menganut merkantilisme, ilmu ekonomi yang dianut di Eropa antara abad ke-16 hingga ke-18. Premisnya: Ekspor, baik; impor, buruk! Padahal, ilmu ekonomi modern menunjukkan bahwa keuntungan dari perdagangan justru berasal dari sisi impor. Perdagangan memungkinkan kita mendapatkan barang murah sesuai selera. Ekspor dibutuhkan untuk membiayai impor.

Tentang perdagangan, artikel Foreign Policy ini dengan baik menjelaskan logika perdagangan modern.

APBN vs. rakyat?

2007-12-11T12:31:00.000+07:00

bbm ▪ ekonomi ▪ kebijakan ▪ Kompas ▪

Wartawan ekonomi Kompas, Andi Suruji, di Laporan Bisnis dan Keuangan Akhir Tahun:

Apakah pemerintah akan konsisten dengan janjinya tidak akan menaikkan harga BBM, atau menyelamatkan APBN dengan mengorbankan rakyat?

Inilah contoh retorika populis yang nonsens. Mengapa menyelamatkan APBN bertentangan dengan kepentingan rakyat? Bukankah APBN itu untuk rakyat dan karena itu menyelamatkan APBN itu bagian memperjuangkan kepentingan rakyat? Lagipula, inti persoalannya bukan di situ.

Korban dari dipertahankannya subsidi BBM adalah pos-pos APBN seperti pertahanan keamanan, infrastruktur, hingga pembelanjaan pendidikan dan kesehatan, maupun program anti-kemiskinan. Ini bukan soal "APBN" vs "rakyat", tetapi soal "subsidi BBM" vs. pos-pos lainnya. Dan jika orang miskin adalah prioritas maka, seperti yang pernah saya tulis di sini dan di sini, mustinya pilihannya cukup jelas.

UPDATE (12/12):
Andi Suruji perlu membaca Laporan Akhir Tahun Humaniora di Kompas hari ini:

Di sinilah masalahnya. Anggaran untuk Departemen Pendidikan Nasional dalam RAPBN 2008 hanya Rp 49 triliun atau cuma 12 persen dari seluruh APBN 2008. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan ketentuan undang-undang yang menggariskan 20 persen dari APBN.

Anggaran pendidikan: Rp 49 triliun. Subsidi BBM (pada harga minyak dunia US$100 per barel): Rp 170,7 triliun. Bung Andi, silakan pilih: subsidi BBM atau anggaran pendidikan?

Faisal Basri tentang konversi premium

2007-12-10T10:34:00.000+07:00

BBM ▪ ekonomi ▪ kebijakan ▪

Faisal Basri di Analisis Ekonomi Kompas menilai negatif kebijakan konversi premium:

Cara yang paling sedikit menimbulkan dampak negatif ialah dengan menggunakan mekanisme penyesuaian harga yang tidak bersifat kamuflase seperti kebijakan konversi premium.

Tentu saja penyesuaian harga tidak dilakukan dengan mendadak seperti tahun 2005, melainkan dengan cara bertahap, katakanlah dimulai dengan kenaikan 10 persen.

Jika harga minyak dunia sedang mengalami penurunan, kenaikan harga bisa dikurangi. Bahkan, jika turun tajam, harga BBM di dalam negeri bisa diturunkan.

Praktisnya, pemerintah sebenarnya bisa saja menerapkan sistem penyesuaian harga bulanan sesuai harga Mid Oil Platts Singapore (MOPS) seperti yang pernah (hampir) diterapkan lewat Keppres 9/2002 di zaman Megawati dulu.

Tentang program nasional anti-kemiskinan

2007-12-10T07:31:00.000+07:00

ekonomi ▪ kebijakan ▪ kemiskinan ▪

Sukasah Syahdan dari Akal dan Kehendak menulis kritik dia tentang program anti-kemiskinan. Tulisan tersebut agak panjang, namun layak disimak secara lengkap. Saya kutip kesimpulan dia:

Eksposisi di atas menyiratkan satu-satunya solusi yang tepat dan moral bagi pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Solusi ini, bagi sebagian orang, mungkin terdengar terlalu sederhana, yaitu: serahkan kembali persoalan kemiskinan ini ke tangan individu-individu. Itu saja. Pemerintah cuma perlu mengembalikan dan memastikan kebebasan berekonomi bagi rakyatnya. Semakin drastis ini dilakukan, semakin baik.

Secara umum, saya setuju dengan paparan masalah Sukasah: Pada tataran nasional, program anti-kemiskinan penuh masalah -- baik masalah konseptual maupun praktis. Saya setuju bahwa ada baiknya pemerintah meninjau ulang perlu-tidaknya program nasional anti-kemiskinan. Hanya saja, kami sedikit berbeda kesimpulan...

Sukasah menyimpulkan bahwa pemerintah tidak akan mampu menciptakan kebijakan anti-kemiskinan. Dia ingin agar pemerintah keluar dari upaya menangani masalah kemiskinan dan menyerahkannya pada individu-individu. Alih-alih, pemerintah baiknya berkonsentrasi pada upaya memastikan kebebasan ekonomi rakyat.

Saya setuju sekali pada usulan agar pemerintah berkonsentrasi pada upaya memastikan kebebasan ekonomi rakyat. Problemnya, program anti-kemiskinan itu kerap adalah bagian penting dari upaya memastikan kebebasan berekonomi bagi rakyat.

Petani miskin, misalnya. Mereka rentan terhadap risiko yang muncul dari penyakit, gagal panen, dan sebagainya. Oleh karena kerentanan ini, mereka tidak akan berani mencoba-coba varietas padi baru yang mungkin lebih tahan hama dan lebih produktif, karena kegagalan fatal akibatnya. Alhasil, sulit bagi mereka keluar dari kemiskinan.

Untuk memastikan kebebasan ekonomi para petani miskin seperti ini, pemerintah harus membantu mereka mengelola risiko. Saya sulit membayangkan swasta atau individu mau membantu mengelolakan risiko bagi para petani atau nelayan miskin karena: a) jumlah nominalnya terlalu kecil; dan b) risikonya terlalu besar. Pemerintah bisa punya peran di situ.

Namun, ada dua pertanyaan di sini. Pertama: Pemerintah yang mana? Saya pikir, inilah masalahnya. Program-program yang ada sekarang kerap bersifat nasional, padahal problem kemiskinan berakar pada kegagalan ekonomi masyarakat lokal untuk tumbuh. Problem kemiskinan berada pada tataran mikro, bukan makro. Akar kemiskinan di Flores Timur berbeda dengan di Jawa Timur. Satu kebijakan nasional anti-kemiskinan mungkin hanya akan menolong orang miskin di salah satu daerah itu (atau bahkan, tidak keduanya).

Pertanyaan kedua jauh lebih sulit: Bagaimana memilah dan memilih problem kemiskinan yang harus ditangani pemerintah? Saya tidak punya jawabannya -- tidak dalam ruang sempit blog ini. Namun, Dani Rodrik, ahli studi pembangunan di Harvard, punya kerangka analisis yang menarik dan, saya pikir, cukup berguna bagi para pengambil kebijakan.

Nalar ekonomi: Pendahuluan

2007-12-09T07:38:00.000+07:00

ekonomi ▪ nalar ekonomi ▪

Apakah "nalar ekonomi" itu? Jawab pendeknya: Kesadaran akan peran trade-off dalam setiap pilihan, karena semua sumber daya itu terbatas. Detailnya? Dalam beberapa minggu ke depan sesudah lewat semua ujian, mungkin akan saya coba tuliskan. Sembari menunggu, silakan nikmati satu versi nalar ekonomi tadi.

HT: Dani Rodrik

Atau sebuah interpretasi terhadap nalar ekonomi Greg Mankiw:

HT: Greg Mankiw

Data untuk para peneliti

2007-12-04T08:26:00.000+07:00

data ▪ ekonomi ▪ studi pembangunan ▪

Jika Anda mahasiswa atau peneliti -- khususnya dalam bidang studi pembangunan -- yang mencari data untuk melakukan analisis empiris, silakan lihat developmentdata.org:

developmentdata.org contains links to developing country data on inequality, trade, aid, education, agriculture, migration, health, FDI, population, governance and debt, and to websites that host and/or catalogue household survey data. The links take you directly to the data you need or to the database or publication that contain the data. For each area, there is a brief data description or list of the variables available. Searchable, general databases that include data for many different variables can be found under databases together with topic-specific databases.

Bermain ekonomi negara maju

2007-11-18T22:49:00.000+07:00

ekonomi ▪ permainan online ▪

Sebuah permainan online, The economy, stupid! bagi Anda yang bermimpi (atau sedang) menjadi pengelola ekonomi. Mungkin akan lebih menarik bagi yang sedikit-banyak tahu tentang ekonomi makro.

Blog ekonomi baru

2007-09-30T12:52:00.000+07:00

blog ▪ ekonomi ▪

Sekadar mengucapkan selamat datang pada Chatib Basri -- satu dari sedikit ekonom publik yang menulis sesuai teori -- di dunia blog yang tanpa moderasi. Akhirnya...

Chatib mengisi bersama dengan Arianto Patunru, sesama ekonom "Mazhab Salemba", salah satu kontributor kafe virtual yang terkenal ini.

Angka kemiskinan nasional 2007

2007-07-26T07:01:00.000+07:00

kemiskinan ▪ statistik ▪

Sedikit terlambat, namun lebih baik tidak sama sekali. Beberapa minggu yang lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan turun dari 17,75% pada tahun 2006 menjadi 16,58% pada 2007. Konon, menurut seorang teman yang paham statistik kemiskinan, penurunan ini berada dalam margin kesalahan sehingga sesungguhnya tidak signifikan. Atau, dengan kata lain, tidak perlu terlalu dibesar-besarkan.

Seperti tahun lalu, saya mengusulkan Anda untuk membaca press release BPS tentang Tingkat Kemiskinan di Tahun 2007 ini. Namun sayangnya, hingga saat ini metodologi penghitungannya masih sama tidak transparannya dengan tahun lalu. Lihat di sini untuk komentar saya tentang hal ini.

Premanisme a la konglomerat

2007-07-20T08:59:00.000+07:00

buruh ▪ multi-national company ▪

Sebuah perusahaan menolak mempekerjakan orang dari kelompok tertentu. Sebagai respons, kelompok tersebut menggalang massa mendemo perusahaan untuk memaksanya mempekerjakan anggota kelompok tersebut. Demo pun memenuhi jalan, menciptakan kemacetan, bahkan berakhir cukup panas.

Saya bicara tentang demo Forum Betawi Rempug (FBR) vs. Giant di tahun 2003 seperti dilaporkan Kompas di sini. Namun, saya tidak akan menyalahkan Anda yang berpikir bahwa saya membicarakan konflik Siti Hartati Murdaya dengan Nike. Bagi saya, perilaku Siti Murdaya (yang menurut Forbes adalah orang nomor 16 terkaya di Indonesia pada 2006) tak beda dengan perilaku FBR. Istilah "preman" -- yang kerap menempel pada FBR -- mungkin pantas dilekatkan pada konglomerat yang satu ini.

Inti kedua konflik ini serupa. Baik Giant (atau Nike) menolak mempekerjakan sekelompok orang yang dikelola oleh FBR (atau anak perusahaan Central Cipta Murdaya atau CCM). Dalam kedua konflik tersebut, baik Giant maupun Nike berhak tidak mempekerjakan orang yang mereka anggap tidak memenuhi standar kualitas. Dalam kasus Nike dan CCM, perilaku ini saya kira bahkan diatur dalam sebuah kontrak tertulis.

Yang menarik, respons organisasi preman ternyata tak jauh berbeda dengan respons konglomerat yang konon lebih 'beradab': Ke jalanan. Dengan ramai-ramai ke jalanan, baik FBR maupun manajemen CCM berusaha menyusahkan hidup kita (dan pemerintah) -- penonton dan pihak ketiga yang sebenarnya tidak ada urusan -- dengan harapan kita (dan pemerintah) menyusahkan 'musuh' mereka agar menyerah. Inilah komunikasi a la Siti Murdaya, yakni "persuasi lewat ancaman".

Padahal, isu Nike dan anak-anak perusahaan CCM ini sederhana. Nike tidak puas dengan kinerja dan standar kualitas PT. HASI dan PT. NASA (anak perusahaan CCM) dan, jika manajemen tak puas keputusan Nike, mereka bisa membawa Nike ke pengadilan. Jika gagal, para buruh harus menyalahkan manajemen HASI dan NASA yang tidak kompeten -- baik karena gagal meyakinkan Nike akan kualitas jerih lelah mereka, atau ceroboh membuat kontrak. Jika keduanya harus tutup, adalah tanggung jawab manajemen untuk memenuhi kewajiban hukum mereka kepada para buruh. Jika menolak, merekalah yang harus didemo.

Karena itu, tepat yang dikatakan Ketua Apindo, Sofjan Wanandi:

Mereka itu salah alamat, masak [Apindo] mau ditekan supaya kita mau membantu keluarga Poo (sebutan keluarga Hartati Murdaya) untuk menekan Nike membayar pesangon buruh HASI dan NASA...[Yang] seharusnya membayar pesangon buruhnya bukan pemesan, tetapi pemilik perusahaannya..."

Karena ucapan Sofjan, Apindo pun kena demo hari ini. Entah siapa lagi korban premanisme a la konglomerat selanjutnya. Moga-moga bukan blog ini...

Update (27/7): Ternyata ini bukan pertama kalinya Siti Murdaya menerapkan pola komunikasi 'persuasi lewat ancaman'. Artikel ini dan ini menunjukkan memang pola komunikasi inilah pilihan favorit bos CCM itu.

Memahami korupsi (2 dari 2)

2007-04-06T13:51:00.000+07:00

ekonomi ▪ korupsi ▪

Posting ini menyambung posting sebelumnya. Berikut adalah beberapa prinsip umum tentang korupsi dan penanganannya:

Prinsip umum 1: Mekanisme pasar

Korupsi adalah respon dari insentif yang muncul karena kebutuhan mendasar pemerintah untuk melakukan intervensi atas mekanisme pasar (seperti untuk melakukan regulasi atau redistribusi).
Semakin jauh perbedaan antara hasil yang diinginkan pemerintah dari hasil mekanisme pasar, semakin besar risiko korupsi:

Tidak berarti mekanisme pasar harus selalu diikuti
...namun andai harga beras miskin setengah (alih-alih seperlima) harga pasar, korupsi akan lebih kecil

Prinsip umum 2: Biaya sosial korupsi

Korupsi bisa menciptakan biaya sosial tanpa adanya suap-menyuap:

Bayangkan klinik umum yang mempekerjakan seorang dokter yang juga memiliki klinik pribadi.
Korupsi terjadi ketika dokter tersebut memberikan pelayanan buruk di klinik umum agar pasien datang ke klinik pribadi dia.

Suap-menyuap tidak serta-merta menciptakan biaya sosial korupsi:

Keputusan seseorang untuk melanggar aturan lalu-lintas ditentukan oleh besarnya nilai tilang, bukan oleh siapa yang menerima uang tilang tersebut
Jika "uang damai" sama besarnya dengan uang tilang, tidak ada beda antara "uang damai" dengan tilang.
Masalahnya terjadi ketika nilai tilang itu "dibagi dua" antara pelanggar aturan dan polisi (yi, nilai "uang damai" di bawah tilang), sehingga kecenderungan pelanggaran lalu lintas meningkat

Nilai uang korupsi (uang suap, "uang damai", dsb) adalah transfer dan tidak sama dengan biaya sosial
Ini berarti bahwa penanganan korupsi seharusnya terfokus bukan pada jenis-jenis korupsi yang terbesar nilai uangnya, tetapi pada korupsi yang terbesar biaya sosialnya.

Prinsip umum 3: Kompetisi dan kolusi

Struktur hubungan antar-birokrat penting menentukan sifat dan biaya korupsi

Kadang kompetisi itu baik -- lebih baik ada banyak kios untuk mendapatkan beras miskin daripada hanya satu
Kadang kompetisi itu buruk -- lebih baik ada satu kantor untuk mendapatkan izin daripada harus pergi ke 7 kantor berbeda untuk mendapatkannya (Catatan 'redaksi': Saya pikir ini contoh yang buruk tentang dampak buruk kompetisi atas korupsi)
Kadang kompetisi tidak mungkin: Tidak mungkin menciptakan kantor polisi yang berkompetisi dalam menentukan daerah kekuasaan dia.

Prinsip umum 4: Korupsi melahirkan lebih banyak korupsi

Ada banyak cara korupsi melahirkan korupsi:

Jika banyak orang korupsi, penegak hukum akan kewalahan, sehingga mengurangi ancaman hukum bisa ditegakkan terhadap koruptor.
Orang yang ingin cepat kaya dengan sengaja mengupayakan masuk ke dalam birokrasi jika banyak korupsi, tapi akan memilih pekerjaan lain jika korupsi sedikit
Terpenting: Jika sistem hukum dan kehakiman itu korup, sulit menghukum koruptor, termasuk para hakim-hakim korup itu sendiri

Implikasi prinsip-prinsip tersebut bagi kebijakan anti-korupsi...

Kita harus mengerti cara birokrat mengambil keputusan secara komprehensif, bukan hanya besaran uang suap yang dia terima
Seringkali, solusi anti-korupsi mengharuskan perubahan struktur hukum atau birokrasi, bukan sekadar penegakan hukum
Dalam merancang solusi, fokus harus diberikan pada bentuk-bentuk korupsi yang biaya sosialnya paling tinggi, bukan sekadar yang nilai uangnya paling tinggi
Strategi yang efektif menekan korupsi di negara-negara yang tingkat korupsinya rendah belum tentu berhasil di negara-negara yang tingkat korupsinya tinggi.

Beberapa makalah yang relevan:

Bertrand, Djankov, Hanna, dan Mullainathan, "Does Corruption Produce Unsafe Drivers?", tentang mengapa korupsi membuat jalan-jalan raya New Delhi lebih berbahaya. Paper ini saya pernah bahas di sini.
Olken, B. 2005. Monitoring Corruption: Evidence from Indonesia

Memahami korupsi (1 dari 2)

2007-03-26T11:28:00.000+07:00

ekonomi ▪ korupsi ▪

Rabu lalu, Ben Olken membahas pelbagai penelitian mikro tentang korupsi dalam seminar ini. Presentasi dia memaparkan sebuah kerangka pikir yang saya pikir menarik tentang korupsi. Berikut sekilas presentasi tersebut...

Asal-usul korupsi:

Korupsi terjadi ketika ada pembatasan atau aturan tentang transaksi antar-dua pihak. Misalnya, dalam pengadaan surat izin mengemudi (SIM). Di satu pihak, ada orang yang menginginkan walaupun tidak bisa mengemudi; di lain pihak, ada penyedia SIM yang akan dengan senang hati "menjual" SIM pada orang tersebut andai saja tidak ada persyaratan tentang hak mendapatkan SIM. Jika aturan ini dihapuskan, tidak ada korupsi!
Mengapa tidak kita hapuskan saja aturan atau pembatasan tersebut sehingga para birokrat itu dapat menjual lisensi -- seperti SIM, izin mendirikan bangunan (IMB), atau sertifikat emisi pabrik -- tersebut? Ada sedikitnya tiga alasan:

Pemerasan: Petugas akan mencari-cari kesalahan agar "pembeli" membayar semahal-mahalnya untuk lisensi tersebut.
Alokasi yang salah: SIM diberikan kepada orang yang membayar paling tinggi, bukannya orang yang paling mampu mengemudi.
Penundaan/harassment: Pengawas emisi datang setiap hari untuk memaksa membayar lisensi tersebut.

Aturan atau batasan atas transaksi-transaksi seperti ini mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang seperti di atas, namun penyalahgunaan tersebut tetap terjadi -- dan inilah yang disebut korupsi.
Hal-hal tersebut terjadi, namun umumnya tidak menjadi masalah di sektor swasta -- mengapa? Mengapa sektor pemerintah unik?
Sektor pemerintah unik karena tujuan pemerintah tidak sekadar memaksimalkan keuntungan:

Regulasi: Bagi pemerintah, punya uang tidak berarti berhak memiliki SIM.
Redistribusi: Pemerintah memberikan subsidi (misalnya, beras miskin atau klinik kesehatan) karena orang miskin tidak mampu membayar harga pasar.

Tarik-menarik antara tujuan profit dan non-profit inilah di balik problem korupsi. Tidak ada solusi mudah untuk itu.

Biaya sosial korupsi:

Biaya sosial korupsi bukanlah nilai uang suap atau uang yang dicuri-- ini sekadar transfer antar-dua pihak.
Biaya sosial korupsi adalah hal-hal seperti:

Kegagalan regulasi: Ketika perusahaan dapat terus mencemari udara/air tanpa dihukum.
Alokasi yang tidak tepat: Rumah sakit umum yang menekankan pelayanan pada yang paling punya uang, bukan yang paling membutuhkan.
Kegagalan redistribusi: Beras miskin sebagian dijual ke orang kaya sehingga orang miskin hanya mendapatkan sedikit.
Keterlambatan/ harassment: Pencari izin yang dilempar dari satu pejabat ke pejabat lain.
Kegagalan mobilisasi sumber daya: Pajak yang tidak dipungut.
Kualitas kerja atau pelayanan yang buruk: Mengurangi kualitas agar ada uang yang bisa dikorupsi.
Strategi penundaan birokrat: Tidak mau mengerjakan tugas atau pekerjaannya (kecuali dia mendapatkan uang suap)

bersambung...

Seminar tentang (ekonomi) korupsi

2007-03-16T15:54:00.000+07:00

korupsi ▪ seminar ▪

Minggu depan, CSIS Jakarta, KPK, dan Bank Dunia akan ada mengadakan kuliah umum yang (mustinya) amat menarik tentang korupsi. Kuliah akan dibawakan oleh Abhijit Banerjee, profesor ekonomi MIT yang selama ini menjadi salah satu pendorong evaluasi program secara lebih baik.

Berikut detailnya:

Center for Strategic and International Studies (CSIS)
with Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) and
The World Bank
are pleased to invite you to a public lecture on

Understanding Corruption:
Lessons from the Latest Research

by

Dr. Abhijit Banerjee
Ford Foundation International Professor of Economics and
Director of the Jameel Poverty Action Lab,
Massachusetts Institute of Technology

Wednesday, March 21, 2007
14:00 – 16:00
Center for Strategic and International Studies
Jalan Tanah Abang III/27 Jakarta

Dr. Banerjee is a Director at the Jameel Poverty Action Lab at the Massachusetts Institute of Technology, a pioneering research organization that works with governments, NGOs, and international organizations around the world to evaluate and improve the effectiveness of development programs using randomized experiments. The Lab has received widespread attention from scholars in the United States, and its research findings have been described in The Economist, New York Times, Wall Street Journal, and other leading publications. On this occasion, Dr. Banerjee will offer an introduction to the latest research conducted by the Poverty Action Lab, with an emphasis on their recent work investigating the roots of corruption and evaluating the effectiveness of specific counter-corruption strategies.

Update: Prof Banerjee is unable to attend. Benjamin Olken of Harvard will present instead.

RSVP:
Widdi (62-21- 3865532-35 ext. 425)
Dinni (62-21- 52993000 ext. 3198) (p.dinni@gmail.com)

Terlalu banyak kanal timur?

2007-02-10T07:05:00.000+07:00

bahasa ▪

Jika nanti mega-proyek penanganan banjir Jakarta tuntas, akankah kita memiliki terlalu banyak kanal timur? Media menyebut proyek tersebut sebagai proyek "Banjir Kanal Timur" yang, dalam Bahasa Indonesia, seharusnya berarti luapan kanal timur -- dalam struktur dijelaskan-menjelaskan (DM), maka kanal timur menjelaskan jenis banjir, seperti ketika kita menulis "banjir uang" yang berarti luapan uang.

Kerancuan ini mungkin bisa dijelaskan oleh padanan Bahasa Inggris istilah tersebut: "flood canal". Namun, Bahasa Inggris memiliki struktur bahasa menjelaskan-dijelaskan (MD). Terjemahan baku istilah tersebut dalam Bahasa Indonesia adalah "kanal banjir", dan karena lokasinya di sebelah Timur, nama proyek tersebut seharusnya adalah "Kanal Banjir Timur".

Semoga proyek Kanal Banjir Timur (KBT) cepat rampung. Tapi jangan sampai proyek KBT menyebabkan banjir kanal timur, karena saya yakin daerah timur Jakarta tak butuh sedemikian banyak kanal.

Banjir Jakarta dan "problem hulu Ciliwung"

2007-02-08T08:26:00.000+07:00

ekonomi ▪ kebijakan ▪

Mengapa hingga kini Jakarta banjir terus? Begini penjelasan Gubernur Jakarta, Sutiyoso, seperti dikutip Kompas (5/2):

Menurut Sutiyoso, saat mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau Crisis Center Jakarta, Minggu, banjir hanya dapat dicegah jika kawasan hulu Ciliwung diperbaiki dan kawasan hilirnya direkayasa.

Namun, usaha Jakarta untuk mereboisasi dan membangun situ atau bendungan di kawasan hulu Ciliwung selalu terganjal permasalahan batas administrasi dan kepentingan Kabupaten Bogor dan Kota Depok.

Untuk menahan laju aliran Ciliwung, kata Sutiyoso, perlu dibangun 10 situ baru di kawasan hulu guna menambah 200 situ yang ada. Situ tersebut diperlukan untuk mengurangi debit air Ciliwung yang terlalu besar.

Namun, karena lokasi situ berada di Kabupaten Bogor, ujar Sutiyoso, Jakarta tidak dapat membangun situ baru. Karena itu, Sutiyoso meminta pemerintah pusat mengoordinasikan penanganan banjir secara lintas provinsi dan kabupaten.

Dengan kata lain, problem banjir Jakarta adalah "problem hulu Ciliwung", dan problem hulu Ciliwung adalah problem koordinasi antar-kabupaten, yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah Jakarta (dan gubernurnya) bisa lepas tangan.

Ah, betapa enaknya jadi gubernur Jakarta... dan betapa nonsens-nya jawaban tersebut. Mari lupakan sejenak fakta bahwa salah satu penyebab Jakarta banjir terus adalah karena tidak mampunya gubernur menyelesaikan proyek kanal banjir timur sejak, oh... entahlah. Anggap saja bahwa memang "problem hulu Ciliwung"-lah masalahnya. Lalu, tanggung jawab pemerintah pusatkah problem ini?

Saya kira tidak. "Problem hulu Ciliwung" (kita singkat saja PHC) adalah masalah klasik eksternalitas. Problem eksternalitas terjadi ketika sesuatu yang dilakukan (atau gagal dilakukan) pihak A merugikan (atau menguntungkan) pihak B.

Contoh klasik eksternalitas negatif adalah merokok. Dengan merokok, perokok mengganggu kesehatan orang-orang bukan perokok. Tapi, yang jarang disadari (kecuali oleh para perokok), sebenarnya soal rugi-merugikan bersifat dua arah: Dengan memaksa perokok tidak merokok, para non-perokok mengganggu kenikmatan para perokok.

Pada intinya, perdebatan soal merokok adalah perdebatan tentang siapa yang berhak atas udara. Perokok merasa berhak mewarnai udara dengan asap rokok; non-perokok merasa berhak menghirup udara tanpa tar dan nikotin. Pertanyaannya, bagaimana menyelesaikan "konflik kepentingan" ini?

Dalam kasus rugi-merugikan, solusi hukum biasanya berujung pada pemberian kompensasi dari Pihak A (yang merugikan) kepada Pihak B (yang dirugikan). Namun, seperti dilihat di atas, tidak jelas perbedaan antara keduanya. Jadi, dari sudut kebijakan publik, siapa memberikan kepada siapa?

Menurut Ronald Coase, dengan "teorema Coase"-nya, tidak penting siapa Pihak A dan B dari sudut pandang kebijakan publik. Selama ada kejelasan tentang siapa yang berhak atas udara dan kedua pihak dapat "memperdagangkan" hak tersebut, problem ini selesai. Tugas regulator hanyalah menegaskan bahwa, misalnya, non-perokoklah yang berhak atas udara, kemudian membiarkan perokok dan non-perokok menegosiasikan nilai kompensasi untuk "memperdagangkan" hak atas udara tersebut.

Untuk kasus merokok, ada beberapa detail yang membuat solusinya tidak demikian sederhana (terutama karena perokok dan non-perokok bukan satu entitas yang homogen, dan soal kepentingan kesehatan masyarakat). Namun, solusi ini demikian sederhana untuk kasus problem hulu Ciliwung (PHC) kita.

Problem PHC adalah problem eksternalitas: Dengan tidak dibangunnya 10 situ penahan laju aliran Ciliwung di Bogor, Puncak, dan Cianjur, kota Jakarta dirugikan oleh ancaman banjir. Namun, jika tanah-tanah tersebut digunakan untuk pembangunan situ, pemerintah daerah dirugikan oleh hilangnya potensi ekonomi. Berdasarkan kebijakan desentralisasi, jelas bahwa hak atas tanah tersebut adalah milik pemerintah daerah.

Apakah koordinasi (baca: tekanan politik) dari pemerintah pusat adalah satu-satunya solusi? Tidak. Per teorema Coase, pemerintah pusat bahkan tidak perlu ikut campur. Alih-alih, pemerintah Jakarta seharusnya hanya perlu menegosiasikan kompensasi untuk pembangunan 10 situ tersebut.

Sederhananya, pemerintah Jakarta hanya perlu menggunakan anggaran daerah untuk membeli tanah yang dibutuhkan untuk membangun situ, kemudian membiayai pembangunan kesepuluh situ itu sendiri -- atau setidaknya tahap demi tahap. Tidak perlu "koordinasi". Mengingat kerugian dari banjir bagi warga Jakarta yang, konon, sudah mencapai sekitar Rp4trilyun, agaknya ini akan menjadi kebijakan politik yang didukung.

Pendeknya, Pemerintah Kota Jakarta tidak menyalahkan ini pada pemerintah daerah lain atau pemerintah pusat. Pasca-desentralisasi, Jakarta adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Jakarta. Gubernur Sutiyoso, Anda tidak bisa lepas tangan!

Indonesia peminjam besar di dunia?

2007-01-24T11:10:00.000+07:00

statistik ▪

Philips Vermonte dalam posting ini meringkas beberapa statistik negara-negara di dunia yang diambilnya dari World in Figures 2007 terbitan The Economist. Satu kutipan menarik:

K. Largest Recipients of bilateral and multilateral aid: (1) Irak 4,6 trilyun dolar (2) Afghanistan 2,1 trilyun (3) Vietnam 1,8 trilyun (4) Etiopia 1,8 trilyun…(7) Cina 1,6 trilyun (11) Bangladesh 1,4 trilyun (13) Rusia 1,3 trilyun (29) Bosnia 671 milyar dolar (44) Israel 479 milyar (45) Kamboja 478 milyar dolar (48) Filipina 463 milyar dolar (60) Malaysia 290 milyar dolar (68) Mongolia 262 milyar dolar

Ternyata, Indonesia tidak masuk dalam list 68 besar negara penerima bantuan asing, tidak seperti negara tetangga Vietnam, Filipina atau Malaysia misalnya. Artinya, mereka yang berteriak-teriak atas nama nasionalisme bahwa Indonesia terlalu bergantung pada bantuan asing mungkin sekarang harus mulai tutup mulut karena teriakan itu sama sekali tidak berdasar.

Tentang amandemen UU Bank Indonesia

2007-01-18T09:10:00.001+07:00

kebijakan ▪ moneter ▪

Mengingat reputasi DPR yang kerap mengklaim akan melakukan revisi UU namun kemudian mengabaikannya di tengah jalan, saya tidak terlalu khawatir dengan rencana Komisi XI melakukan amandemen UU Bank Indonesia (BI) ini:

JAKARTA, Kompas - Dewan Perwakilan Rakyat berencana mengajukan amandemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Tujuannya, membuka kembali peran BI dalam menyalurkan kredit.

Namun, karena mood DPR kita sulit ditebak -- yang disangka guyon, ternyata serius, dan sebaliknya -- saya tidak akan menganggap remeh usulan ini. Apalagi usulan ini akan membuka celah politisasi ekonomi dan merugikan perekonomian nasional. Saya melihat sedikitnya tiga masalah...

Pertama, masalah pengalihan sumber daya dari tugas BI sebagai otoritas moneter. Mandat BI sebagai otoritas moneter boleh jadi relatif sempit -- menjaga stabilitas moneter, terutama inflasi -- namun luar biasa penting. Jika ceroboh, guncangan moneter punya dampak jangka menengah-panjang bagi ekonomi nasional. Mandat penyaluran kredit akan memaksa BI mengalihkan sumber daya dari tugas utamanya -- apalagi mengingat bahwa evaluasi kelayakan kredit butuh sumber daya yang besar.

Kedua, potensi konflik kepentingan. Mandat penyaluran kredit akan menciptakan konflik kepentingan pada pelbagai tataran dan akan merugikan kredibilitas BI sebagai otoritas independen yang tidak berpihak.

Pertama, konflik ini akan muncul dari implementasi ”dwifungsi” regulasi dan perbankan. Tugas baru ini akan diikuti dengan target. Upaya memenuhi target (apalagi di bawah tekanan politisi) akan mendorong munculnya konflik kepentingan antara peran BI sebagai institusi perbankan/penyalur kredit dengan perannya sebagai badan regulator perbankan nasional. Ini menggerus kredibilitas BI sebagai regulator perbankan nasional yang tidak berpihak.

Selain itu, dengan memberikan mandat yang keberhasilannya sulit diukur, DPR akan menarik BI ke pusaran politik. Tak seperti stabilitas moneter yang kesuksesannya mudah diukur, indikator keberhasilan penyaluran kredit tidak demikian gamblang – dan, kita semua tahu, ketidakpastian seperti ini akan memberikan ruang bagi manuver politik. Mandat baru ini memberikan kekuatan tawar baru bagi politisi untuk menekan BI (dan bukan hanya pada ranah penyaluran kredit, tetapi juga pada ranah lainnya) dan menggerus independensi BI.

Masalah ketiga adalah crowding out penyaluran kredit swasta. Dengan dwifungsinya sebagai regulator dan penyalur kredit, BI jelas memiliki keuntungan dibandingkan bank swasta jika dipaksa bersaing menyalurkan kreditnya. Hasilnya, bank swasta akan menyingkir dari sektor yang, oleh para politisi, ”diserahkan” kepada BI.

Ironisnya, sebagai penyalur kredit, BI tidak memiliki keunggulan komparatif dibandingkan bank swasta. Tekanan kompetitif dan tujuan komersial memaksa bank swasta untuk lebih hati-hati (dan lebih efisien) dalam menyalurkan kreditnya. Dua hal ini tidak dihadapi oleh BI. Alhasil, ujung-ujungnya, bisa jadi total kredit yang tersalurkan tidak meningkat, namun kredit (dan uang negara) malahan tersalurkan secara tidak efisien.

Usulan amandemen yang diusung Komisi XI DPR ini hanya akan meningkatkan kekuatan tawar para politisi dan kelompok kepentingan (bahkan individual) terhadap BI, dan meningkatkan akses mereka ke uang negara, tanpa meningkatkan ketahanan ekonomi nasional keseluruhan. Adalah ide baik ingin meningkatkan penyaluran kredit ke sektor usaha kecil dan menengah, namun ide baik ini menjadi amat buruk jika untuk itu, independensi BI (dan ketahanan ekonomi nasional) harus dikorbankan.

Wawancara Perspektif Baru tentang serba-serbi kemiskinan

2007-01-15T10:30:00.000+07:00

ekonomi ▪ kemiskinan ▪

Bagi seseorang yang terbiasa berargumen melalui tulisan, media elektronik menciptakan tantangan baru. Berbeda dengan menulis, media elektronik tidak memberikan kesempatan untuk penulisan ulang atau penyuntingan, agar argumen yang disajikan ringkas dan tajam.

Tantangan inilah yang harus saya hadapi ketika dua minggu lalu, Wimar Witoelar mengundang saya ngobrol tentang garis kemiskinan setelah membaca tulisan ini di Jakarta Post. Ini, seumur-umur, adalah wawancara radio pertama saya.

Transkrip wawancara saya ini baru saja dimuat di website Perspektif Baru. Membaca kembali wawancara itu, ternyata wawancara itu tidak seburuk yang saya perkirakan ketika meninggalkan studio rekaman. Namun jika bisa mengulang wawancara tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya sederhanakan dan beberapa lainnya yang dijelaskan secara lebih mendetail. Untuk itulah posting ini...

Tentang "dua garis kemiskinan"
Salah satu topik kontroversial pasca-penerbitan laporan tentang kemiskinan di Indonesia ini (filesize: 12MB) adalah soal dua garis kemiskinan. Yang satu, garis kemiskinan nasional yang diterbitkan BPS, lainnya yang sering-sering disebut sebagai "garis kemiskinan Bank Dunia" atau "garis kemiskinan US$2 per hari". Dalam wawancara, saya menjelaskan sedikit tentang perbedaan dan penggunaan dua garis kemiskinan ini.

Yang tidak sempat saya jelaskan adalah istilah "garis kemiskinan US$2 per hari". Tepatnya, garis kemiskinan US$2-PPP per hari. Dengan embel-embel PPP (purchasing power parity), US$2 yang dimaksud di sini bukanlah benar-benar US$2 pada nilai tukar sekarang (atau sekitar Rp18.000), melainkan dua dolar yang sudah disesuaikan dengan dengan kemampuan daya beli masyarakat masing-masing negara.

Untuk Indonesia, garis kemiskinan US$2-PPP per hari ini sama dengan sekitar Rp6.500 per orang per hari -- bukannya Rp19.000 seperti yang dilansir Staf Ahli Menteri Pertanian Iskandar Andi Nuhung ini. Pada garis kemiskinan inilah tingkat kemiskinan Indonesia 49.0%.

Tentang beras dan kemiskinan
Tidak ada yang ingin saya tambahkan tentang hal ini selain Tabel 1 berikut yang memuat data tentang persentasi masyarakat Indonesia yang adalah net consumer beras. Seseorang disebut sebagai net consumer beras jika dia mengkonsumsi beras lebih banyak daripada yang diproduksinya.

Kolom pertama dari Tabel 1 di atas dapat dibaca: 27,7% dari petani beras di perkotaan, 26,6% di pedesaaan, dan 26,8% dari seluruh petani beras adalah net consumer beras. Para net consumer beras ini dirugikan oleh kenaikan harga beras.

Koreksi
Para pendengar radio akan mendengar koreksi Wimar ketika saya "mengutip Bung Karno" untuk adagium "Jangan memberi mereka ikan, tapi berikan mereka pancing". Tentu saja, Wimar benar: Kutipan ini tidak berasal dari Bung Karno melainkan dari Mahatma Gandhi.

Update: Koreksi untuk garis kemiskinan US$2-PPP, ternyata menurut pakarnya statistik kemiskinan Bank Dunia, Vivi Alatas (di Majalah Tempo yang link-nya belum saya temukan), Indonesia berada di bawah Vietnam, yang artinya tingkat kemiskinan US$2-PPP Indonesia lebih tinggi daripada Vietnam.

Update 2: Berikut versi Bahasa Inggris artikel Vivi Alatas.

Stabilitas moneter hanya untuk sektor keuangan?

2006-12-04T07:31:00.000+07:00

ekonomi ▪ moneter ▪

"Uang, ternyata, sama seperti seks, Anda tak bisa memikirkan hal lain jika tidak memilikinya dan memikirkan hal-hal lain jika sedang menikmatinya"
James Arthur Baldwin

Hari ini di opini Kompas, Didik Rachbini mengritik penekanan Bank Indonesia pada stabilitas moneter. Menurut Didik:

Secara ekstrem bisa dipertanyakan, untuk apa stabilitas makro jika tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan produktivitas di masyarakat?

Jawaban atas pertanyaan ini jelas, stabilitas makro tidak banyak berguna untuk sektor riil, tetapi lebih bermanfaat untuk sektor keuangan sendiri.

Bank Indonesia melakukan rekayasa kebijakan suku bunga tinggi untuk mencapai kondisi yang betul-betul stabil. Posisinya yang kuat dan independen karena undang-undang yang baru dimanfaatkan secara maksimal hanya untuk kepentingan sektor keuangan, tetapi mengabaikan sektor ekonomi yang sebenarnya.

Pernyataan Didik menunjukkan, bukan hanya uang yang mirip seks — stabilitas keuangan pun begitu. Begitu dinikmati, orang lupa betapa pentingnya stabilitas, bahkan cenderung menyalahkannya...

Sampai ketika stabilitas itu ambruk, membawa kita kembali ke krisis.

Terakhir kita hampir merasakan guncangan keuangan adalah pada sekitar Agustus 2005. Ketika itu, harga minyak sejalan dengan bunga Fed terus menekan naik. Waktu itu, Bank Indonesia (BI) terkesan ingin mengikuti nasihat-nasihat a la Didik untuk "peduli" pada sektor riil dan ragu menaikkan suku bunga. Namun, there's no such thing as a free lunch: Keraguan ini dibaca pasar yang menghukumnya dengan memindahkan modal keluar. Hasilnya, nilai mata uang terus merosot.

Siapa yang ketika itu pertama kali berteriak? Pemain sektor keuangan? Tentu tidak. Pemain sektor keuangan menikmati fluktuasi karena, sebagai pakar menilai risiko keuangan, ketidakstabilan membawa banyak keuntungan. Yang berteriak paling keras adalah para pengusaha sektor riil — mereka yang butuh untuk mengimpor dan mengekspor.

Untung BI akhirnya sadar dan menaikkan suku bunga pada 30 Agustus 2005, dan pasar pun akhirnya kembali tenang. Namun ini bukannya tanpa biaya, dan sebagian besar biaya tersebut ditanggung sektor riil.

Argumen Didik jelas salah kaprah: Bukan sektor keuangan yang diuntungkan oleh stabilitas, tapi "sektor ekonomi yang sebenarnya". Namun, ini juga tidak berarti bahwa kebijakan uang ketat selalu tepat. Acuan yang harus dipakai (sesuai kerangka BI) adalah tingkat inflasi. Sejauh inflasi cukup rendah, BI bisa melonggarkan kebijakan moneter — sesuatu yang sudah mulai dilakukan BI.

Stabilitas keuangan janganlah diperlakukan bak seks — kala dinikmati, jangan pula kita lupa betapa sengsaranya perekonomian jika dia tidak ada.

Pornografi dan pemerkosaan

2006-10-24T11:04:00.000+07:00

ekonomi ▪ kriminalitas ▪

Apakah pornografi menyebabkan peningkatan tingkat pemerkosaan?

"Akal sehat" berkata, ya ― tapi, tentu saja, "akal sehat" tidak selalu benar. Menggunakan data di Amerika Serikat, Todd Kendall menemukan bahwa akses internet ke pornografi tidak meningkatkan tingkat pemerkosaan. Sebaliknya, ada korelasi negatif antara akses ke pornografi (via internet) dengan tingkat pemerkosaan. Atau, dengan kata lain, meningkatnya akses ke pornografi via internet sejalan dengan berkurangnya insiden pemerkosaan. Temuan Kendall dapat Anda lihat di sini.

Dalam ilmu ekonomi, dua barang disebut "barang substitusi" jika konsumsi barang pertama menyebabkan berkurangnya konsumsi barang kedua, dan sebaliknya. Contoh barang substitusi adalah Pepsi dan Coca-Cola, atau Xenia dan Avanza. Sementara, dua barang disebut "barang komplemen" jika peningkatan konsumsi yang satu meningkatkan konsumsi yang lain. Contoh klasik barang komplemen adalah rokok dan kopi, selain kacang dan bir, dan junk food dan minuman bersoda.

Mereka yang anti-pornografi kerap berargumen bahwa pornografi dan pemerkosaan adalah barang komplemen. Temuan Kendall ini menyiratkan sebaliknya, bahwa pornografi dan pemerkosaan adalah barang substitusi, bukan komplemen.

Namun, apakah hubungan substitutif antara pornografi dan pemerkosaan yang ditemukan Kendall ini seragam lintas-negara dan lintas budaya? Saya rasa tidak. Orang merespons insentif, dan struktur insentif di Amerika Serikat ― mulai dari soal penegakan hukum, hingga budaya tentang perilaku seks ― kemungkinan besar mempengaruhi korelasi antara pornografi dan pemerkosaan ini.

Maka, tanpa bukti empiris dari Indonesia, adalah gegabah menyimpulkan bahwa di Indonesia pornografi dan pemerkosaan saling mensubstitusi. Meskipun demikian, temuan ini menunjukkan bahwa asumsi para pendukung RUU Anti-Pornografi tentang hubungan antara pornografi dan pemerkosaan, bisa jadi (atau kemungkinan besar?) tidak tepat.

Optimalkah korupsi?

2006-10-19T13:16:00.000+07:00

ekonomi ▪ korupsi ▪

Hari ini rekan saya di CSIS, Ari A. Perdana, menulis bahwa korupsi itu mungkin optimal. Mungkin pada jangka pendek ― namun, seperti saya pernah tuliskan di sini dan sini, korupsi tidak pernah adalah opsi yang efisien. Secara khusus, tulisan ini menunjukkan salah kaprahnya argumentasi kedua yang Ari berikan, bahwa "korupsi bisa menjadi mekanisme seleksi pengusaha yang efisien." Lain waktu, akan saya bahas lebih jauh argumentasi Ari ini.

Pemenang Nobel "Ekonomi" 2006 kedua...

2006-10-15T09:23:00.000+07:00

ekonomi ▪ hadiah nobel ▪

Tahun ini, dua ekonom diakui kontribusinya bagi masyarakat oleh Komite Hadiah Nobel. Yang pertama, Edmund Phelps, untuk karya teoretisnya di bidang ekonomi makro.

Yang kedua yang diumumkan Jumat lalu, Muhammad Yunus dan Bank Grameen-nya, untuk karya konkret dia membuka akses kredit bagi masyarakat termiskin, diakui lewat Hadiah Nobel Perdamaian. Tentang yang kedua ini, lihat di sini.

Pemenang Nobel Ekonomi 2006...

2006-10-10T20:13:00.000+07:00

ekonomi ▪ hadiah nobel ▪

...adalah Edmund Phelps, pakar ekonomi makro. Kompas hari ini meliput secara ringkas tentang Phelps, namun ringkasan yang lebih lengkap tentang kontribusi Edmund Phelps bagi ilmu ekonomi menurut Komite Hadiah Nobel dapat Anda baca di sini. Sedikit kutipan dari dokumen tersebut:

Phelps’s contributions from the late 1960s and early 1970s radically changed our perception of the interaction between inflation and unemployment. The new theory made it possible to better understand the underlying causes of the increases in inflation and unemployment that took place during the 1970s. A key result was that the long-run rate of unemployment cannot be influenced by monetary or fiscal policy affecting aggregate demand. Phelps’s analysis thus identified important limitations on what demand-management policy can achieve.

Jika ada waktu, akan ada blog terpisah tentang ini. Sementara itu, silakan menyimak tulisan Phelps yang dikliping oleh Project Syndicate ini.

Paradoks (ekspektasi) harga murah

2006-10-08T09:57:00.000+07:00

ekonomi ▪ pertanian ▪

Dalam satu napas, Winarno, tokoh organisasi petani Indonesia yang hari ini diwawancara Kompas, menunjukkan paradoks dalam argumen dia sendiri:

Sebagai ketua organisasi petani, Winarno meminta pemerintah bisa menjaga harga beras stabil, bukan murah. "Harga beras jangan murah supaya merangsang produksi dan menaikkan nilai tukar petani, tetapi harus stabil untuk kepentingan buruh di kota. Untuk orang miskin, tugas pemerintah menyediakan raskin, beras untuk orang miskin," kata Winarno.

Menurut Winarno, jangan hanya produksi padi yang dikendalikan harganya, tetapi juga kebutuhan sehari-hari lainnya seperti barang elektronik, sandang, papan, dan bahan bakar minyak supaya dapat dibeli dengan tingkat pendapatan petani padi.

Mendengar usulan ini, para produsen barang elektronik, sandang, papan, dan bahan bakar minyak tentu akan memberikan respons seperti Winarno: "Harga [...sebutkan komoditas dia...] jangan murah supaya merangsang produksi dan meningkatkan nilai tukar produsennya..."

Maka, jika usul Winarno bahwa pemerintah harus mengendalikan harga semua barang kebutuhan sehari-hari agar murah, sesuai logika Winarno sendiri di paragraf sebelumnya, akan terjadi kelangkaan barang.

Inilah pengalaman negara komunis yang masih bisa kita lihat di Korea Utara. Selain itu, pengalaman soal pengendalian harga menunjukkan bahwa yang akhirnya diuntungkan hanyalah produsen dan industri yang punya koneksi dengan pemerintah, sementara yang dirugikan adalah konsumen (petani maupun bukan).

Pengalaman tentang dampak negatif pengendalian harga tersebut mustinya dicamkan dalam penentuan kebijakan penanganan beras saat ini...

Referensi tentang evaluasi kebijakan

2006-10-06T10:22:00.000+07:00

ekonomi ▪ evaluasi ▪

Kemarin, dalam kuliah umum di Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, saya menjanjikan link ke referensi tentang problem evaluasi kebijakan. Berikut link-link tersebut...:

Referensi tentang kemiskinan dan (studi) pembangunan:

Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2006

Pro-poor Growth: Measurement and Results

Growth is Good for the Poor

Respons: Amann, E., N. Aslanidis, F. Nixson, dan B. Walters. 2002. “Economic Growth and Poverty Alleviation: A Reconsideration of Dollar and Kraay”.

The Elusive Quest for Growth: Economists' Adventures and Misadventures in the Tropics

Highly recommended!

Jalan Keluar bagi Kemiskinan

Studi tentang IDT: Akita, T. dan J. Szeto. 2000. “Inpres Desa Tertinggal (IDT) Program and Indonesian Regional Inequality”. Asian Economic Journal 14(21): 167-186.

Di Balik Angka Kemiskinan

Mengkaji Lagi Ketimpangan di Indonesia

Artikel umum tentang evaluasi kebijakan:

Making Aid Work

Poverty Action Lab News

Penelitian-penelitian evaluasi teracak:

di sini

Does Corruption Produce Unsafe Drivers?

di sini

Monitoring Corruption: Evidence from Indonesia

Institusi utama penelitian evaluasi sejenis:

Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab di Massachusets Institute of Technology (MIT).

Buku ringan tapi bermutu tentang ekonomi:

Freakonomics

resensi di Kompas

Perlukah Bank Dunia peduli korupsi?

2006-09-26T12:00:00.000+07:00

ekonomi ▪ korupsi ▪

Tidak, menurut Kwik Kian Gie. Hari ini, serupa-judul dengan posting saya kemarin, dia menulis di Kompas:

Dalam hal Menkeu lebih lucu. Yang dikorup itu hasil utangan yang akan dibayar kembali beserta bunganya. Maka, apa urusan Bank Dunia? Apakah sebagian hibah itu dikorup atau tidak, asal semua utang dan bunga dibayar utuh dan tepat waktu, apa masalahnya?

Saya akan coba jawab pertanyaan ini.... Andai Bank Dunia mengacuhkan korupsi di proyeknya, maka seluruh proyek Bank Dunia akan dikorupsi di sana-sini. Jika proyek Bank Dunia dikorupsi di sana-sini, pada jangka menengah-panjang pemerintah akan kesulitan membayar utang dan bunga tepat waktu.

Jika akhirnya pemerintah ngemplang, Bank Dunia-lah yang dirugikan. Maka, Bank Dunia berkepentingan mengawasi proyek-proyeknya, terutama jika proyek itu dibiayai oleh utang.

Inilah jawaban andai kita beranggapan bahwa Bank Dunia adalah entitas yang sepenuhnya hanya peduli kepentingannya sendiri. Tapi Bank Dunia juga — entah sengaja atau tidak — mempekerjakan manusia-manusia dan (dalam istilah Kwik) anak-anak bangsa yang sama atau bahkan lebih peduli daripada Kwik tentang kondisi bangsa ini.

Bagi orang-orang ini, serupiah yang terkorupsi adalah serupiah yang tidak bisa dipakai membangun infrastruktur dan fasilitas kesehatan bagi warga Indonesia. Jika melalui peran mereka dalam Bank Dunia, mereka bisa mencegah ini dalam proyek-proyek yang dikelolanya, mengapa dipermasalahkan?

Entahlah. Bagi saya, semakin hari Kwik Kian Gie semakin tidak bisa dimengerti...

Soal indeks daya saing (lagi!)...

2006-09-25T07:40:00.000+07:00

ekonomi ▪ kebijakan ▪

William Shakespeare pernah menulis komedi berjudul Much Ado About Nothing. Judul komedi ini tepat menggambarkan ribut-ribut soal (naiknya) indeks daya saing Indonesia versi World Economic Forum (WEF), seperti yang pernah saya bahas di sini.

Beggars can't be choosers!

2006-09-25T07:39:00.001+07:00

ekonomi ▪ utang ▪

A Tony Prasetiantono di opini Kompas hari ini memberikan aplaus pada komentar tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani:

Kini, marilah memulai era baru, yang mengacu pada kesetaraan hubungan antara negara resipien dan lembaga donor multilateral. Hubungan baru harus lebih mengarah ke skema kemitraan (partnership) ketimbang skema yang menempatkan salah satu pihak menjadi "tukang khotbah" (preacher) secara searah.

Ada pepatah dalam Bahasa Inggris: "Beggars can't be choosers!". Selama negara resipien masih membutuhkan uang lembaga donor, jangan terlalu berharap akan muncul hubungan kemitraan. Kreditor akan selalu memiliki posisi tawar yang dominan dalam hubungan pinjam-meminjam.

Ini tidak selalu buruk. Posisi dominan kreditor itu perlu karena tanpanya, kreditor tidak akan rela meminjamkan uangnya (problem yang dikenal sebagai problem principal-agent). Jika demikian, pertumbuhan ekonomi negara miskin pun terhambat keterbatasan modal. Dunia tanpa mekanisme pinjam-meminjam antara negara miskin dan kaya jelas lebih buruk bagi negara miskin daripada alternatif yang ada sekarang.

Jika memang ingin setara, berhentilah berutang! Namun, sebelum memutuskan, pertimbangkanlah masak-masak apakah keputusan ini memang yang terbaik, terutama bagi warga termiskin Indonesia.

Impor dan pemihakan pemerintah

2006-09-25T07:39:00.000+07:00

ekonomi ▪ kebijakan ▪

Faisal Basri di Kompas hari ini:

Keterpurukan industri manufaktur semakin parah karena aturan main tak ditegakkan atau tak menerapkan aturan lain yang sepatutnya. Pemerintah yang seharusnya melindungi produsen dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dari produk impor justru tak berbuat banyak. Sebaliknya, pemerintah terus saja membuka akses pasar seluas-luasnya bagi produk-produk impor tanpa terlebih dahulu melakukan pembenahan di pasar domestik secara memadai.

Bahasa kasarnya, pemerintah lebih mengabdi kepada kepentingan asing ketimbang memihak warganya sendiri.

Tidak ada masalah sampai dengan akhir kalimat kedua di paragraf pertama. Namun, dua kalimat selanjutnya membuat saya menimbang ulang dukungan saya pada kredibilitas ekonom Faisal.

Dibahasakan berbeda, inilah yang Faisal katakan: "Dengan membuka akses pasar seluas-luasnya bagi produk impor -- sehingga konsumen Indonesia, yang jumlahnya berkali lipat jumlah produsen produk-produk tersebut, bisa menikmati harga yang murah -- pemerintah lebih mengabdi kepada kepentingan asing memihak warganya sendiri". Apakah Faisal berpikir pemerintah yang memihak segelintir pengusaha (dan mengorbankan banyak warga konsumen) adalah pemerintah yang "memihak warganya"?

Saya setuju bahwa pemerintah harus menegakkan aturan yang ada, termasuk aturan bea impor. Namun pernyataan bahwa dengan membuka akses pasar, pemerintah "lebih mengabdi pada kepentingan asing" adalah nonsens secara ilmu ekonomi. Argumentasi seperti ini akan cepat dijemput para pengusaha untuk digunakan pembenaran atas strategi rent-seeking mereka. Warga konsumen lah yang jadi korban.

Membaca tulisan seperti ini, saya jadi berpikir, jangan-jangan ada baiknya Faisal jadi Gubernur Jakarta saja...

Bersedekah di bulan Ramadan

2006-09-23T14:02:00.000+07:00

ekonomi ▪

Bersama datangnya bulan puasa, pula masanya mengumpulkan pahala. Namun, sebelum memutuskan memberikan sedekah bagi setiap gembel dan pengemis yang mengetuk kaca mobil Anda, pertimbangkanlah argumen dalam posting ini. Jangan sampai, alih-alih menciptakan manfaat, (upaya mencari) pahala Anda justru menciptakan mudarat

(Hati-hati) belajar pelayanan dari Jembrana

2006-09-23T12:36:00.000+07:00

ekonomi ▪ kebijakan ▪

Bupati Jembrana kerap disorot sebagai contoh bupati yang mampu mengefektifkan aparatnya untuk menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Kemarin di Kompas, misalnya, tulisan ini lagi-lagi memuji kebijakan di Jembrana sebagai pro-rakyat:

Mencermati berbagai langkah terobosan Pemkab Jembrana itu, layak jika berbagai pihak di seantero negeri secara khusus berkunjung ke Jembrana. Tujuan utamanya belajar berbagai inovasi serta efisiensi melalui kebijakan yang sungguh-sungguh prorakyat, melayani rakyat.

Sebenarnya, nasihat untuk berkunjung ke Jembrana ini pernah diikuti oleh beberapa teman peneliti di Bank Dunia. Secara spesifik, mereka menelaah kebijakan Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ). Sekilas, kebijakan itu terlihat memiliki dampak nyata pada kualitas pelayanan kesehatan. Namun tak seperti yang digembar-gemborkan, kemajuan ini butuh biaya yang amat mahal.

Saya kebetulan membantu melakukan analisis dan menulis laporan penelitian tersebut. Analisis saya menunjukkan bahwa kebijakan JKJ yang katanya "pro-rakyat" ini tidak sepenuhnya pro-rakyat miskin, apalagi dalam evolusinya yang terakhir. Selain itu, dalam jangka panjang, program ini tidak bisa dipertahankan secara keuangan.

Pesan penting dari hasil penelitian ini bukanlah bahwa JKJ (atau inovasi lain di Jembrana) sepenuhnya buruk. Pesan pentingnya: Kritislah terhadap kebijakan yang "katanya" baik (atau pro-rakyat), karena konon menurut para ekonom "there is no such thing as a free lunch". Setiap kebijakan, pasti ada biayanya!

Daripada larangan impor...

2006-09-18T08:40:00.000+07:00

kebijakan ▪ pertanian ▪

Produktivitas pertanian Indonesia perlu didukung dengan insentif seperti yang diminta para pengembang padi hibrida ini:

"[Asosiasi Benih Indonesia (Asbenindo)] meminta prosedur pelepasan lebih sederhana dan lebih singkat. Ada pelepasan benih yang menunggu sampai tiga tahun. Kasus di hortikultura sampai ada yang dokumennya ketelingsut entah di mana sehingga sampai sekarang tidak bisa dilepas. Di negara lain sederhana dan cepat, tidak sampai lima bulan," kata [Ketua Asbenindo] Elda .

Kalangan pengusaha menyatakan, selama ini investasi riset dan pengembangan padi hibrida di Indonesia dibiayai murni oleh swasta.

Dunia usaha hanya menginginkan insentif, di samping penyederhanaan prosedur, berupa keleluasaan waktu untuk memproduksi benih padi hibrida di dalam negeri.

Atau, dengan kata lain, Asbenindo hanya meminta birokrasi pemerintahan melakukan tugasnya secara lebih efisien. Alih-alih larangan impor beras, inilah cara riil meningkatkan produktivitas pertanian padi Indonesia. Sayangnya, politisi lebih suka mencari perhatian dengan grasa-grusu kebijakan yang justru menghambat peningkatan produktivitas.

Dinamika kemiskinan di Indonesia

2006-09-14T08:02:00.000+07:00

kemiskinan ▪ statistik ▪

Tulisan Kecuk Suharianto ini tentang dinamika kemiskinan rumah tangga seharusnya menjadi bagian berita Badan Pusat Statistik (BPS) tentang tingkat kemiskinan. Tentunya, dengan diperlengkapi tabel-tabel statistik yang lebih rinci.

Ringkasnya tentang dinamika kemiskinan...:

Pertama, persoalan kemiskinan bukan sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan... [Kehidupan] ekonomi penduduk miskin semakin memburuk.

Kedua, kenaikan harga beras dan berbagai barang kebutuhan pokok lainnya membuat penduduk miskin tak punya pilihan lain dan terpaksa mengurangi kuantitas barang-barang kebutuhan pokok yang dikonsumsi. Kalau tak cepat ditangani, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi di kemudian hari.

Ketiga... yang memprihatinkan, penurunan pengeluaran juga terjadi untuk keperluan pendidikan dan kesehatan. Dalam jangka panjang, hal ini akan membuat akses penduduk miskin terhadap sumber daya ekonomi akan semakin kecil sehingga mereka tidak bisa ikut menikmati kue ekonomi yang dihasilkan.

Keempat, adanya perpindahan posisi penduduk dari miskin menjadi hampir/tidak miskin dan sebaliknya dalam jumlah yang cukup besar menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tergolong miskin sementara (transient poor), yaitu penduduk yang penghasilannya dekat dengan garis kemiskinan, cukup besar. Sedikit guncangan ekonomi akan menyebabkan mereka berubah status...

Sementara, opini ekonom Arief A. Yusuf penting disimak untuk melihat potret ketimpangan di Indonesia.

Tidak banyak mungkin yang menyadari bahwa, berdasarkan angka koefisien Gini (indikator standar untuk mengukur ketimpangan), Indonesia ternyata termasuk ke dalam 30 negara yang paling merata sedunia (diperingkat dari data Bank Dunia, World Development Indicator 2002)...

[Namun bisakah] angka koefisien Gini tidak tepat dalam merepresentasikan tingkat ketimpangan di Indonesia yang sebenarnya? Tentu saja. Penyebab pertama, angka ketimpangan di Indonesia diukur dari angka pengeluaran rumah tangga, bukan angka pendapatan...

Penyebab yang kedua adalah jika data yang digunakan untuk menghitung ketimpangan tidak akurat dalam merepresentasikan golongan kaya. Hal ini bisa disebabkan budaya orang Indonesia yang "low profile" sehingga melaporkan pengeluaran lebih kecil dari yang sebenarnya...Penyebab yang lain adalah jika sampel data survei rumah tangga (Susenas) kurang mewakili golongan pendapatan tinggi.

Setelah melakukan koreksi atas kemungkinan kesalahan pengukuran dan sampling, dari data Survei Sosial-Ekonomi Nasional, Arief menemukan bahwa:

[Angka] koefisien Gini di pedesaan sudah relatif akurat, tetapi angka koefisien Gini di perkotaan sangat under-estimated. Hal ini masuk akal, mengingat golongan sangat kaya di pedesaan tentunya hampir tidak ada jika dibandingkan dengan golongan sangat kaya yang tidak terwakili di perkotaan. Untuk tahun 2002, misalnya, angka koefisien Gini di perkotaan hampir mencapai angka 0,6, jauh lebih tinggi daripada yang tercatat saat ini, yaitu 0,35.

Saya pikir, analisis Kecuk dan Arief ini seharusnya menjadi bagian integral terbitan resmi tentang Tingkat Kemiskinan (atau, lebih tepatnya, Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga), supaya dokumen statistik kemiskinan Indonesia maju selangkah lagi, dari yang sekarang ke ideal ini, seperti yang saya bahas di sini.

Melaporkan data kemiskinan

2006-09-13T21:59:00.000+07:00

kebijakan ▪ statistik ▪

Awal bulan ini, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Tingkat Kemiskinan di Indonesia 2005-2006. Seperti pernah saya tulis sebelumnya, sebagai laporan pertama, laporan ini lumayan. Namun, itu sebelum saya melihat laporan pendapatan rumah tangga ini yang diterbitkan oleh Biro Sensus Amerika Serikat (AS).

Banyak hal yang bisa 'dicontek' BPS dari Laporan Biro Sensus AS ini dari segi isi dan kedalaman analisis. Memang masalahnya, konon secara sumber daya manusia, BPS lemah, terutama untuk melakukan analisis ekonomi mikro yang rumit. Ini amat disayangkan: dengan kualitas data BPS yang cukup baik, analisis serupa dari BPS akan amat berguna bagi kebijakan, antara lain dengan memunculkan analisis-analisis turunan seperti ini.

Petani vs. orang miskin

2006-09-13T16:58:00.000+07:00

ekonomi ▪ pertanian ▪

Dari Kompas hari ini:

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, Departemen Pertanian hanya bertanggung jawab dalam memproduksi sektor pangan, seperti beras. Yang terpenting harga gabah tetap bisa dipertahankan atau justru semakin ditingkatkan.

Padahal, menurut Berita Resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Tingkat Kemiskinan di Indonesia:

Komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada bulan Maret 2006, persentase pengeluaran beras terhadap total pengeluaran sebulan untuk penduduk miskin sebesar 23,10 persen, bahkan di daerah perdesaan persentase ini mencapai 26,08 persen. Sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan mencapai 34,91 persen di perdesaan dan 25,98 persen di perkotaan. Dengan demikian kenaikan harga beras akan berpengaruh besar kepada penduduk miskin.

Pemerintah harus tegas: Mau membela petani (padi) atau mengentaskan warga miskin?

Buku ekonomi HAKI

2006-09-13T08:22:00.000+07:00

buku ▪ ekonomi ▪

Jika Anda seperti saya, yakni (a) suka ilmu ekonomi; dan (b) suka buku gratis, Anda pasti suka Against Intellectual Monopoly, buku tentang ekonomi hak kekayaan intelektual (HAKI) yang bisa di-download di sini. Ringkasannya:

It is common to argue that intellectual property in the form of copyright and patent is necessary for the innovation and creation of ideas and inventions such as machines, drugs, computer software, books, music, literature and movies. In fact intellectual property is not like ordinary property at all, but constitutes a government grant of a costly and dangerous private monopoly over ideas. We show through theory and example that intellectual monopoly is not neccesary for innovation and as a practical matter is damaging to growth, prosperity and liberty.

Impor beras baik untuk pertanian Jawa

2006-09-13T07:34:00.000+07:00

ekonomi ▪ pertanian ▪

Hari ini di Kompas:

Ketua Dewan Pertimbangan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudo Husodo, dalam peluncuran buku "Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban" di Universitas Indonesia (UI), Depok, mengungkapkan, generasi muda semakin enggan menjadi petani. Sebab, stereotif (sic) petani di Indonesia sudah tergolong masyarakat miskin, pendapatannya tidak menjanjikan kesejahteraan, bahkan sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman ini.

"Karena itu, kalau kita mau mendorong kemajuan pertanian oleh generasi yang terdidik, skala usaha pertanian harus ditingkatkan. Tidak bisa lagi mereka dibiarkan bertani, seperti di Jawa, hanya menggarap lahan rata-rata 0,3 hektar," jelas Siswono.

Jika Siswono benar, impor beras mustinya baik untuk pertanian di Jawa. Jika harga beras turun, hanya petani yang masih mendapatkan keuntungan pada harga rendah itulah yang tetap bertani. Dan jika pengamatan Yudo tentang sifat mono-crop tanah Jawa benar, kemungkinan lahan pertanian tidak bisa dialihgunakan secara mudah.

Kesimpulannya? Luas lahan tetap, jumlah petani berkurang, berarti skala usaha pertanian pun meningkat dan lahan pertanian Jawa pun lebih produktif.

Lalu, mengapa Siswono menolak impor beras?

Keterkaitan, bukan sebab-akibat

2006-09-08T21:28:00.000+07:00

statistik ▪

Dari Membaca dan Agresivitas di opini Kompas hari ini:

Hal yang menarik dari penelitian Miles dan Stipek adalah ada keterkaitan antara tingkat kemampuan membaca dan tingkat agresivitas...

"Anak-anak kelas 1 SD, yang kemampuan membacanya relatif rendah, saat di kelas 3, cenderung memiliki tingkat agresivitas tinggi. Juga, anak-anak kelas 3, yang memiliki kemampuan membaca rendah, cenderung memiliki sikap agresif tinggi saat di kelas 5," ungkap Miles dan Stipek...

Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pendidikan dan pengajaran yang efektif dalam kemampuan membaca pada jenjang-jenjang awal SD. Anak-anak yang kemampuan membacanya rendah perlu diberi perhatian istimewa melalui bantuan pribadi atau sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Apakah kemudian jika anak-anak dengan kemampuan membaca rendah diberikan perhatian istimewa agar lebih mampu membaca, kelak ketika besar anak itu menjadi kurang agresif? Mungkin saja, tapi penelitian ini tidak menunjukkan itu. Yang ditunjukkan Miles dan Stipek adalah keterkaitan (atau korelasi) bukan sebab-akibat alias kausalitas.

Ini adalah contoh kerancuan dalam interpretasi awam akan penjelasan statistik sebuah penelitian. Kesimpulan yang implisit dalam paragraf di atas mencampuradukkan keterkaitan dan kausalitas. Namun, keterkaitan antara A dan B bisa karena B menyebabkan A, A menyebabkan B, atau karena faktor C yang menyebabkan baik A maupun B. Dalam hal ini, faktor genetik, misalnya, bisa jadi menyebabkan kemampuan membaca yang rendah dan agresivitas yang tinggi.

Umumnya uji statistik menguji keterkaitan atau korelasi. Kausalitas jauh lebih sulit untuk dibuktikan, kecuali melalui eksperimen acak.

Meningkatkan disiplin guru

2006-09-08T12:05:00.000+07:00

kebijakan ▪ pendidikan ▪

Absensi guru, terutama di daerah yang terpencil, kerap menjadi masalah serius kualitas pendidikan dasar. Strategi efektif menghadapinya? Silakan lihat di sini.

Kala ekonom (terlalu) ingin populis

2006-09-06T19:38:00.000+07:00

kebijakan ▪ kemiskinan ▪

Hari ini hari yang paling menyedihkan buat saya ketika satu lagi ekonom "menjual" integritas ekonomnya agar lebih diterima sebagai "intelektual (populis) publik". Hari ini, tanpa malu, Iman Sugema memulai tulisannya begini:

Jumat (1/9) pekan lalu merupakan hari yang paling menyedihkan bagi saya dan teman-teman di Tim Indonesia Bangkit. Pasalnya, prediksi kami benar, yaitu telah terjadi peningkatan jumlah orang miskin di tahun 2005-2006. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS yang menyatakan bahwa tingkat kemiskinan di bulan Maret 2006 telah menjadi 17,75 persen, yang lebih tinggi dibandingkan 13 bulan sebelumnya, yakni 15,97 persen.

Sebentar, Bung Iman. Anda bilang Anda (dan Tim Indonesia Bangkit) benar? Maksudnya, ketika memprediksi tingkat kemiskinan pada 22,9 persen? Sebagai ekonom, Bung Iman pasti tahu, kenaikan tingkat kemiskinan dari 15,97 persen ke 17,75 persen adalah kenaikan 11,25 persen, sementara kenaikan ke 22,9 persen adalah kenaikan 43,13 persen? Dan Anda masih berani bilang prediksi itu benar?

Tapi, masalahnya tidak sampai di situ saja. Sembari sekilas melempar teori konspirasi (serupa teori saya di sini), dia membuat klaim yang membuat saya mengernyit:

Itu karena program yang dilakukan hanya mengikuti resep konvensional dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata. Tak ada yang salah dengan pertumbuhan ekonomi kalau saja dibarengi dengan pemerataan dan penciptaan lapangan kerja...

Pada intinya, kita ingin melihat bahwa strategi pro-poor, pro-employment, dan pro-growth diimplementasikan secara terintegrasi, tidak diterjemahkan secara terpisah. Contoh riilnya adalah pembangunan infrastruktur berupa megaproyek jalan tol. Kalau kita hanya mengejar pertumbuhan semata, sah saja untuk membangun jalan tol dengan memakai mesin. Namun, karena kita ingin menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, bisa saja dipersyaratkan untuk memakai teknologi padat karya walaupun jangka waktu pengerjaannya lebih lama.

Logika Iman adalah pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan pemerataan dan penciptaan lapangan kerja. Dengan kata lain (seperti juga dicerminkan di contohnya tentang jalan tol) pembangunan yang menciptakan pertumbuhan dan pemerataan saja, atau pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan saja adalah salah. Maka, jalan tol baiknya sebisa mungkin dikerjakan dengan tangan bukan dengan mesin. Hmm?

Sayang, memang, bahwa ide yang baik (bahwa kebijakan pertumbuhan harus diupayakan lebih menciptakan lapangan pekerjaan dan berpihak kepada warga miskin) harus diwarnai dengan pembohongan publik, teori konspirasi, dan ilustrasi berlebihan yang lebih menonjolkan warna populisme daripada nalar ekonomi. Padahal seperti ditunjukkan di sini, warna-warna tak sedap itu sesungguhnya tidak penting bagi sebuah ide yang baik.

Masalah (tidak transparannya) garis kemiskinan TIB

2006-09-05T07:20:00.000+07:00

ekonomi ▪ kebijakan ▪

Teori konspirasi, gosip, rumors – ini semua memang selalu menarik. Betapa tidak! Dengan teori konspirasi, ada ilusi bahwa kita mendapatkan penjelasan yang 'lebih' daripada yang sebenarnya. Kadang, bahkan, penjelasan sebenarnya menjadi tidak penting lagi.

Namun, ilmuwan – dan ekonom seharusnya adalah ilmuwan – punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak benar. Metode yang biasanya dilakukan ilmuwan adalah dengan memaparkan metode yang dipakai untuk mengambil sebuah kesimpulan, atau dalam mengkritik ilmuwan lainnya, menunjukkan metode yang dipakai untuk mendapatkan kesimpulan berbeda.

Inilah masalahnya dengan tuduhan Tim Indonesia Bangkit (TIB). Usai menerbitkan angka kemiskinan yang jauh lebih tinggi daripada angka Badan Pusat Statistik (BPS), lalu (melalui Iman Sugema) menuduh BPS terlibat konspirasi, TIB-pun tidak pernah menjelaskan asal-usul angka-angka estimasinya itu.

Seperti yang saya katakan, teori konspirasi menarik. Dan dengan sekilas melihat dan mencocok-cocokkan fakta, mudah sekali untuk dibuat. Soal ini, misalnya. Dalam teori konspirasi saya, TIB sebenarnya tidak pernah menghitung sendiri garis kemiskinan. Ekonom-ekonom TIB bukanlah ekonom mikro yang sehari-hari bergelut dengan data rumah tangga yang bernama Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), melainkan ekonom makro.

Alih-alih menghitung sendiri, dalam teori konspirasi saya, estimasi ekonom TIB sebenarnya hasil utak-utik 'bocoran' angka kemiskinan yang didapatkan dari orang dalam BPS. Namun, sialnya, angka tersebut belum angka resmi. Ketika angka resmi itu muncul, TIB pun kebingungan meresponsnya. Ini tercermin dari jawaban Iman pasca diterbitkannya angka resmi BPS:

"Padahal, pada kondisi normal, garis kemiskinan adalah 1,3 kali inflasi. Jadi, garis kemiskinan yang harus digunakan adalah Rp 159.000 per kapita per bulan sehingga jumlah penduduk miskin bisa mencapai 45,9 juta jiwa atau 20,6 persen dari jumlah penduduk. Angka ini lebih mendekati penerima raskin yang dianggarkan Bulog 50 juta jiwa," katanya.

Bandingkan angka ini dengan klaim awal di sini (22,6 persen) dan yang disalin dari press release TIB di sini (22,9 persen). Metode yang dipakai mendapatkan angka baru ini pun (garis kemiskinan 1,3 kali inflasi?) tidak ilmiah.

Tapi ini adalah teori konspirasi, dan sama seperti teori konspirasi lainnya, janganlah terlalu diambil hati. Selama masih sekadar teori, teori konspirasi adalah harmless fun.

Masalahnya, orang menanggapi teori konspirasi TIB secara serius, mungkin karena dianggap muncul dari sumber yang kredibel. Tulisan ini dan ini, misalnya, menyebarluaskan tuduhan bahwa angka yang ada sekarang adalah hasil intervensi politik. Dan, karena teori konspirasi itu seksi, jangan heran kalau teori inilah yang nantinya dianggap kebenaran.

Sebagai ekonom, yang terakhir inilah yang mengkhawatirkan. Semua peneliti ekonomi yang pernah menggunakan data BPS tahu, BPS bukanlah badan statistik yang sempurna. Umumnya, masalah yang para peneliti ekonomi hadapi lebih bersifat kompetensi teknis daripada kejujuran. Namun, masalah menjadi rumit ketika BPS dianggap tidak jujur dan independen. Politisi bisa memanipulasi anggapan (yang tidak jelas kebenarannya ini) untuk mengusung kebijakan populis yang tidak didukung data yang ada.

Sebenarnya, ada jalan keluar dari dua teori konspirasi ini. Kita kembali ke jalan ilmuwan. Buka tabir misteri di balik angka-angka ajaib kemiskinan, dan biarkan publik dan ilmuwan sosial lainnya meneliti dan menelaah metodologi tersebut. Kontroversi baru akan muncul, namun setidaknya akan lebih berkualitas. Ini berlaku bukan saja untuk BPS, tetapi juga TIB yang garis kemiskinannya, ternyata, sama tidak transparannya dengan garis kemiskinan BPS.

Lihat juga: Masalah (tidak transparannya) garis kemiskinan BPS

Komoditas unggulan: The game begins!

2006-09-04T23:56:00.000+07:00

kebijakan ▪ perdagangan ▪

Mungkin Mari Pangestu tidak memaksudkannya, tapi inilah interpretasi analis, masyarakat awam, dan konon para birokrat, dan sekarang, dengan strategi rent-seeking-nya, asosiasi pun sudah memulai bermain dalam permainan ekonomi-politik bernama "komoditas unggulan" yang sejak awal saya tentang. Di Kompas hari ini:

Eksportir kopi di Sumatera Utara yang tergabung dalam Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia meminta proteksi pemerintah agar bisa bersaing dengan perusahaan asing. Proteksi itu tidak perlu menyalahi ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia, tetapi cukup dengan memberi penguatan modal kepada eksportir dan petani kopi...

"Petani diberikan kredit dengan bunga flat sebesar 3 persen, sementara pengusaha diberi bunga 5 persen..."

Atau, dengan kata lain, pemerintah diminta menanggung sebagian besar risiko para petani kopi senilai 6-8% nilai pinjaman. Jika dituruti, akan segera muncul banyak permintaan lain dari "komoditas-komoditas unggulan" lainnya.

Mari membuat blunder dengan menciptakan permainan "komoditas unggulan" ini. Sekarang, apakah dia dapat memenanginya? Kita tunggu saja tanggal mainnya...

'Kontroversi' penghitungan tingkat kemiskinan

2006-09-04T22:02:00.000+07:00

ekonomi ▪ kebijakan ▪

Kontroversi penghitungan tingkat kemiskinan bukan monopoli orang Indonesia. Di Amerika, ini pun masih menjadi kontroversi di kalangan ekonom. Bedanya, alih-alih sekadar kontroversi politis, para ekonom lebih sering memicu 'kontroversi' (ilmu) ekonomi. Dan 'kontroversi' teknis seperti ini mendapat tempat dalam media Amerika.

Satu kontroversi menarik, misalnya, yang dimuat Gregory Mankiw dalam blog-nya di sini adalah tentang indikator terbaik mengukur kemiskinan: Penghasilan atau pengeluaran? Kemiskinan (atau kesenjangan) penghasilan punya makna yang berbeda dari kemiskinan pengeluaran, seperti ditunjukkan oleh penelitian ini. Keduanya bisa sahih, tergantung kebutuhan.

Setidaknya ada dua hal menarik dari wacana serta penelitian yang dikutip dalam posting Mankiw ini.

Pertama, penghitungan tingkat kemiskinan bukan monopoli badan resmi statistik. Selama bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis, perhitungan 'tandingan' sah-sah saja. Alih-alih melukai kredibilitas badan resmi, perhitungan tandingan – selama metodenya dipaparkan secara transparan – justru memperkaya yang resmi.

Kedua, kualitas wacana ekonom(i) Indonesia memang belum dewasa. Bandingkan saja kritik terhadap perhitungan tingkat kemiskinan ini, dari Kompas hari ini:

Iman [Sugema] mengatakan, tingkat kemiskinan 17,75 persen itu pun belum juga mencerminkan kondisi riil. Beberapa hal "ajaib", antara lain persentasenya mirip angka inflasi kumulatif Februari 2005 sampai Maret 2006 sebesar 17,92 persen dan terlalu dekat dengan kenaikan garis kemiskinan 18,39 persen.

"Padahal, pada kondisi normal, garis kemiskinan adalah 1,3 kali inflasi. Jadi, garis kemiskinan yang harus digunakan adalah Rp 159.000 per kapita per bulan sehingga jumlah penduduk miskin bisa mencapai 45,9 juta jiwa atau 20,6 persen dari jumlah penduduk.

Dengan kritik ini, dari blog Mankiw hari ini:

[The] Census omits the income from the EITC when computing the poverty rate. As a program to reduce measured poverty, the program is, by assumption, doomed to failure.

Of course, this is not really a problem with the EITC but, rather, a problem with the measured poverty rate. It makes no sense to evaluate poverty with a statistic that ignores the effects of one of the largest and most rapidly growing anti-poverty tools we have. But that is what the official statistics do.

The EITC is one reason why many low-income families consume more than they earn (a fact pointed out in the previous post). Government policymakers need to take a long, hard look at how poverty is measured.

Anda lihat perbedaannya? Kalau di satu pihak Iman mengkritik "angka ajaib" BPS dengan "angka ajaib"-nya sendiri (1,3 kali inflasi – tapi mengapa 1,3? Mengapa bukan 1,2? Atau 1,4?) tanpa meninjau metodologi yang dipakai BPS, Mankiw langsung menunjukkan kesalahan metodologis penghitungan tingkat kemiskinan.

Iman tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Di satu pihak, akar masalah adalah bahwa BPS tidak mau (mampu?) transparan menjelaskan metodologi penghitungan garis kemiskinannya. Tapi, di lain pihak, Iman (dan Tim Indonesia Bangkit-nya) melakukan kesalahan yang sama dengan menerbitkan angka tingkat kemiskinan yang asal-muasalnya sama tidak jelasnya.

Satu pihak lagi yang punya andil dalam kerancuan ini adalah para wartawan. Alih-alih sekadar melaporkan, sudah waktunya wartawan lebih kritis jika disodori angka seperti ini, baik oleh ekonom maupun oleh badan resmi statistik. Prinsipnya: Jangan percaya (angka) yang tidak Anda mengerti! Atau, mengutip Mankiw, "journalists need to report the official statistics with a healthy dose of caveats."

Daerah menolak impor beras?

2006-09-04T07:50:00.000+07:00

kemiskinan ▪ pertanian ▪

Halaman 15 Kompas terpampang dengan headline besar diikuti berita seperempat halaman: Daerah Menolak Beras Impor. Paragraf pertama:

Mayoritas wilayah di Jawa yang selama ini menjadi sentra produksi beras menolak masuknya beras impor ke wilayah mereka. Alasan pedagang, selain pasokan masih cukup aman, mereka khawatir masuknya beras impor akan memicu jatuhnya harga jual beras yang bisa berdampak terhadap ekonomi petani.

Sementara, di halaman 23, dengan headline yang font-nya tak sampai setengah yang di atas dan dengan berita hanya seperempatbelas halaman: 122 Daerah di Indonesia Rawan Pangan. Paragraf pertama:

Sebanyak 122 kabupaten/kota masuk kawasan rawan pangan karena sebagian besar warganya tidak mampu memenuhi 70 persen angka kecukupan gizi harian. Kemiskinan yang kronis dan kemiskinan akibat bencana alam menyebabkan mereka tidak mampu membeli pangan dalam jumlah memadai untuk seluruh anggota keluarga

Inilah salah satu peninggalan kebijakan Orde Baru: kebijakan bias Jawa. Ukuran kolom Kompas mencerminkan bias ini: Perhatian terhadap kepentingan daerah rawan pangan – yang berhubungan langsung dengan harga beras – jauh lebih sedikit daripada kepentingan daerah sentra produsen beras, meskipun yang pertama jauh lebih membutuhkan. Adilnya, wartawan Kompas perlu juga bertanya pada warga di daerah rawan pangan (di luar Jawa) apakah mereka setuju kebijakan impor beras yang menurunkan harga beras.

Garis kemiskinan in a nutshell

2006-09-01T21:28:00.000+07:00

ekonomi ▪ kemiskinan ▪

Jika Anda pemerhati masalah kemiskinan yang ingin tahu cara pembuat kebijakan memandang masalah tersebut, ada baiknya Anda men-download Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Tingkat Kemiskinan tahun 2005-2006.

Selain memuat hal yang bisa Anda baca di koran (bahwa tingkat kemiskinan naik dari 16% pada Februari 2005 menjadi 17.8% pada Maret 2006), dokumen singkat delapan halaman itu menjelaskan banyak hal tentang problem kemiskinan dari sudut ekonomi makro. Ringkasnya, tulisan itu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini:

Apa itu garis kemiskinan versi BPS?;

Apa penentu penting tingkat kemiskinan secara makro (dan mengapa inflasi harga beras perlu dikendalikan)?;

Seperti apa dinamika kemiskinan antara tahun 2005 dan 2006?

Apa perbedaan "orang miskin" dalam perhitungan garis kemiskinan dengan yang didata sebelum pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)?

Konon, ini merupakan pertama kalinya BPS secara resmi melaporkan tingkat kemiskinan nasional. Sebagai terbitan pertama, ini cukup lumayan. Sudah ada upaya menjelaskan asal garis kemiskinan BPS, walaupun menurut saya ini jauh dari cukup. Saya masih mengharapkan dokumen teknis berisi metode dan kode program statistik yang digunakan BPS untuk menghitung garis kemiskinan ini. Dengan demikian, tidak ada lagi tuduhan BPS mengutak-utik data secara tidak ilmiah.

Selain ini dokumen ini penting juga dikirimkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebelum dimasukkan ke amplop, penjelasan untuk pertanyaan (d) di atas perlu di-stabilo. Lalu, pada amplop perlu dituliskan:

Untuk Yth. Kepala Bappenas, Bapak Paskah Suzetta.

Update (13/9): Ternyata dokumen ini, dengan stabilo pada bagian (b) perlu juga dikirimkan Menteri Pertanian Anton Apriyantono.

Kemiskinan dan politik impor beras (3)

2006-09-01T21:02:00.000+07:00

kemiskinan ▪ pertanian ▪

Dari berita resmi statistik Badan Pusat Statistik (BPS) tentang tingkat kemiskinan Indonesia:

Komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada bulan Maret 2006, persentase pengeluaran beras terhadap total pengeluaran sebulan untuk penduduk miskin sebesar 23,10 persen, bahkan di daerah perdesaan persentase ini mencapai 26,08 persen. Sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan mencapai 34,91 persen di perdesaan dan 25,98 persen di perkotaan. Dengan demikian kenaikan harga beras akan berpengaruh besar kepada penduduk miskin.

Agaknya analisis Dradjad (bukan politiknya) tepat, dan Maksum, tidak. Dan saya pun bingung apa yang dimaksud Kepala BPS, Rusman Heriawan, sebagai "harga wajar beras".

Indonesia perlu masuk DK PBB

2006-09-01T14:25:00.000+07:00

ekonomi ▪ kebijakan luar negeri ▪

Masuk Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ternyata punya manfaat ekonomi: Meningkatkan besar bantuan dari Amerika Serikat dan PBB ke negara tersebut. Tidak percaya? Silakan lihat sendiri di sini.

Kecukupan sampel Susenas dan garis kemiskinan

2006-08-31T07:42:00.000+07:00

kebijakan ▪ kemiskinan ▪

Satu kesalahan besar Presiden SBY dalam reshuffle kabinet terakhir adalah meletakkan Paskah Suzetta, politisi tanpa pengetahuan ilmu ekonomi sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Bukan saja dia tidak mengerti ekonomi, sebagai politisi, dia tidak cukup peduli adagium silence is golden. Simak saja komentar dia tentang kecukupan sampel data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)...:

Kepala Bappenas menilai, jumlah sampel yang digunakan BPS dalam Susenas tersebut tidak cukup memadai untuk menggambarkan kondisi riil sosial ekonomi.

"Saya tidak ahli statistik, tetapi saya lihat (jumlah sampel) itu kurang memadai. Jumlah sampel 10.000 rumah tangga rasanya tidak merupakan representasi 220 juta penduduk Indonesia," kata Paskah.

Walau sudah mengakui bukan ahli statistik, toh tetap saja dia berpretensi menyimpulkan bahwa jumlah sampel Susenas tidak memadai. Andai saja Paskah tahu sedikit statistik, dia akan sadar bahwa pernyataan dia nonsens tanpa makna. Seorang ahli statistik tidak akan membuat pernyataan itu tanpa menjelaskan "memadai untuk apa?"

Jumlah sampel ditentukan menurut kebutuhan. Untuk kebutuhan penggunaan yang amat sederhana – menentukan persentase jawaban ya dan tidak, misalnya – sampel sebesar 100 unit analisis (seperti orang, rumah tangga, komunitas) yang diambil sesuai prosedur sudah lebih cukup untuk mengambil kesimpulan tentang populasi keseluruhan.

Kebutuhan penggunaan Susenas yang jauh lebih rumit daripada kebutuhan sederhana tersebut. Selain itu ada alasan teknis lainnya terkait metode sampling yang membuat sampel minimum 100 unit tidak cukup bagi Susenas.Namun, butuh analisis yang lebih dari sekadar "rasanya" untuk menentukan memadai tidaknya jumlah rumah tangga dalam sampel Susenas.

Amat berbahaya bagi seorang menteri untuk membuat pernyataan tentang hal teknis yang menyangkut hajat hidup banyak orang atas dasar perasaan tanpa didukung pengetahuan. Jika dianggap serius oleh publik, pernyataan serupa ini menciptakan tekanan politik ke arah yang tidak tepat. Seperti dalam kasus ini.

Kebanyakan peneliti ekonomi tidak mempermasalahkan jumlah sampel yang dipakai oleh Badan Pusat Statistik (BPS) – kami menganggap itu sebagai given dan selama ini cukup untuk kebutuhan yang ada. Namun kami lebih khawatir tentang metode yang dipakai BPS untuk angka-angka yang diterbitkannya. Terakhir ini, yang menjadi kontroversi, adalah angka garis kemiskinan.

Alih-alih memperkuat anggaran untuk meningkatkan kapasitas metodologis BPS (sesuatu yang mendesak) pernyataan sembrono Paskah bisa menyebabkan anggaran (yang amat terbatas itu) justru digunakan untuk hal yang sebenarnya remeh. Ini bisa dilihat dari pernyataan dia selanjutnya:

"Kalau masalahnya petugas sensus atau anggaran yang terbatas, bukan karena metode yang salah, ya itu kita tingkatkan saja, karena data BPS itu dampaknya kemana-mana," kata Paskah.

Sejalan dengan kapasitas metodologis, BPS perlu lebih transparan tentang metodologinya. Mengutip tulisan Teguh Yudo Wicaksono yang amat baik di op-ed Kompas hari ini:

BPS sudah saatnya terbuka dalam setiap metode statistiknya karena itu sudah menjadi norma wajib bagi penyedia data publik. Tanpa klarifikasi dan keterbukaan metode statistik, kepercayaan publik atas data bisa runtuh. Parahnya, ini menguatkan pandangan yang masih melekat di sebagian kalangan pengambil kebijakan bahwa kebijakan bisa dilakukan tanpa data empiris. Bila demikian, kita telah berangkat dari kekeliruan dan berujung pada kefatalan.

Ketidakakuratan metodologi sudah barang tentu patut diperdebatkan. Akan tetapi, manipulasi data sudah pasti dosa yang sulit dimaafkan.

Kemiskinan dan politik impor beras (2)

2006-08-30T07:55:00.000+07:00

kemiskinan ▪ pertanian ▪

Mochamad Maksum, peneliti Universitas Gadjah Mada, menilai pihak yang ingin mengimpor beras ingin mencederai rakyat.

Maksum mengatakan, semua pihak yang ada dibalik rencana impor ini telah mencederai rakyat apalagi kalau DPR mendiamkan rencana ini. Pemerintah hanya ingin mengamankan dirinya dengan angka inflasi yang membaik tetapi mengorbankan rakyat.

Mungkin, dia belum membaca (atau tidak percaya) pada analisis data yang dimuat pada CGI Brief ini... bahwa:

[The rice price increases of around 30% between March 2005 and 2006] are extremely difficult for the poor since rice accounts for 24 percent of their total consumption. Based on simulations, the rice price increase in excess of the overall inflation rate (about 14 percent) may have moved over 5 million people temporarily below the poverty line (halaman 58)

Atau mungkin saja dia tidak memperhatikan artikel Jakarta Post ini.

Pastinya dia tidak sadar bahwa "angka inflasi yang membaik", apalagi inflasi bahan makanan, menolong rakyat termiskin Indonesia (seperti tercermin dalam penghitungan garis kemiskinan di sini).

Yang dirugikan dari harga beras yang rendah adalah mereka yang mendapatkan rente atau keuntungan ekonomi tinggi dari menjual beras. Siapa mereka? Petani miskin? Bukan. Sebagian besar petani miskin adalah buruh tani. Yang dirugikan adalah para pemilik tanah, umumnya petani skala besar yang toh sudah diuntungkan dari pelbagai macam subsidi pertanian lainnya. Selain itu, dalam kasus dibukanya impor beras, yang juga dirugikan adalah para penyelundup beras.

Maka, definisi "rakyat" Maksum menjadi aneh. Alih-alih memilih membela mayoritas rakyat miskin yang dipersulit oleh harga bahan makanan yang tinggi, dia memilih para tuan tanah.

Kemiskinan dan politik impor beras

2006-08-29T07:55:00.000+07:00

kemiskinan ▪ pertanian ▪

Komentar Dradjad Wibodo, ekonom yang juga Anggota DPR, hari ini menunjukkan wajah politik impor beras. Dari Kompas:

Dengan lobi tersebut, ujar Dradjad, pemerintah berharap dapat mengimpor secepatnya, kemungkinan bulan September 2006. Menurut Dradjad, impor beras itu jangan dijadikan sebagai bagian dari strategi menurunkan kemiskinan secara sesaat.

"Itu yang saya tidak setuju. Bisa saja dengan impor beras, otomatis harga beras akan turun, sehingga jumlah orang miskin akan berkurang sesaat. Karena berkurang, itu yang dilaporkan sebagai prestasi pemerintah. Padahal ini artifisial," katanya.

Aha! Ini artinya Dradjad (dan kemungkinan para wakil rakyat lainnya) tahu hal yang sudah diketahui banyak ekonom sejak lama: bahwa impor beras (dan penurunan harga yang disebabkannya) akan menurunkan jumlah orang miskin. Dan, meskipun akan mengurangi tingkat kemiskinan, dia tidak setuju karena takut ini diklaim sebagai prestasi pemerintah. Inilah cermin buruk rupanya politik impor beras (dan kemiskinan). Orang miskin rela dikorbankan agar saingan politik tidak bisa membuat klaim yang "artifisial".

Dradjad khawatir bahwa fenomena turunnya jumlah orang miskin karena impor beras akan sesaat. Lha, kalau memang begitu, bukankah solusinya mudah saja? Buat kebijakan impor beras menjadi permanen – atau setidaknya, jangan hambat kebijakan pemerintah mengimpor beras di masa depan. Kalau DPR ingin mengklaim prestasi itu, silakan saja buat undang-undang agar keran impor beras terbuka seterusnya.

(Catatan: Seharusnya Dradjad tidak usah khawatir bahwa membuka keran impor sekarang akan menurunkan tingkat kemiskinan. Toh mantri statistik Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) baru akan turun ke lapangan pada Februari setiap tahunnya. Masih ada cukup waktu bagi Dradjad untuk menutup kembali keran impor pada musim kemarau dan menaikkan harga bahan makanan naik pesat, supaya tingkat kemiskinan dapat naik setinggi-tingginya sebelum Pidato Presiden tahun depan!)

Masalah (tidak transparannya) garis kemiskinan BPS

2006-08-23T09:25:00.000+07:00

kebijakan ▪ kemiskinan ▪

Masyarakat awam bingung tentang garis kemiskinan? Jangan heran. Peneliti ekonomi pun, termasuk mereka yang sehari-hari bergulat dengan data Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) yang menjadi dasar penentuan garis kemiskinan, sama bingungnya. Walaupun seorang peneliti punya seluruh set data yang dibutuhkan menghitung garis kemiskinan, hampir dipastikan dia akan kesulitan untuk mereplikasi angka kemiskinan yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Mengapa? Karena, hingga saat ini, BPS tidak pernah transparan menjelaskan metodologi yang digunakannya untuk mengolah data menjadi garis kemiskinan.

Apa sebenarnya garis kemiskinan? Garis kemiskinan adalah besaran penghasilan per orang yang digunakan untuk mengkategorikan miskin-tidaknya seseorang. Ada bermacam-macam definisi garis kemiskinan ini – mulai dari pendekatan US$1 atau US$2, sampai ke pendekatan penghasilan yang dibutuhkan untuk memungkinkan konsumsi senilai 2.100 kalori per orang.

Apa definisi yang digunakan BPS? Jawabannya: Wanda – Wah, ‘ndak tahu ya! Dalam berita resmi BPS, istilah yang digunakan adalah pendekatan kebutuhan dasar (basic needs). Namun, awam (maupun banyak peneliti ekonomi yang menggunakan istilah garis kemiskinan) tidak pernah mendapat penjelasan, baik penjelasan teknis maupun non-teknis, makna dari istilah “pendekatan kebutuhan dasar”.

Padahal, jika ada keinginan, mudah bagi BPS untuk memberikan penjelasan. BPS sudah memiliki situs web yang amat user-friendly dan tidak sulit bagi BPS untuk meletakkan dua file .pdf untuk menjelaskan maksud istilah “pendekatan kebutuhan dasar”: satu bersifat non-teknis untuk masyarakat awam, satunya lagi bersifat teknis bagi peneliti ekonomi.

Untuk yang teknis, perlu pula disertakan source code yang dipakai oleh program statistik BPS (sekaligus modifikasi-modifikasi non-programming yang dilakukan BPS) untuk menghitung garis kemiskinan. Salah satu uji terbaik validitas analisis statistik adalah replikasi. Dengan transparansi, peneliti bisa mengkritisi asumsi yang digunakan sekaligus melakukan koreksi bila perlu. Semua orang bisa salah – bahkan ekonom kelas dunia sekalipun.

Alih-alih begini, BPS membuat penghitungan garis kemiskinannya begitu misterius. Tidak percaya? Coba saja Anda minta source code yang digunakan BPS untuk menghitung garis kemiskinan selama 5 tahun terakhir. Anda harus punya surat super sakti (bukan sekadar surat sakti) untuk bisa mendapatkannya. Padahal, penghitungan garis kemiskinan seharusnya adalah academic exercise yang boleh dikritisi, bukan rahasia negara.

Memang ada alasan sejarah untuk ini. Konon, semasa Orde Baru, BPS (bersama dengan Badan Perencana Pembangunan Nasional, Bappenas) kerap “berkolaborasi” untuk memberikan angka-angka pencapaian pembangunan yang membuat “bapak senang”. Maka, jangan heran jika Anda kesulitan mereplikasi angka-angka dari publikasi BPS dari data mentah. Jangankan orang di luar BPS – orang BPS pun belum tentu bisa mereplikasi angka kemiskinan dari tahun, misalnya, 1995 atau 2000 dari data mentah.

Namun ini masa lalu. Saat ini, tidak ada lagi kebutuhan membuat “bapak senang” – karena, biar pun “sang bapak” senang, bapak dan ibu yang ada di DPR belum tentu, apalagi kalau mereka curiga dibohongi.

Dalam hal ini, BPS tidak boleh sendirian disalahkan. Ketidaktransparanan BPS jelas hasil simbiosis mutualisme dengan pemerintah. Maka, langkah perbaikan harus mulai dengan mendesak pemerintah dan BPS (bukan BPS saja) untuk lebih transparan menunjukkan asal-usul (baik secara non-teknis maupun teknis) angka-angka yang mereka terbitkan. Apalagi untuk angka yang demikian sensitif seperti angka garis kemiskinan.

Lagi, soal data kemiskinan

2006-08-22T07:47:00.000+07:00

kebijakan ▪ kemiskinan ▪

Soal data kemiskinan menjadi isu besar hari ini. Op-ed Kompas memuat tiga tulisan, satu oleh pakar politik, satu oleh ekonom, dan satu lagi sosiolog. Dua yang terakhir, khusus membahas data, saya bahas di sini.

Tulisan ekonom Iman Sugema:

Kesalahan data akan mengakibatkan jutaan orang miskin menjadi tidak terurus oleh negara. Kelaparan, kurang gizi, dan keterbelakangan akan terus berlangsung. Kesalahan data dapat menyebabkan kematian dan itu jauh lebih kejam dibandingkan dengan korupsi.

Biarkanlah [Badan Pusat Statistik (BPS)] memublikasikan data yang sebenar-benarnya, sesuai dengan yang ditemukan di lapangan...

Kalau ternyata data BPS dirasa tidak sesuai dengan kenyataan, mari kita bedah secara publik setelah data itu dipublikasikan... BPS harus bisa mempertanggungjawabkan setiap publikasi datanya. Garis kemiskinan yang diacu BPS bisa jadi terlalu tinggi, tetapi biarkanlah mereka bebas menerbitkannya secara profesional menurut takaran mereka. Baru setelah itu kita kritisi secara habis sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Saya pikir Iman amat berlebihan ketika mengatakan bahwa kesalahan data lebih kejam daripada korupsi, namun secara umum saya setuju dengan pesannya. BPS perlu berubah dari lembaga pendukung birokrasi – dan apa yang disebut "tujuan pembangunan nasional" – menjadi lembaga yang secara profesional mampu menyediakan dan menerbitkan data (serta ringkasan data) yang akurat dan terpercaya.

Di lain pihak, saya kira tuduhan implisit Iman bahwa BPS mengubah data mentah tidak benar. Yang lebih tepat, saya kira, adalah bahwa perubahan terjadi setelah data mentah diolah dan siap untuk diterbitkan. Di sinilah agaknya angka-angka tersebut diubah sesuai keinginan.

Sebagai contoh: Seorang teman peneliti yang ahli mengolah data Susenas pernah mengeluh bahwa bagaimanapun data mentah yang dia miliki diotak-atik, ia kesulitan mereplikasi angka kemiskinan yang ada dalam publikasi BPS.

Ia mencoba mengikuti metode BPS dan berusaha meminta penjelasan dari divisi yang menerbitkan angka tersebut. Staf divisi itu pun ternyata kesulitan menjelaskan metodologi yang dipakai mendapatkan angka tersebut. Curiga teman saya, data tersebut diolah menggunakan aplikasi statistik, kemudian dimodifikasi di Excel. Masuk akal, memang, karena tidak mudah mengubah data mentah secara konsisten.

Jika benar, ini kabar baik untuk peneliti (meskipun, mungkin, kabar buruk bagi publik). Peneliti dapat melakukan rekonstruksi dari data mentah untuk mencari angka kemiskinan yang "sesungguhnya" (dan berbeda dari publikasi BPS). Mungkin inilah yang perlu dilakukan para peneliti independen: Lakukan penghitungan, lalu publikasikan dan tantang dalam forum ilmiah BPS untuk menjelaskan metodologi yang dipakainya menghitung garis kemiskinan secara transparan.

Sementara, saya melihat tulisan Ivanovich Agusta sebagai kritik sosiolog atas metode survei kuantitatif:

Dengan berpikir ala buku teks, bagi BPS garis kemiskinan menjadi instrumen teori kemiskinan absolut. Ini terukur menurut kebutuhan fisik seorang lelaki bekerja sehari sebanyak 2.100 kalori (sampai 1996).

Sekarang diharapkan penghitungan yang konsisten dari BPS jika nanti mengeluarkan statistika kemiskinan 2006. Mungkin sejarah berulang, keluarannya berupa penambahan penduduk miskin namun tak melonjak. Misalkan demikian, apakah berarti posisi pemerintah lebih baik?

Tidak jelas juga! Karena pemerintah belum berhasil menemukan golongan miskin...

Evaluasi penanggulangan kemiskinan struktural perlu membanding antarlapisan masyarakat. Tanpa kesadaran akan masalah kesenjangan tersebut, masih dapatkah kebijakan penanggulangan kemiskinan memberdayakan penduduk miskin, sekaligus menciptakan solidaritas dari golongan berpunya?

Mungkin ini berarti dibutuhkan pengumpulan data dalam bentuk lain untuk mendapatkan gambaran kemiskinan struktural. Namun, seperti pernah saya tulis sebelumnya di sini, metode yang diusulkan Ivanovich – yakni pendataan partisipatif – terlalu mahal, apalagi jika harus dilakukan berulang setiap tahun. Selain itu, perlunya metode ini tidak kemudian menafikan survei rumah tangga BPS selain thick description kemiskinan, peneliti seperti saya juga tertarik pada data rumah tangga lainnya (yang tidak akan bisa didapatkan dari metode partisipatif semata).

Lihat juga Pidato Presiden dan data kemiskinan

Pidato Presiden dan data kemiskinan

2006-08-19T07:12:00.000+07:00

kebijakan ▪ kemiskinan ▪

"Klab ekonom" Indonesia Bangkit mengkritik masalah data yang kurang update pada pidato kenegaraan Presiden SBY. Ini kritik yang kurang cermat. Dari Kompas hari ini:

Tim Indonesia Bangkit menilai, penurunan angka itu tidak menggambarkan kondisi riil saat ini karena diambil dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Februari 2005 yang memotret kondisi sebelum pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Oktober 2005.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah memutakhirkan data kemiskinan melalui Susenas Juli 2005 dan Maret 2006. "Akan tetapi, data Susenas yang lebih up date justru belum dilaporkan. Kami menduga ini karena ada lonjakan angka kemiskinan," kata Hendri Saparini.

Tidak perlu konspirasi untuk menjelaskan alasan tidak digunakannya data Susenas 2006. Sederhana saja: BPS belum selesai membersihkan data, sehingga tidak bisa digunakan. Jangankan Susenas 2006, data kor — yakni set utama dalam data Susenas — Susenas 2005 saja sampai sekitar dua minggu lalu masih belum bisa didapatkan para peneliti. Alasan keterlambatan, terpotongnya proses persiapan data oleh sensus (atau survei?) kemiskinan untuk pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

[Update (22/8): Ternyata pernyataan saya pada paragraf di atas ini keliru. BPS telah memiliki data modul Susenas Juli 2005 dan data panel 2006 yang keduanya bisa digunakan menghitung garis kemiskinan. Konon pada Juni 2006, BPS pernah menghitung berdasarkan kedua set data ini. Namun, data ini tidak pernah dipublikasikan.

Mereka yang curiga — seperti Iman Sugema — melihat ini sebagai upaya menyembunyikan. Namun, mungkin pula ini disebabkan masih belum solidnya analisis itu sendiri. Mungkin yang terakhir inilah penyebab mengapa BPS belum mau mempublikasikan angka tersebut.]

Ini tidak berarti pidato itu tidak bermasalah. Walaupun, seperti kata Wakil Presiden, kemungkinan angkanya benar, pidato ini menggunakan cara klasik "berbohong" dengan statistik: Lewat pemilihan periode yang mendukung cerita yang disampaikan. Untuk data kemiskinan, misalnya: Periode yang dipilih adalah 1999 (setahun setelah titik terburuk krisis) hingga 2005. Yang perlu ditanyakan adalah: Mengapa mengutip seluruh periode ini, alih-alih periode pemerintahan SBY, 2004-2005?

Update: Saya iseng-iseng melihat CGI Brief. Pada Februari 2004, tingkat kemiskinan adalah 16.7%. Jadi memang untuk tingkat kemiskinan ada perbaikan. Namun, tetap saja pemilihan periode yang ditampilkan mengganggu. Selain itu, pasca kenaikan BBM, kemungkinan angka ini akan sedikit memburuk.

Bukan kertas RI (saja) yang kena sanksi

2006-08-14T08:36:00.000+07:00

ekonomi ▪ kebijakan ▪

Bisnis & Keuangan di Kompas hari ini: "Kertas RI Terkena Sanksi AS". Alasannya? Produsen kertas Indonesia mampu menjual dengan harga murah (istilah awam untuk "harga dumping") ke konsumen Amerika Serikat (AS). Namun, bukan produsen kertas RI yang paling dirugikan. Seharusnya judul artikel Kompas begini: "Konsumen Bayarkan Sanksi ke Produsen Kertas AS". Untuk nonsens kebijakan AS bernama anti-dumping ini, lihat di sini.

Jangan pilih Faisal jadi Gubernur Jakarta…

2006-08-14T08:01:00.000+07:00

ekonomi ▪ kebijakan ▪

...atau Indonesia akan kehilangan satu lagi analis-jurnalis kebijakan ekonomi. Pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2004, dengan masuknya banyak analis-jurnalis ekonomi ke pemerintahan (Chatib Basri, Ikhsan – lalu, terakhir Mari Pangestu) dan DPR (Didik Rachbini, Dradjad Wibowo), wacana serius kebijakan ekonomi semakin sedikit.

Faisal Basri adalah satu yang masih konsisten menerapkan prinsip ekonomi(-politik) dalam analisis kebijakannya. Walau saya kerap berbeda pendapat, analisis Faisal masih setia pada prinsip ilmu ekonomi. Seperti hari ini di Kompas, misalnya...:

Kebijakan pengembangan biodiesel yang terlalu ambisius juga bisa membelokkan pengembangan industri lain yang sudah lebih dulu berkembang, misalnya industri yang berbasis kelapa sawit. Padahal, industri ini akan mampu menambah porsi produksi biodiesel seandainya pemerintah memberikan insentif yang memadai bagi pengembangan industri hilirnya.

Jadi, kebijakan yang lebih tepat bukanlah dengan "menggunting" produksi minyak sawit untuk biodiesel, tetapi juga harus memperhitungkan cost benefit dari setiap kebijakan pemerintah secara menyeluruh.

Kita patut mewaspadai bahaya dari penerapan kebijakan yang bersifat instan dari kemungkinan menyusupnya kelompok-kelompok yang punya kepentingan, yang kebetulan dekat dengan pusat-pusat kekuasaan. Hal ini berpotensi merugikan perekonomian dalam jangka panjang...

Kita tak mengharapkan keterlibatan pemerintah lebih dalam pada berbagai kegiatan ekonomi. Yang kita kehendaki ialah kebijakan-kebijakan terpadu yang memungkinkan segala sumber daya yang kita miliki bisa disinergikan agar satu sama lain tidak saling mematikan...

Namun, sebagai warga Jakarta, saya menghadapi dilema. Saya mendapat keuntungan jika Jakarta memiliki gubernur yang baik – dan Faisal Basri punya potensi untuk itu. Maka, apakah secara probabilistik marginal benefit yang saya terima dari terpilihnya Faisal di Jakarta akan lebih besar daripada marginal cost hilangnya dia dari belantika analisis kebijakan ekonomi nasional?

Alah, entahlah ya... Tapi yang pasti, jika dia berhasil masuk bursa calon, I’ll take my chances!

Pemisahan kelas untungkan perempuan?

2006-08-11T20:33:00.000+07:00

kebijakan ▪ pendidikan ▪

Sisi liberal saya cenderung berang membaca berita tentang pemisahan kelas pelajar laki dan perempuan di Pandeglang ini. Namun, sebagai utilitarian, saya dituntut mencari bukti empiris atas dampak kebijakan ini. Temuan ini oleh Emmanuel Jimenez dan Marlaine Lockheed mencoba meyakinkan sisi egalitarian saya untuk mendukung kebijakan tersebut.

Dalam analisis mereka akan skor mahasiswa kelas 2 SMP antara sekolah yang hanya melayani pelajar laki (atau perempuan) dengan sekolah campur (dikenal sebagai sekolah co-education) di Thailand, Jimenez dan Lockheed (1988) menemukan:

[Girls] in single-sex schools do significantly better than their coeducational school counterparts, while boys in coeducational schools do better. Thus there is not a unique single-sex/coeducational school effect on enhancing achievement, but this effect interacts strongly according to the sex of the student...[Even] after measured inputs and school practices are held constant, a single sex school advantage for females and a coeducational school advantage for males persist.

Atau, pendeknya, dalam sekolah sejenis, perempuan cenderung lebih berprestasi; sebaliknya, laki-laki cenderung lebih tidak berprestasi.

Jika Anda percaya ada diskriminasi terhadap perempuan di ruang kelas, sekilas kebijakan ini menjadi perlu. Janji "pemberdayaan perempuan" ini pulalah yang awalnya merayu sisi egalitarian saya untuk mendukung kebijakan ini. Namun, Jimenez dan Lockheed melanjutkan:

[Peer-quality-effects] in single-sex and coeducational schools appear to account for most of the difference between the two types of schools and their relative effectiveness for male and female students.

Dengan kata lain, hasil ini terutama disebabkan karena sekolah single-sex cenderung melayani masyarakat berada, dan interaksi antar-siswa berada (atau kurang berada) inilah yang menjelaskan hasil belajar tadi. Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa hipotesis bahwa sekolah single-sex memberi keunggulan yang berarti bagi masa depan murid tidak terbukti secara meyakinkan.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pandeglang, kebijakan ini "telah melalui kajian yang matang". Kenyataanya, bukti empiris menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut atas dampak positif kebijakan ini. Hingga bukti itu ada, agaknya argumen sisi liberal saya masih tetap lebih meyakinkan...

Kala pemerintah belum efektif

2006-08-07T11:51:00.000+07:00

ekonomi ▪ kebijakan ▪

Hari ini, di Analisis Ekonomi Kompas, Fauzi Ichsan, ekonom Standard Chartered Bank, punya ide menarik:

Mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah membelanjakan anggarannya, kebijakan ekonomi pemerintah patut ditinjau kembali. Pertama, karena daya beli masyarakat rendah dan 60 persen dari ekonomi Indonesia digerakkan oleh belanja masyarakat, BLT dapat diperbesar...

Kedua, kebijakan perpajakan pemerintah patut dipertimbangkan. Pemerintah giat memperbesar penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan...[Jika] penerimaan pajak hanya "parkir" di BI karena pejabat pemerintah enggan membangun proyek, dampak perpajakan menjadi negatif bagi ekonomi karena menyerap dana masyarakat yang sebenarnya bisa dibelanjakan.

Ide ini cerdas karena mencoba mengatasi ketidakefektifan pemerintah dengan berpikir out of the box, lewat kombinasi kebijakan demand side (BLT) dan supply side (menurunkan pajak swasta).

Namun ada tiga catatan penting yang perlu dipertimbangkan. Pertama, titik tolak usulan ini adalah asumsi bahwa pemerintah benar tidak mampu membelanjakan anggaran. Namun ini belum tentu sepenuhnya benar. Sejak sistem anggaran baru pada awal 2005, pemerintah memang cenderung kelimpungan membelanjakan anggarannya pada paruh pertama tahun. Kinerja pembelanjaan cenderung meningkat pada paruh kedua.

Kedua, esensi permasalahan anggaran ini adalah kemampuan pemerintah membelanjakan anggaran. Mau tidak mau, ini harus diperbaiki karena banyak hal yang tidak bisa sepenuhnya ditangani oleh swasta. Apalagi, seperti banyak didokumentasikan, salah satu masalah besar swasta adalah infrastruktur. Penurunan pajak swasta tak akan bisa menyelesaikan masalah ini–sebaliknya, jika timing-nya tidak tepat (lihat catatan ketiga), justru malahan akan memperburuk masalah.

Maka, satu kebutuhan mendesak adalah perlunya pemerintah melakukan investasi untuk memperbaiki kapasitas institusionalnya dalam membelanjakan anggaran. Namun, harus diakui bahwa ini cenderung menjadi solusi jangka menengah-panjang.

Ketiga, implementasi kedua usulan Fauzi ini pasti akan menghadapi tarik-ulur politik yang panjang. Jangan-jangan, ketika sudah siap untuk diimplementasi, kedua usulan ini, sudah tidak lagi relevan–atau bahkan, untuk kasus penurunan pajak dalam hubungannya dengan pembangunan infrastruktur, bisa menjadi counterproductive.

Update (22/8): Kurnya Roesad, rekan sesama ekonom, dalam obrolan makan siang, menunjukkan masalah pada usulan Fauzi yang pertama. Katanya, kenaikan BLT tidak tentu meningkatkan konsumsi karena fenomena ekonomi yang dikenal sebagai consumption smoothing. Fenomena ini adalah bagian dari teori permanent income hypothesis.

Pada intinya, teori ini menyatakan bahwa konsumsi seseorang pada satu saat tidak ditentukan oleh penghasilannya saat ini melainkan ekspektasinya akan penghasilannya dalam jangka panjang.

Implikasi teori ini adalah seberapapun besarnya BLT, bantuan ini tidak akan meningkatkan konsumsi total dalam ekonomi jika hanya akan diberikan sementara. Alih-alih memakai seluruh kenaikan BLT untuk konsumsi, mereka akan menyimpan sebagian (besar?)-nya untuk konsumsi mereka di bulan selanjutnya dan untuk berjaga-jaga. Alhasil, efek demand yang diharapkan Fauzi mungkin tidak akan jadi kenyataan.

Saya rasa Kurnya benar.

Lagi, soal komoditas unggulan (bagian 2)

2006-08-06T09:29:00.000+07:00

ekonomi ▪ kebijakan ▪

Hari ini, dalam wawancara dengan Kompas, Menteri Perdagangan Mari Pangestu memberikan petunjuk maksud dia tentang "komoditas unggulan" yang begitu berbeda dengan pengertian banyak departemen teknis dan analis (seperti dalam tulisan analis yang saya bahas di sini)...:

Pemerintah tak punya lagi subsidi. Tetapi pemerintah sebaiknya memfasilitasi dari segi kebijakan...Kalau ada yang menghambat atau dianggap tidak sesuai, itu tugas kita. Demikian juga kalau diperlukan prasarana umum. Tetapi yang lebih penting stakeholder-nya. Maka itu dalam action plan semua stakeholder kita libatkan.

Dia lalu memberikan contoh:

Seperti dalam kasus kakao, dua asosiasi yang belum tentu memiliki cara pandang sama—karena yang satu trader dan satunya producers—kita undang.

Kita berusaha kumpulkan semua. Kita sepakati dulu kita maunya apa. Pada akhirnya, kita sepakat bahwa tanpa ada perbaikan mutu dari biji kakaonya, percuma membawa ke processing. Kalau bahan bakunya saja belum baik, bagaimana kita akan beranjak ke processing.

Jadi kita sudah sepakat bekerja sama meningkatkan (mutu). Ada beberapa langkah yang sedang kita rumuskan dengan Deptan dan tentunya melibatkan komisi kakao.

Inilah suara ekonom par excellence yang mengenali batasan kemampuan pemerintah dan secara realistis bergerak dalam batasan tersebut dengan mengambil fungsi sebagai sekadar "fasilitator kebijakan". Harapan saya, departemen lainnya—terutama Departemen Keuangan yang, konon, begitu antusias ingin memberikan perlakuan khusus bagi 10 sektor itu—mengambil posisi serupa tentang komoditas unggulan.

Sebagai ekonom, saya tetap skeptis terhadap upaya memilih 10 sektor untuk mendapatkan "perlakuan khusus" (baca: fasilitasi, bukan subsidi). Namun, saya juga memaklumi bahwa sebagai pembuat kebijakan, ada kebutuhan politis untuk menunjukkan sesuatu yang nyata dalam jangka pendek. Penentuan sektor prioritas yang tidak disubsidi melainkan difasilitasi mungkin menjadi pilihan second-best.

Hanya saja, saya agak terganggu dengan jawaban Mari tentang TPT. Katanya:

Di TPT juga sudah mulai ada kesepakatan. Intinya, kita tidak akan bisa bersaing di upstream-nya kalau tidak ada restrukturisasi mesin. Jadi ya itu yang akan kita lakukan. Untuk garmen mungkin larinya lebih ke medium dan hi-end.

Siapa "kita" yang dimaksud di sini? Pemerintah? Tidak jelas mengapa pemerintah harus ikut-ikutan terlibat restrukturisasi mesin yang mendatangkan private gains bagi pengusaha itu sendiri. Jawaban ini cenderung menuju ke arah pendekatan "subsidi", bukan "fasilitasi". Jika memang penghambatnya adalah kebijakan pemerintah (seperti kebijakan bea masuk, atau restitusi pajak, misalnya) upaya menanganinya tidak perlu secara sektoral. Toh, semua butuh perbaikan tersebut.

Lagi-lagi, nonsens Kwik Kian Gie

2006-08-05T11:51:00.000+07:00

bbm ▪ ekonomi ▪ kebijakan ▪

Intelektual publik, menurut Paul Krugman, dibutuhkan untuk membantai ide yang buruk dan memastikannya tidak kembali lagi. Ini tidak mudah memang – apalagi karena ide buruk kerap diusung tokoh-tokoh yang begitu antusias membela idenya tersebut. Kwik Kian Gie, misalnya.

Di opini Kompas hari Selasa lalu (1/8), lagi-lagi ia mengemukakan ide buruk yang cukup lama mengendap: Bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) bukan uang keluar dari anggaran pemerintah. Ide ini pernah saya bantah di Bisnis Indonesia (dan bisa dilihat di sini), namun toh, seperti malaria, ide ini kembali dan kembali lagi. Argumen saya:

Sekilas, pengertian [subsidi bukan uang keluar] ini masuk akal. Namun...kita perlu mencermati asumsi implisit yang dipakai dalam analisis tersebut: bahwa aset alami yang bernama BBM itu gratis - atau, dalam istilah ekonomi, memiliki nilai ekonomi nol. Inilah kekeliruan mendasar analisis tadi.

Untuk memahaminya, bayangkan Anda mendapatkan warisan dalam bentuk 10 batang emas 100 gram. Untuk memudahkan, anggap bahwa harga pasar emas adalah Rp100.000 per gram (atau Rp10 juta per batang)...[Jika] satu batang emas dijual seharga Rp1 juta, apakah Anda keluar uang? Jika, seperti di atas, nilai ekonomi sebatang emas dianggap nol, maka tidak - Anda tidak mengeluarkan sepeser pun.

Namun tidak perlu ekonom untuk menunjukkan kelirunya analisis ini: jelas bahwa meski mendapatkan Rp1 juta, Anda kehilangan sebatang emas seharga Rp10 juta. Dengan kata lain, Anda "keluar uang" sebesar perbedaan harga pasar dan harga jual, yakni Rp9 juta.

Saya semakin tidak paham dengan manuver Kwik. Buat saya, hanya ada dua penjelasan di balik artikel tersebut.

Pertama, Kwik benar-benar tidak memahami konsep ”opportunity loss”. Jika demikian, nalar ekonomi Kwik patut diragukan. Namun, penjelasan ini sulit dipercaya: Sukses bisnis Kwik menunjukkan bahwa dia paham betul konsep ini. Kemungkinan kedua, Kwik sebenarnya paham, namun karena satu dan lain hal, mencoba menyebarkan ide yang tak sesuai nalar dia. Jika ini benar, ini berarti dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan (politik?)-nya, sehingga alih-alih nalar ekonomi, integritas dialah yang patut dipertanyakan.

Apapun penjelasannya, satu hal jelas keliru pada artikel Kompas tersebut. Di akhir tulisan, tercantum ”Kwik Kian Gie, ekonom”. Seharusnya: ”Kwik Kian Gie, politisi”.

FPI perlu demo Fahmi Idris

2006-07-27T22:44:00.000+07:00

kebijakan ▪

Seluruh organisasi massa yang peduli moral bangsa perlu bersatu menentang kebijakan yang diusulkan Menteri Perindustrian. Kebijakan yang dimaksud amat berpihak pada produsen minuman keras, sumber maksiat. Kebijakan apa?

Kompas kemarin melaporkan usulan Menteri Perindustrian Fahmi Idris untuk menghentikan ekspor tetes tebu (molase). Apa kegunaan molase? Menurut artikel tersebut:

Produksi etanol saat ini sekitar 170.000 kiloliter (kl) per tahun. Dari jumlah tersebut, 143.000 kl digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, terutama untuk minuman beralkohol dan farmasi, sisanya 27.000 kl diekspor. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, industri masih mengimpor 4.000 kl etanol per tahun.

Dengan melarang ekspor, suplai molase dalam negeri akan bertumpuk hingga harga molase di dalam negeri akan turun. Siapa yang diuntungkan? Produsen minuman beralkohol. Yang dirugikan? Petani tebu dan pabrik pengolah tebu yang menghidupi para petani.

Kebijakan ini ini konon dilakukan “karena produksi bahan baku pembuatan etanol tersebut masih amat terbatas”. Maaf Pak Menteri, masih ingat yang namanya impor – itu lho, proses membeli dari luar negeri produk yang tak cukup diproduksi sendiri? Mengapa harus mengambil dari produsen molase dan, secara tidak langsung memberikannya ke produsen produk-produk pengguna molase?

Lagipula, kebijakan ini amat tidak adil. Jika pun ini untuk mendukung “proyek industrialisasi”pemerintah (yang belum tentu berhasil), mengapa produsen molase yang harus menanggung biaya untuk eksperimen tersebut? Apalagi ternyata, menurut Thomas Dharmawan, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi):

Sebagian besar produsen molase dalam negeri bermodal lemah sehingga cenderung mencari pembeli di luar negeri yang berani bayar tunai…"Pembeli di dalam negeri kerap utang. Padahal hasil penjualan itu diperlukan industri molase untuk membeli bahan baku. Saat ini mereka hanya dapat memperoleh uang tunai dari ekspor.”

Kebijakan pro-produsen minuman keras dan anti-usaha kecil menengah. Pelindung moral bangsa, tunggu apa lagi?

UPDATE 1: Berikut cara sopan berkata "tidak" dari Menteri Perdagangan atas usulan Menteri Perindustrian di Jakarta Post hari ini.
UPDATE 2 (29/7): Pasokan molase kurang? Mengapa tak impor saja? Toh harganya cenderung turun.

Biaya monopoli bus jalur khusus

2006-07-27T12:05:00.000+07:00

ekonomi ▪ kebijakan ▪

Dua berita di Kompas hari ini memberikan ilustrasi biaya ekonomi yang muncul akibat hak monopoli PT Transjakarta, yang pada akhirnya harus ditanggung konsumen bus jalur khusus, serta produsen dan konsumen mode transportasi alternatif.

Biaya #1 - Biaya tidak langsung ke konsumen:

Baru setengah tahun masa operasi bus transjakarta di Jakarta, sejumlah infrastruktur penunjang mulai rusak. Selain aspal jalur bus khusus yang mengelupas, jembatan penyeberangan dan fasilitas halte juga banyak yang tidak berfungsi baik.

Biaya #2 - Biaya ke produsen transportasi alternatif non-jalur khusus.:

Proyek bus jalur khusus koridor V (Ancol-Kampung Melayu) dan VII (Kampung Rambutan-Kampung Melayu) akan memberi dampak sosial tinggi, terutama pengangguran. Dewan Pimpinan Daerah Organda DKI Jakarta memastikan akan ada 2.704 mikrolet tergusur di dua jalur tersebut. Dengan asumsi satu mikrolet dipegang dua sopir, berarti 5.408 sopir angkutan itu akan menganggur.

Biaya #3 - Konsumen mode transportasi alternatif dengan semakin macetnya jalan yang digunakannya.

Biaya #4 - Potensi rent-seeking dari pemilik monopoli maupun pihak lainnya yang menginginkan perlakuan khusus:

Secara terpisah, anggota Komisi D DPRD DKI, HR Rusly, mengatakan, Pemprov DKI harus segera mengatasi agar kehadiran busway tidak menimbulkan persoalan baru. "Solusinya, wadah angkutan bus kecil yang trayeknya berdampingan atau sejajar busway koridor V dan VII harus diberikan kesempatan memiliki saham konsorsium," ujar Rusly.

Untuk yang terakhir ini, saya yakin kolusi antar-penyedia-transportasi lewat konsorsium tidak akan menyelesaikan masalah yang dimunculkan oleh monopoli. Ini hanya akan berujung pada realokasi Biaya #2 ke Biaya #1 dan #3. Konsumenlah yang akan merugi.

Alternatif solusinya? Entah. Yang pasti, ada satu solusi yang belum pernah dicobakan, yakni membiarkan pasar bekerja lebih baik. Ini dilakukan dengan, di satu pihak, melakukan deregulasi supply dan demand transportasi: Permudah penerbitan izin transportasi umum (untuk meningkatkan kompetisi) dan lepaskan patokan harga. Di sisi lain, perlu pengetatan regulasi dalam hal penegakan hukum lalu lintas dan standar keselamatan dan keamanan transportasi umum.

Sayangnya, solusi seperti ini kemungkinan sulit diterima pemilik hak monopoli lain bernama Organda Jakarta. Problem terakhir ini menjadi satu lagi ilustrasi biaya dari monopoli.

Tentang buruknya (indeks) daya saing

2006-07-21T08:42:00.001+07:00

kebijakan ▪ lainnya

Hari ini Kompas melaporkan bahwa daya saing Indonesia berada nomor dua terburuk dari 61 negara dalam Indeks Daya Saing Dunia yang diterbitkan oleh Institute for Management Development. Nomor dua terburuk! Maka, amat urgen bagi pengamat ekonomi dan pembuat kebijakan untuk memberikan respon – dengan berkata: So what gitu loh!

Seperti saya tulis sebelumnya, angka itu begitu menggoda. Angka memberikan ilusi bahwa dunia yang kompleks dapat dijelaskan dengan indikator sederhana. Ekonom meningkatkan intensitas ilusi ini dengan memasukkan angka ke dalam "model" atau "simulasi" ekonomi.

Praktisi bisnis dalam lembaga-lembaga yang, konon, bergengsi tidak mau kalah. Mereka mengganti kata "model" dengan "indeks", lalu menerbitkan sederetan angka yang seolah menggambarkan nama dari indeks tersebut. Maka muncullah istilah "indeks daya saing" – dan para pembaca indeks ini menerjemahkannya sesuai dengan prasangka dan interpretasinya masing-masing atas istilah "daya saing".

Alhasil, Menteri Riset dan Teknologi menerjemahkannya sebagai kebutuhan akan "kebijakan ekonomi yang mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baru, serta pengembangan sumber daya manusia". Bukan ide yang buruk memang, namun jika pun diterapkan, belum tentu ini akan meningkatkan posisi Indonesia dalam Indeks Daya Saing Dunia terbitan IMD.

Apa masalahnya? Masalahnya adalah indeks, seperti indeks IMD ini, dibangun atas sederetan asumsi yang, pertama, belum tentu benar dan kedua, belum tentu benar-benar menggambarkan nama indeks tersebut. Untuk indeks IMD, misalnya. Kesalahan paling mendasar ada pada asumsi indeks itu sendiri: Bahwa ada yang disebut sebagai "daya saing negara". Salah kaprah ini pernah saya bahas di sini dan sini.

Maka, jika indeks IMD itu menggambarkan sesuatu yang, secara konseptual, samar, apa yang sebenarnya digambarkan oleh indeks itu? Mengutip John Kay:

Surveys of "competitiveness" do not measure competitive success, but how friendly the local environment is towards business - which is not necessarily the same as how successful that business is in world markets.

Yang menunjukkan masalah kedua yang saya sebut di atas: Bahwa nama indeks belum tentu mencerminkan isinya.

Saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa tidak ada yang perlu diperbaiki dalam rezim kebijakan Indonesia. Sebaliknya, yang saya ingin katakan adalah perbaikan ini perlu dilakukan terlepas dari apa kata indeks ini. Jika pun tahun depan indeks ini menyatakan bahwa Indonesia naik ke urutan 50, misalnya, tidak berarti kebutuhan reformasi kebijakan menjadi berkurang.

Soal indeks daya saing ini menjadi ilustrasi pentingnya berpegang pada adagium: Don't trust what you can't understand. Sikap skeptis mendorong respon yang lebih tepat terhadap berita seperti ini. Alih-alih khawatir atau reaktif, mungkin kita hanya perlu bertanya: Indeks buruk? So what (gitu loh)?

Seberapa buruknyakah birokrasi Slovenia?

2006-07-19T22:53:00.000+07:00

kebijakan ▪ pendidikan ▪

Masih soal Olimpiade Matematika Internasional di Slovenia, alasan yang dipakai staf Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menutupi kelalaian dia (mereka?) adalah buruknya birokrasi Slovenia. Apa benar? Mengutip Steven Levitt (dengan sedikit modifikasi): birokrat boleh berbohong (atau sembarang menuduh), namun angka tidak pernah berbohong...

Dalam situs web International Mathematics Olympiad (IMO), panitia menyediakan daftar peserta Olimpiade Matematika tersebut. Tercantum 104 negara yang diundang mengikuti kompetisi ini. Dari 104 negara tersebut, warga di 52 negara di antaranya membutuhkan visa untuk masuk Slovenia. Dari 52 negara ini, enam di antaranya tidak menjawab undangan tersebut.

Maka, bisa dikatakan peserta dari 46 negara mengalami nasib serupa dalam hal kewajiban mengurus visa. Jika kesalahan ada pada birokrasi Slovenia, tentunya banyak peserta dari 46 negara ini yang bernasib sama. Kira-kira, dari empatpuluh enam, jumlah yang akhirnya tidak menghadiri kompetisi?

Untuk menjawab itu, saya mengambil data hasil kompetisi dari sini, lalu membuat daftar negara-negara yang akhirnya tidak ikut kompetisi dari empatpuluh enam yang harus membuat visa ini. Ternyata, hanya tiga negara yang akhirnya tidak ikut: Tunisia, Uni-Emirat Arab, dan ... Indonesia. Jika 43 dari 46 – atau lebih dari 93% – dari semua negara yang harus mengurus visa bisa mendapatkannya, seberapa buruknyakah birokrasi Slovenia? Atau, jangan-jangan justru harus dibalik: Ada masalah apa dengan tiga negara yang batal ikut serta ini?

Sudah waktunya para birokrat dipaksa bertanggungjawab atas tindakan dan kelalaian mereka secara individual. Budaya “lempar batu sembunyi tangan” di birokrasi harus diberantas. Apalagi, ketika korbannya adalah mereka yang sudah berjerih-lelah, mengorbankan enam bulan hidup mereka, demi mengangkat nama Indonesia di dunia internasional. Masyarakat, jurnalis, dan politisi Indonesia tidak boleh tinggal diam!

(UPDATE - 20/7/06): Menghadapi kemungkinan keluhan bahwa "birokrasi Slovenia hanya buruk pada negara yang tidak memiliki perwakilan diplomatis Slovenia", saya melakukan analisis tambahan. Dari situs web ini saya menghitung jumlah negara yang tidak memiliki kantor perwakilan Slovenia - Kedutaan maupun Konsulat. Dari 46 negara yang membutuhkan visa, 33 negara tidak memiliki kantor perwakilan Slovenia. Lebih dari 90% negara yang berada dalam kondisi seperti Indonesia ternyata mampu mengirimkan siswa berbakatnya ke Slovenia.

Cuplikan momen Olimpiade Fisika

2006-07-19T19:30:00.000+07:00

lainnya ▪

Berikut, tuturan "pahlawan tanpa tanda jasa" Olimpiade Fisika kita tentang momen-momen penganugerahan gelar juara dunia bagi Indonesia. Dari e-mail Yohanes Surya ke sebuah mailing list:

From: Yohanes Surya
Subject: Sedikit kesan dari Olimpiade Fisika Dunia 37 Singapore

Sedikit cerita yang berkesan dari hasil IPHO 2006.

1. Waktu upacara pembagian medali, Dutabesar kita duduk disamping para dutabesar dari berbagai negara seperti filipina, thailand, dsb. Waktu honorable mention disebutkan, ternyata tidak ada siswa Indonesia.

Dubes-dubes bertanya pada dubes kita (kalau diterjemahkan) "kok nggak ada siswa Indonesia". Dubes kita tersenyum saja. Kemudian setelah itu dipanggil satu persatu peraih medali perunggu. Ada yang maju dari filipina, thailand kazakhtan dsb. Lagi-lagi dubes negara sahabat bertanya "kok nggak ada siswa Indonesia?" Kembali dubes kita tersenyum. Dubes kita menyalami dubes yang siswanya dapat medali perunggu.

Kemudian ketika medali perak disebut, muncul seorang anak kecil (masih SMP)dengan peci dengan mengibarkan bendera kecil, dan namanya diumumkan Muhammad Firmansyah Kasim...dari Indonesia... Saat itu dubes negara sahabat kelihatan bingung, mungkin mereka berpikir "nggak salah nih...". Ketika mereka sadar, mereka langsung mengucapkan selamat pada dubes kita.

Tidak lama kemudian dipanggil mereka yang dapat medali emas. Saat itu dubes negara sahabat kaget luar biasa, 4 anak Indonesia maju ke panggung berpeci hitam dengan jas hitam, gagah sekali. Satu persatu maju sambil mengibar-ngibarkan bendera merah putih . Mengesankan dan mengharukan. Semua dubes langsung mengucapkan selamat pada dubes kita sambil berkata bahwa Indonesia hebat.

Tidak stop sampai disitu. ketika diumumkan "the champion of the International physics olympiade XXXVII is......." "Jonathan Pradhana Mailoa". Semua orang Indonesia bersorak. Bulu kuduk merinding.... Semua orang mulai berdiri, tepuk tangan menggema cukup lama... Standing Ovation....Hampir semua orang Indonesia yang hadir dalam upacara itu tidak kuasa menahan air mata turun. Air mata kebahagiaan, air mata keharuan.... Air mata kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang besar.....Segala rasa capai dan lelah langsung hilang seketika... sangat mengharukan....Praise God...

2. Selesai upacara, semua orang menyalami. Orang Kazakhtan memeluk erat-erat sambil berkata "wonderful job..." Orang Malaysia menyalami berkata "You did a great job..." Orang Taiwan bilang :"Now is your turn..." Orang filipina: amazing..." Orang Israel "excellent work..." Orang Portugal:" portugal is great in soccer but has to learn physics from Indonesia", Orang Nigeria : could you come to Nigeria to train our students too?" Orang Australia : great...." Orang belanda: "you did it!!!" Orang Rusia mengacungkan kedua jempolnya.. Orang Iran memeluk sambil berkata "great wonderful..." 86 negara mengucapkan selamat... Suasananya sangat mengharukan... saya tidak bisa menceritakan dengan kata-kata...

3. Gaung kemenangan Indonesia menggema cukup keras. Seorang prof dari Belgia mengirim sms seperti berikut: Echo of Indonesian Victory has reached Europe! Congratulations to the champions and their coach for these amazing successes! The future looks bright....Marc Deschamps.

Ya benar kata Prof. Deschamps, kita punya harapan....

Salam
Yohanes

Mengapa korupsi tidak efisien (bagian 2)

2006-07-18T20:12:00.000+07:00

ekonomi ▪ kebijakan ▪

Tepat minggu lalu, “Babe”, seorang pengunjung entry ini menanyakan pendapat saya tentang ide bahwa korupsi meningkatkan efisiensi. Dia membandingkan membayar lebih untuk Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan menjadi nasabah premium bank yang membayar lebih untuk menghindari antrean. Bukankah keduanya sama?

Di jawaban atas komentar tersebut dan di sini, saya menjelaskan alasan mengapa keduanya berbeda. Studi Bertrand, Djankov, Hanna, dan Mullainathan yang baru saya temukan hari ini memberikan bukti empiris kepada alasan teoretis tersebut.

Studi yang dibiayai International Finance Corporation (IFC) di New Dehli ini ingin memahami mekanisme korupsi yang terjadi dalam birokrasi. Secara prinsip, pertanyaan yang ditanyakan serupa dengan yang ditanyakan Babe: Apakah menyogok untuk mendapatkan SIM serupa dengan menjadi anggota Mandiri Prioritas, yakni membayar lebih demi menghindari antrean? Ataukah ada perbedaan antara keduanya?

Untuk itu, IFC mengikuti 822 pendaftar SIM dan secara acak memasukkan mereka ke dalam tiga kelompok: (i) kelompok bonus yang mendapatkan uang yang besar jika dia berhasil mendapatkan SIM dalam waktu singkat; (ii) kelompok les gratis yang diberikan les mengemudi gratis segera setelah mereka menyatakan akan berpartisipasi dalam studi ini; dan (iii)kelompok perbandingan yang diminta untuk sekadar ikut dalam studi ini untuk mewakili pendaftar kebanyakan.

Mereka yang di kelompok bonus dapat dianalogikan sebagai nasabah premium yang, karena satu atau lain hal, rela membayar untuk menghindari antrean SIM. Seperti yang bisa ditebak, para nasabah premium ini 20% lebih mudah mendapatkan SIM dibandingkan pendaftar kebanyakan, dan mendapatkannya 40% lebih cepat. Inilah bukti untuk argumen bahwa korupsi meningkatkan efisiensi: Bahwa yang amat membutuhkannya bisa mendapatkannya dengan membayar lebih.

Namun, ”efisiensi” ini memiliki biaya. Biaya pertama adalah biaya sosial: Korupsi menyebabkan dikeluarkannya SIM bagi banyak pendaftar, 69% dari kelompok bonus, yang tidak bisa mengemudi. Meskipun ada ”efisiensi” secara individu bagi kedua pihak dari "perdagangan ilegal" antara si pendaftar dan birokrat yang memberikan izin, muncul biaya sosial yang harus ditanggung oleh para korban kelalaian mengemudi para ”nasabah premium” ini. Korupsi merusak fungsi utama pemberian SIM, yakni memastikan hanya pengemudi yang mampulah yang ada di jalan raya.

Biaya kedua, seperti yang pernah saya ungkapkan di jawaban saya pada Babe, muncul dari monopoli birokrasi atas kekuasaan mengeluarkan izin. Birokrasi akan menaikkan biaya mendapatkan SIM demi keuntungan pribadinya.

Menariknya dalam studi ini, sogokan tidak pernah secara langsung diberikan ke birokrat dalam lembaga penerbit SIM melainkan lewat calo. Pertanyaannya, jika pendaftar tidak bisa langsung menyogok birokrat, bagaimana cara birokrat meningkatkan biaya mendapatkan SIM untuk kepentingan pribadinya?

Jawabnya: Dengan secara sengaja membuat para pendaftar gagal pada tes pertama mereka sehingga mereka harus membuang waktu mengambil tes lagi – atau, yang umumnya terjadi, akhirnya memilih menggunakan calo. Dalam studi ini, sekitar 35% dari mereka yang awalnya mencoba lewat ”jalur yang benar” dengan mengambil tes gagal, terlepas dari keahlian mereka mengemudi. SIM yang terbit lebih sedikit daripada yang seharusnya.

Saya menganjurkan Anda membaca studi minim persamaan matematika ini. Setidaknya, jika lain kali ada orang yang mengusulkan bahwa korupsi itu meningkatkan efisiensi, Anda bisa langsung menjawab, ”Sudah baca belum studi Bertrand, Djankov, Hanna, dan Mullainathan tentang korupsi dalam mengambil SIM di India?...”

Update (19/7/06): Bagi yang tidak dapat mengakses situs NBER, makalah yang sama dapat di-download di sini

Freakonomics: Ekonomi dalam sekotak cokelat

2006-07-16T16:05:00.000+07:00

resensi buku ▪ ekonomi ▪

Sesuai janji saya sebelumnya, berikut resensi Freakonomics di Kompas hari ini. Untuk kontroversi menarik salah satu temuan Levitt, lihat di sini.

Freakonomics
oleh Steven D. Levitt dan Stephen J. Dubner ▪ Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Juli 2006 ▪ 256 halaman.

Ekonomi dalam sekotak cokelat

(Kompas, 16/7) Forrest Gump, karakter film tak terlupakan dari era 90-an, terkenal dengan adagiumnya: "Life is like a box of chocolate. You never know what you’re gonna get". Andai Forrest Gump bisa membaca Freakonomics, mungkin adagiumnya akan ditambahkan oleh dia: "Freakonomics is also like a box of chocolate...."

Ditulis oleh kolaborasi Steven Levitt, ekonom muda berbakat dari Universitas Chicago; dengan Stephen Dubner, jurnalis untuk harian New York Times dan majalah The New Yorker, Freakonomics bagai sekotak cokelat dengan enam rasa—satu untuk setiap babnya. Walau "bahan dasar" dari keenam rasa itu sama, setiap rasa yang muncul di setiap bab tetap unik. Dan, maka, amat menarik.

Namun sebelumnya, ada sedikit keberatan tentang subjudul buku: "Ekonom ’nyeleneh’ membongkar sisi tersembunyi segala hal." Istilah ’nyeleneh’ mengesankan buku ini adalah karya dari seorang ekonom "luar jalur", non-konvensional, non-ortodoks. Ini kesan yang keliru. Alih-alih, prinsip yang menjadi "bahan dasar" buku ini, bahwa orang merespons insentif, adalah prinsip ekonomi ortodoks yang menjadi jantung ilmu ekonomi modern.

Mengapa keberatan ini? Karena harapannya, ketika Anda menikmati perjalanan bersama Freakonomics—dan kemungkinan besar begitu—akan tergerus mitos bahwa ilmu ekonomi itu membosankan. Siapa tahu setelah Anda menemukan kesamaan antara guru dan pegulat sumo, Ku Klux Klan dan agen real estat, atau seberapa penting peran orangtua bagi masa depan anak, Anda jadi berpikir: wah, ternyata ekonomi itu menarik juga!

Guru dan pegulat sumo
Ada setidaknya dua kesamaan antara guru dan pegulat sumo. Pertama, kedua profesi ini amat dihormati dalam masyarakatnya. Dalam kebanyakan budaya, guru mendapatkan tempat khusus sebagai penanam nilai-nilai luhur dalam diri generasi masa depan. Sementara di negeri asalnya, Jepang, sumo dianggap sakral dan tidak dilihat sebagai sekadar kompetisi olahraga, melainkan soal kehormatan.

Karena tempat khususnya ini, hal kedua yang membuat keduanya serupa jadi mengusik: bahwa, sehari-hari, kedua profesi ini penuh kecurangan. Tuduhan tentang adanya kecurangan dalam kedua profesi ini adalah jamak dan kerap terdengar. Namun, tuduhan tanpa bukti tidak ada artinya—dan bukti sulit didapat karena komunitas profesi, baik di sekolah maupun di lapangan, kerap melindungi para pelaku.

Untungnya, kata Levitt, "guru, kriminal, dan agen real estat bisa berdusta... namun angka tidak mungkin berbohong". Dengan sedikit statistik dan imajinasi, Levitt membuktikan bahwa pelbagai tuduhan itu lebih dari sekadar rumor.

Levitt dan rekan-rekannya mulai dengan pertanyaan: Kapan guru dan pegulat sumo memutuskan berbuat curang, dan dengan cara apa? Setelah puas dengan rekonstruksi, atau "model", mereka tentang cara yang dipakai untuk berbuat curang, mereka pun mencari cara (dan data) untuk mengukur kecurangan tersebut.

Saya tidak akan menceritakan model Levitt dkk mendeteksi kecurangan: Anda harus membacanya sendiri. Seorang teman, seusai membaca buku ini, berkomentar: "Ah, ternyata sederhana, biasa saja!" Justru itu intinya: solusi ini elegan karena sederhana, tetapi tak terpikir sebelumnya. Seperti telur Columbus, solusi Levitt adalah "hal yang paling sederhana di dunia. Semua dapat melakukannya, setelah ada yang menunjukkan caranya!"

Model Levitt dkk mampu menunjukkan, misalnya, bahwa sekitar 5 persen guru di seluruh Chicago telah mengubah jawaban para murid untuk meningkatkan kelulusan pada ujian akhir. Temuan yang awalnya sebuah makalah akademis ini menjadi alat praktis ketika Dinas Pendidikan Kota Chicago menggunakannya untuk mendeteksi (serta memecat) guru-guru yang curang. Setahun kemudian, kecurangan di sekolah-sekolah Chicago pun turun 30 persen.

Orangtua yang baik
Jika gurunya saja suka curang, Anda mungkin menggerutu, tak heran jika muridnya tidak maju. Namun, janganlah terlalu menyalahkan guru. Peran orangtua lebih penting bagi perkembangan anak. Anak yang diasuh baik oleh orangtuanya akan tumbuh dengan lebih baik, lebih berprestasi di sekolah, serta punya masa depan yang lebih baik. Sementara anak yang diabaikan orangtua akan memiliki prestasi yang lebih buruk. Bukan begitu?

Peran pengasuhan orangtua pada perkembangan anak adalah sesuatu yang diyakini semua orang sebagai benar—setidaknya, sampai Judith Rich Harris menunjukkan dalam makalah yang kemudian menjadi buku The Nurture Assumption bahwa bukti ilmiah di balik keyakinan ini lemah. Tulisan Harris menciptakan kontroversi, terutama di kalangan psikolog perkembangan anak, yang selama ini membangun teori mereka di atas keyakinan ini.

Namun, apa pula urusan ekonom di sini? Dalam hal apa ilmu ekonomi bisa menyumbang bagi kontroversi yang jelas-jelas berada di luar ranah ilmunya? Jawabnya: Dalam memberikan bukti atas dua hipotesis di balik perdebatan ini, yakni bahwa pengasuhan penting (atau tidak) dalam prestasi anak. Ilmu ekonomi — tepatnya, ilmu ekonomi statistik atau ekonometrika — bisa menunjukkan hipotesis mana yang lebih didukung oleh data.

Ini dimungkinkan oleh adanya data Early Child Longitudinal Study (ECLS) yang menelusuri kemajuan akademis lebih dari 20.000 anak di seluruh Amerika. ECLS mengumpulkan satu set data yang amat kaya, mulai dari prestasi akademis, karakteristik sosial-ekonomi orangtua, bahkan hingga praktik-praktik pengasuhan anak di rumah.

Berbekal set data yang amat kaya dan pengetahuan ilmu ekonomi statistik, mulailah Levitt dkk "bertanya" kepada data mereka tentang faktor-faktor yang memengaruhi prestasi anak. Pendidikan orangtua? (Ya); keutuhan keluarga orangtua? (Tidak); ketersediaan banyak buku di rumah? (Ya); ketekunan orangtua membacakan buku bagi anak? (Tidak). Dan seterusnya, dan seterusnya.

Setelah menanyakan sekian banyak pertanyaan, apakah bukti membantah tesis Harris dan menunjukkan pentingnya peran orangtua bagi prestasi anak? Silakan temukan sendiri jawabannya. Sedikit petunjuk: Belum tentu "semua orang" itu benar.

Informasi, kriminalitas, dan... nama anak?
Resensi ini baru saja memberi Anda kesempatan untuk mencicipi dua dari enam rasa yang ditawarkan Freakonomics. Dari empat yang tersisa, satu bercerita tentang bagaimana eksploitasi informasi dapat digunakan untuk mengambil keuntungan diri sendiri, atau memerangi kepicikan. Dua di antaranya tentang kriminalitas. Satu lagi tentang hubungan antara nama dan masa depan anak.

Dalam memaparkan penelitian yang, sekilas, tidak berhubungan dan kurang serius, Freakonomics punya pesan penting: Insentif penting untuk mengerti perilaku manusia. Di sini, "insentif" bukan melulu uang, melainkan apa pun yang "mendorong orang melakukan lebih banyak hal yang baik dan sedikit hal yang tidak baik", termasuk di dalamnya insentif ekonomi, moral (dari dalam diri), dan sosial (dari masyarakat).

Ini pulalah sebenarnya pesan dari ilmu ekonomi modern—pesan yang sering kali tenggelam dalam diskusi para pakar tentang suku bunga, nilai tukar, dan inflasi. Secara apik dan dalam kemasan yang menarik (walaupun kadang cacat oleh terjemahan yang kurang cermat), Freakonomics berhasil menyampaikan pesan ini. Karena itu, saya pikir benar: Freakonomics memang mirip sekotak cokelat — dan siapa sih yang tidak suka cokelat?

Satu lagi alasan menuntut akuntabilitas (staf) Depdiknas

2006-07-16T08:58:00.000+07:00

kebijakan ▪

Bagi yang tidak mengikuti perkembangan bakat-bakat Indonesia di bidang sains, Kompas hari ini memberi satu lagi alasan mengapa seluruh masyarakat harus menuntut akuntabilitas dari staf Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang tidak benar mengurus visa Tim Olimpiade Matematika Indonesia. Ini alasannya, dari headline hari ini:

"RI Juara Dunia Olimpiade Fisika"

Satu hal yang begitu membanggakan dari kemenangan ini adalah:

”Jonathan [Pradana Mailoa] tak hanya melampaui nilai tertinggi yang diraih pelajar China, tetapi juga menang mutlak dalam teori dan eksperimen. Oleh karena itu, ia berhak mendapat gelar The Absolute Winner, sebuah pencapaian yang langka dalam event internasional seperti ini,” ungkap Yohanes Surya, pembina Tim Olimpiade Fisika Indonesia, kepada Kompas dari Singapura, Sabtu (15/7).

Dalam satu dekade terakhir, begitu banyak anak muda berbakat Indonesia yang mulai menunjukkan dominasinya di kancah sains internasional pada tingkat SMA, umumnya merebut setidaknya satu posisi puncak dalam bidang Fisika, Kimia, Teknologi Informasi - dan, saya yakin, kalau saja kebodohan ini tidak terjadi - Matematika.

Karena itu masyarakat, wartawan, dan kelas menengah perlu terus mendesak akuntabilitas staf Depdiknas yang menyebabkan pupusnya harapan Tim Olimpiade Matematika. Namun, jangan sampai tuntutan tersebut menjadi sebuah witch hunt atau pencarian kambing hitam (karena ini mudah - pecat saja salah satu staf!), namun meminta transparansi penjelasan, dan penjatuhan hukuman yang sesuai dengan kesalahan staf yang bersangkutan.

Tindakan ini (yang, agaknya, harus dimotori desakan masyarakat ini) penting untuk mengisyaratkan bahwa di masa depan, kesalahan yang begitu merugikan masa depan sains Indonesia tidak akan ditolerir. Dan bahwa secara individu, dan bukan secara kolektif, birokrat akan dimintakan bertanggungjawaban dia atas tindakan dan kelalaian yang dia buat.

Bukan salah kebijakannya, tapi...

2006-07-14T20:43:00.000+07:00

kebijakan ▪ pendidikan ▪

Kompas hari ini tentang kebijakan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas):

Mulai tahun ajaran 2006/2007, para guru jenjang SD-SLTA dipersilakan mengembangkan kurikulum di sekolah masing-masing dengan mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan hasil rumusan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP.

Kebijakan yang baik? Mungkin. Namun ada baiknya simak dulu kutipan yang diterjemahkan dari buku Indonesian Education ini...:

Guru-guru di Indonesia tidak melihat diri mereka sebagai agen pembawa perubahan; mereka tidak menjadi guru untuk itu... Peran pengajar sebagai pegawai negeri lebih ditekankan daripada peran sebagai pendidik, dan kesempatan seorang guru untuk membentuk kebijakan dan praktik di sekolah terbatas. Kepatuhan dan bukannya inisiatif-lah yang dihargai.(hal. 110 – untuk melihatnya dalam konteks, lihat entry ini)

Sebelum mental guru yang seperti ini diubah, sulit membayangkan bahwa kebijakan ini akan berhasil memberdayakan independensi sekolah.

Saya khawatir jika kebijakan ini gagal seperti juga kebijakan Kurikulum Muatan Lokal (dan, melihat belum berubahnya pendekatan Depdiknas, kemungkinan besar begitu), kesimpulan yang diambil adalah bahwa desentralisasi pendidikan tidak sesuai dengan konteks Indonesia.

Padahal, alih-alih kebijakannya yang salah, masalahnya ada pada pendekatan pemerintah yang: a) menganggap remeh luka parut sistem top-down Orde Baru pada mentalitas para guru, seperti tercermin dalam kutipan di atas; dan b) tidak memberikan isyarat sepenuh hati akan dukungannya pada desentralisasi pendidikan.

Sebagai akibat pendekatan (a), pemerintah cenderung menganggap independensi guru sebagai masalah teknis semata, sehingga upaya menerapkan kebijakan desentralisasi (seperti yang terjadi pada Kurikulum Muatan Lokal) hanya sejauh memberikan pelatihan teknis. Problem di luar soal teknis (terutama soal mentalitas tadi), jarang disentuh.

Sementara (b) ini tercermin dalam kontroversi ujian nasional (UN). Sistem evaluasi yang menyatakan UN sebagai penentu satu-satunya kelulusan, misalnya, mengirimkan isyarat bahwa pemberian hak pada guru untuk menyusun kurikulum tidak disertai dengan hak untuk mengevaluasi kinerja murid-muridnya berdasarkan kurikulum tersebut. Jika begitu, jangan heran jika guru tidak antusias akan kebijakan seperti ini, dan menganggapnya sekadar anggur lama dalam wadah yang baru.

Sayangnya, Depdiknas agaknya belum memikirkan cara untuk menuntaskan ketidakkonsistenan internal dalam kebijakannya sendiri:

Akan tetapi, para pejabat tersebut menolak memberikan penjelasan ketika wartawan mencoba mengomentari bahwa penghargaan terhadap otonomi guru tersebut bertolak belakang dengan mekanisme ujian nasional yang membuat guru tidak berdaya dalam menentukan kelulusan siswa. "Akan ada sesi tersendiri untuk menjelaskan hal itu," ujar Mansyur Ramly.

Semoga ini berarti Depdiknas akan melakukan evaluasi internal dan memberikan isyarat keseriusannya untuk mendukung desentralisasi – alih-alih melemparkan kesalahan pada pihak lain (seperti ini, misalnya). Jika tidak, semoga wartawan tidak henti-hentinya mencecar Depdiknas untuk menjelaskan resolusi atas ketidakkonsistenan isyarat yang diberikan bagi para guru yang, konon, ingin Depdiknas berdayakan.

Cash for work: Solusi pengangguran?

2006-07-13T20:48:00.000+07:00

ekonomi ▪ kebijakan ▪

Ada dua hal yang umumnya saya dapati dari tulisan Chatib (Dede) Basri. Pertama, tulisan itu menarik (Dede adalah seorang yang menghargai pentingnya lead dalam tulisan). Dan kedua, umumnya tulisan itu didasarkan pada studi yang solid dan biasanya seimbang. There is no such thing as a free lunch menjadi prinsip yang teguh dipegang Dede: Untuk setiap kebijakan yang baik, pasti ada kelemahannya.

Hari ini, setelah lama tidak menulis, dia menulis tentang program cash for work alias padat karya... Programnya sendiri bukan hal baru. Namun, alih-alih menekankan program itu sendiri (yang kemungkinan akan cepat mendapatkan penggemarnya di kalangan politisi), yang perlu diangkat adalah prasyarat-prasyarat agar program ini bisa mencapai tujuannya:

[Solusi penciptaan lapangan kerja] harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, program ini harus bersifat jangka pendek dan cepat memberikan hasil karena masyarakat tak mungkin lagi menunggu terlalu lama. Kedua, ia tak boleh mengganggu stabilitas makro dan kesinambungan fiskal. Ketiga, harus mencakup aspek keadilan, berpihak kepada yang miskin dan mereka yang memang membutuhkan pekerjaan. Keempat, layak secara administrasi.

Selain itu:

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dibahas secara ketat dan hati-hati. Misalnya soal kompensasi. Ravallion, Datt, dan Chaudhuri (1993) menunjukkan bahwa inti dari program ini adalah sampai sejauh mana pemerintah dapat bertahan dari tekanan populis untuk tidak memberikan kompensasi sejajar dengan upah di sektor pertanian atau upah minimum.

Seandainya tingkat kompensasi dinaikkan lebih tinggi dari upah minimum atau upah sektor pertanian, akan terjadi perpindahan pekerja dari sektor lain ke program padat karya ini. Akibatnya, identifikasi penduduk miskin menjadi lebih sulit dan program ini tak lagi dapat dinikmati penduduk miskin. Lebih jauh lagi, beban fiskal menjadi semakin berat.

Ini bukan masalah sepele namun punya implikasi serius pada keberlanjutan program. Jika pemerintah ingin melakukannya, amat perlu ditegaskan dalam sosialisasi awal kepada politisi dan calon penerima bahwa program ini tidak dimaksudkan sebagai substitusi pekerjaan di luar program, melainkan sebagai jaring pengaman sosial untuk mencegah para penganggur jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan.

Sementara masalah kedua adalah korupsi. Dede mengusulkan pendekatan community driven development a la Program Pengembangan Kecamatan (PPK)-nya Bank Dunia. Dua catatan. Pertama, program seperti PPK bukanlah program yang murah – biaya overhead untuk fasilitasi cukup signifikan, dan butuh waktu hingga masyarakat mulai memahami sistem PPK. Kedua, jika Ben Olken benar, pendekatan memerangi korupsi gaya PPK perlu juga dilengkapi dengan pendekatan top-down lewat ancaman audit tiba-tiba.

Pesan terakhir dia adalah:

[Seandainya] ingin dijalankan, sebaiknya ia dimulai dari proyek percontohan. Dari sana ia dievaluasi dan kemudian diperluas.

Inilah pesan terpenting, yang seharusnya berlaku untuk semua program skala besar yang ingin diterapkan pemerintah. Secara spesifik, saya bukan bicara soal perlunya proyek percontohan – ini umumnya selalu dilakukan pemerintah – melainkan soal evaluasi. Selama ini, evaluasi yang dilakukan jarang menggunakan prinsip evaluasi yang benar.

Perkembangan terakhir "teknologi" evaluasi kebijakan, yakni evaluasi acak, memungkinkan evaluasi yang amat dapat dipercaya. Untuk lebih jelasnya tentang evaluasi acak, silakan kunjungi Poverty Action Lab ini. Evaluasi atas proyek percontohan seperti inilah yang perlu dipersiapkan untuk implementasi program sebesar ini.

Bagir Manan pengijon... dan cerita lainnya

2006-07-13T07:47:00.000+07:00

lainnya ▪ kebijakan ▪

» Ternyata, Bagir Manan punya kerja sampingan sebagai pengijon. Atau setidaknya, pelestari sistem ijon. Begini definisinya menurut Kompas hari ini:

Delik penyuapan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus diperluas. UU itu harus juga menjerat sistem ijon, di mana proses hubungan antara si pemberi dan penerima suap telah terjadi jauh sebelum pemberi suap mengalami masalah hukum.

Bandingkan dengan blog ini. Wah, ternyata niat Bagir mengizinkan hadiah itu baik, untuk melestarikan budaya sosiologis masyarakat pertanian Indonesia. SMS lagi ah...

» Sementara, setelah euforia penandatanganan UU Kewarganegaraan kemarin, hari ini kembali ke realitas. Warga keturunan Tionghoa sudah tidak perlu lagi SKBRI sejak Keppres 56/1996, namun seperti diberitakan Kompas, pemerintah masih meminta menunjukkan surat tersebut untuk "pencatatan administrasi pemerintahan". (Logika yang aneh: sudah tidak berlaku, tapi masih digunakan untuk pencatatan).

Selama ini, kepemilikan SKBRI menjadi isyarat yang dapat diandalkan bagi aparat bahwa orang tersebut: a) takut kepada aparat dan pejabat administrasi pemerintah; b) Jika didesak petugas menggunakan peraturan-peraturan yang membingungkan, biasanya akan lebih memilih membayar daripada urusannya harus panjang; dan c) Jika pun orang itu ingin urusan dibereskan secara benar, orang di sekelilingnya (baik kerabat, maupun orang asing seperti pemborong, pengacara, atau teman biasa) akan cenderung menasihati dia untuk menyelesaikan "secara damai" daripada akhirnya keluar uang lebih banyak.

Masalah ini mirip masalah yang ditimbulkan Ku Klux Klan pada warga kulit hitam seperti dibahas Freakonomics. Pada paruh pertama abad 20, menurunnya tingkat kekerasan Ku Klux Klan disebabkan karena kekerasan di akhir abad kesembilanbelas sampai awal abad keduapuluh membuat warga kulit hitam menyadari dan menerima statusnya sebagai warga kelas dua di hadapan warga kulit putih. Serupa ini, perlakuan tidak adil aparat terhadap mereka sebelumnya membuat warga Tionghoa sadar posisinya sebagai warga kelas dua, sehingga tanpa diminta pun, mereka "tahu diri".

Melihat ini, saya selalu ingat adagium Steven Landsburg, people respond to incentives. Bagaimana benar-benar menghapus SKBRI? Bisa lewat tekanan dari atas dengan lobi politik. Cara lain adalah dengan menghapus insentif ekonomi yang diisyaratkan SKBRI.

Ini harus dilakukan secara kolektif: warga etnis Tionghoa harus berkeras, menolak diperlakukan sebagai warga kelas dua dengan menolak menunjukkan SKBRI atas dasar Keppres 56/1996 dan UU Kewarganegaraan (untuk ini, perlu kampanye akan kedua produk hukum ini). Yang mana yang sebaiknya lebih dulu dilakukan? Mengapa tidak keduanya sekaligus?

» Satu lagi yang menarik hari ini adalah tulisan M. Chatib Basri. Tapi biarlah ini menjadi entry blog tersendiri.

Problem guru-birokrat

2006-07-13T06:39:00.000+07:00

buku ▪ kebijakan ▪

Atas permintaan seorang guru SMAN 17 Jakarta, saya menerjemahkan kata-per-kata resensi saya atas buku Indonesian Education yang dimuat di Jakarta Post.

Indonesian Education: Teachers, Schools, and Central Bureaucracy
oleh Christopher Bjork ▪ New York dan London: Routledge, 2005 ▪ xv+185 halaman

Ketika ditanya mengapa Finlandia memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia, seorang kepala sekolah konon menjawag: “Guru, guru, guru.” Membaca buku kecil berharga Christopher Bjork, mudah melihat mengapa jawaban serupa dapat menjelaskan penyebab buruknya kinerja pendidikan di Indonesia.

Indonesian Education adalah cerita tentang respons pelaku-pelaku di sekolah terhadap kebijakan pemerintah untuk melakukan desentralisasi yang dimulai awal 1990an. Namun, Bjork menggunakan cerita ini untuk menjelaskan sesuatu yang lebih luas yang, sekilas, kelihatan remeh: Cara guru-guru Indonesia memahami tentang tanggung jawab profesional mereka.

Untuk kebanyakan orang, jelas bahwa tanggung jawab profesional guru adalah mengajar. Namun bukan ini yang ditemukan Bjork pada kunjungannya ke sekolah-sekolah. “Dari sekolah ke sekolah, guru-guru menunjukkan sikap yang seadanya terhadap tugas mengajar... Namun kebanyakan staf sekolah menunjukkan sikap yang amat serius terhadap ritual sekolah” (hal. xiv). Ini membuat dia bertanya-tanya.

Maka, ia pun memutuskan untuk tinggal lebih dari setahun untuk mengamati enam SMP – umum, swasta, dan madrasah – di Malang di akhir 1990an. Ia mewawancara kepala sekolah dan guru, mengamati proses mengajar di kursi belakang, dan duduk-duduk di kantor guru. Hasilnya? Sebuah gambaran yang kaya tentang lingkungan yang dihadapi guru-guru di Indonesia – dan potongan jawaban untuk pertanyaannya.

Salah satu jawabannya ditemukan Bjork dalam sejarah. Orde Baru melihat sekolah sebagai mata rantai penting untuk integrasi nasional. Sekolah menjadi “alat yang penting untuk membangun kesetiaan dan identitas nasional di atas perbedaan etnis, agama, dan kelas”, dan lewat sekolah,”ideologi nasional, pandangan tentang sejarah, serta satu set nilai yang seragam” dikomunikasikan ke warga negara Indonesia.

Maka, Orde Baru mati-matian berusaha memastikan adanya keseragaman ideologis – antara lain, melalui cara menerjemahkan kurikulum:

“Pada tahun-tahun setelah kemerdekaan, para guru memiliki keleluasaan menerjemahkan garis-garis besar yang dibuat oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; pada 1970an, guru ‘semakin dibebani oleh subyek-subyek silabus, kurikulum yang lebih rinci, and lebih banyak lagi tujuan pengajaran.’ (Schaeffer, 1990: 80)” (hal. 53).

Penekanan khusus diletakkan pada kepatuhan dan kesetiaan di sekolah. Misalnya, kepala sekolah menilai para guru dia berdasarkan kriteria seperti kesetiaan, kinerja, kepatuhan, kejujuran, kerja sama, dan inisiatif. Untuk semua kriteria ini, 75 adalah nilai kelulusan – kecuali untuk kesetiaan, di mana guru harus mendapatkan 90 untuk bisa tetap mengajar.

Semua hal ini, menurut Bjork, memberikan isyarat pada para guru bahwa tujuan utama dia adalah untuk mendukung tujuan-tujuan yang dibuat oleh pemerintah pusat di Jakarta. Mereka mempertegas ide bahwa “guru dihargai berdasarkan kerelaan dia melayani pemerintah, bukan keahlian dia sebagai guru” (hal. 95) – sesuatu yang dikonfirmasi oleh keharusan tak tertulis bagi guru sekolah umum untuk bergabung dengan Korpri dan memilih Golkar. Alih-alih harus menjadi guru, pada pengajar diharapkan menjadi guru sekaligus birokrat.

Bjork dengan meyakinkan menggambarkan bagaimana, dalam pelbagai kesempatan, identitas birokrat ini mengalahkan identitas guru. Para guru, misalnya, akan selalu hadir tepat waktu untuk upacara bendera, namun bisa secara tiba-tiba meninggalkan kelas di tengah pelajaran tanpa alasan yang jelas. Antusiasme yang ada dalam rapat guru untuk membahas perayaan ulang tahun sekolah bisa menguap begitu saja dalam rapat tentang kurikulum baru dan teknik mengajar. Memang, ada pengecualian, namun pengecualian ini justru menunjukkan norma yang berlaku.

Mental ini, menurut Bjork, bertanggung jawab atas kegagalan kebijakan Kurikulum Muatan Lokal (KML) pada awal 1990an. Pemerintah pusat, ingin mengikuti tren global desentralisasi pendidikan, memperbolehkan (bahkan mengharuskan) pengelola sekolah memberikan duapuluh persen jam pelajaran untuk kurikulum yang dirancang oleh komunitas pendidikan lokal. Kebebasan ini tidak membuat para guru mulai bereksperimen dengan kurikulum; alih-alih, mereka sekadar memberikan label mata pelajaran “KML” pada mata pelajaran yang sudah ada.

Mengapa para guru tidak antusias, walaupun di atas kertas, semua pihak menganggap KML sebagai kebijakan yang baik? Menurut Bjork, ada masalah mental guru-birokrat:

“Guru-guru di Indonesia tidak melihat diri mereka sebagai agen pembawa perubahan; mereka tidak menjadi guru untuk itu... Peran pengajar sebagai pegawai negeri lebih ditekankan daripada peran sebagai pendidik, dan kesempatan seorang guru untuk membentuk kebijakan dan praktik di sekolah terbatas. Kepatuhan dan bukannya inisiatif-lah yang dihargai.” (hal. 110)

Di lain pihak, para pejabat kerap gagal mengerti bahwa desentralisasi pendidikan bukanlah melulu proses teknis, melainkan sebuah proses yang mengharuskan perubahan institusional secara drastis. “Desentralisasi,” menurut Bjork, “mengharuskan perubahan pada budaya institusional, namun [Departemen Pendidikan dan Kebudayaan] hanyalah memperhatikan aspek teknis dari proses ini.” (hal. 172).

Hingga kini, gegap-gempita desentralisasi pendidikan terus berlanjut. Dalam inkarnasinya terakhir, ini mengambil bentuk “manajemen berbasis sekolah”. Kegagalan masa lalu tidak berarti inisiatif ini akan gagal lagi. Namun, kegagalan ini mengisyaratkan bahwa ada yang perlu diperbaiki.

Agar berhasil, Bjork percaya bahwa “para pejabat baik di pusat maupun daerah harus memiliki komitmen pada ide yang menjadi dasar desentralisasi, dan memberikan cukup dukungan material dan logistik untuk upaya reformasi.” Sayangnya, menilai dari kontroversi ujian nasional kemarin, muncul pertanyaan apakah komitmen ini benar-benar ada.

Mengapa korupsi tidak efisien

2006-07-12T22:41:00.000+07:00

ekonomi ▪ korupsi ▪

Bagi ekonom yang ingin bermain-main dengan ide bahwa korupsi mungkin efisien, saya tegaskan: tidak – setidaknya secara teori. Korupsi mengandaikan pasar monopoli atau oligopoli atas kekuasaan pada ranah tertentu (seperti mengeluarkan izin, dsb.). Tanpa contestable market, pasar monopoli atau oligopoli tidak efisien. Ergo, korupsi tidak mungkin efisien karena semua surplus konsumen diambil oleh pejabat, dan ada underproduction dari apapun itu “komoditas” yang diproduksi pejabat.

Namun, bahwa korupsi pasti tidak efisien tidak berarti rezim dengan adanya korupsi – sampai dengan tingkat tertentu – pasti lebih buruk daripada alternatifnya. Mengambil contoh ekstrem, cara paling efisien menghapuskan korupsi adalah dengan membubarkan pemerintah: Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki sebagai pejabat pemerintah. Tidak ada pemerintah, tidak ada korupsi.

Tentu saja, ini bukan ide yang baik (atau, setidaknya, sebagian besar orang percaya begitu. Ada minoritas orang yang berpikir bahwa ide ini patut dicoba). Namun, ada pemerintah, ada korupsi – terutama karena pemerintah memiliki monopoli atas beberapa hal yang menyangkut harkat hidup orang banyak, dan monopoli kekuasaan, jika tidak diregulasi, selalu berujung pada korupsi seperti di atas.

Nah, kalau sudah begini, problem “tingkat korupsi yang paling efisien” menjadi problem ekonomi regulasi. Regulasi (untuk mengurangi dampak monopoli kekuasaan atau korupsi) perlu biaya, namun memberikan peningkatan produksi “komoditas pejabat” yang bernama pelayanan publik. Ekonom percaya ada satu titik di mana biaya untuk mengetatkan regulasi sebanyak satu unit lebih besar daripada keuntungan dari peningkatan pelayanan publik sebesar satu unit.

Sebagai ilustrasi, sebuah rezim yang benar-benar bersih korupsi adalah ketika bahkan pekerjanya tidak mengambil dari kantor satu pensil pun lebih daripada yang dibutuhkannya untuk pekerjaan kantornya. Namun, biaya untuk memastikan setiap orang hanya memakai pensil sesuai pekerjaan kantor terlalu mahal, sehingga biasanya, pekerja boleh saja mengoleksi pensil kantor di rumah – asal tidak berlebihan!

Karena itu, korupsi tidak mungkin efisien. Namun, rezim dengan sedikit korupsi bisa lebih efisien daripada rezim yang murni-bersih dari korupsi.

UPDATE (18/7/06): Korupsi di sini bukan hanya merujuk pada uang, melainkan pada kombinasi uang-dan-waktu. Uang suap mungkin menciptakan insentif untuk mengurangi korupsi waktu dan meningkatkan produktivitas, namun ini tidak berarti peningkatan efisiensi.

Mengembalikan hak yang dirampas

2006-07-12T04:40:00.000+07:00

kebijakan ▪ diskriminasi ▪

Kemarin DPR mensahkan Undang-Undang (UU) Kewarganegaraan, yang disambut tangis haru banyak pengunjung – mayoritasnya perempuan. Saya sempat terharu menonton reaksi para ibu saat penandatanganan UU itu kemarin, serta membaca cerita Kompas tentang warga Cina Benteng yang rela melepas penghasilannya sehari untuk menyaksikan pengesahan UU tersebut.:

Rita (48), salah satu wanita keturunan China Benteng di daerah Kampung Belakang, Jakarta Barat, sehari-hari mengandalkan hidup dari jasa mengurut. Tetapi, Selasa (11/7) kemarin dia bersama rekannya rela meninggalkan pekerjaan karena ingin menyaksikan pengesahan Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan baru.

Kisah-kisah warga Cina Benteng memang perlu disandingkan dengan mitos, yang sedikit banyak dipopulerkan oleh Kwik Kian Gie, bahwa 3% orang Tionghoa menguasai 77% perekonomian Indonesia. Saya pikir, angka pengeluaran rumah tangga dari BPS lebih mendekati daripada estimasi tanpa dasar itu. Menurut Susenas 2004, pengeluaran rumah tangga penduduk Indonesia beretnis Tionghoa, yang 1,1 persen dari total, hanyalah 2,5% - amat jauh di bawah 77% - dari total pengeluaran seluruh penduduk.

Warga Cina Benteng jelas-jelas tidak punya andil dalam menguasai "77% perekonomian Indonesia". Kondisi mereka kerap lebih sulit dari warga miskin non-keturunan: tanpa kebebasan ekonomi (karena miskin) maupun politik (karena didiskriminasi).

Namun, hari ini adalah hari untuk merayakan UU yang mengembalikan hak mereka, setidaknya secara de jure. Tentu saja UU ini tidak sempurna. Banyak yang menganggap masih perlu revisi lebih lanjut, terutama karena adanya pasal yang diskriminatif bagi pekerja migran. Belum lagi implementasinya di lapangan. So be it! Tetap saja UU ini adalah langkah maju. Paling tidak buat Rita - dan sedikitnya 2,4 juta warga etnis Tionghoa, baik Cina Benteng maupun bukan, lainnya.

Lagi, tentang komoditas unggulan

2006-07-10T08:55:00.000+07:00

ekonomi ▪ kebijakan ▪

Hari ini, Kahlil Rowter menulis di Analisis Ekonomi Kompas:

Upaya pemerintah untuk memilih beberapa komoditas unggulan, dengan memberikan beberapa insentif, sudah tepat. Hanya dengan fokus, kemajuan dapat dicapai.

Benarkah? Jawaban saya: "ya" dan "tidak". Atau, lebih tepat lagi, "tidak" dan "ya"... Saya setuju kalimat kedua, tetapi tidak kalimat pertama.

Mulai dengan pernyataan bahwa upaya memilih komoditas itu sudah tepat. Ada setidaknya tiga masalah klasik inheren dalam kebijakan preferensial – atau dalam istilah ekonom, picking the winner – seperti ini. Pertama, masalah keadilan. Kedua, efisiensi dan efektivitas kebijakan. Ketiga, distorsi pada ekonomi.

Masalah keadilan ini konon sudah mulai mengemuka di mana pun Menteri Perdagangan bertemu dengan asosiasi. Pertanyaannya selalu sama: Kenapa X jadi komoditas unggulan, tapi tidak Y? (Contoh nyata: Kenapa furniture unggulan, dan bukan panel kayu). Dan, konon, Menteri selalu berkelit bahwa istilah unggulan tidak tepat (dan mungkin, memang benar bahwa dia tidak memaksudkannya seperti yang ada di benak banyak pelaku sektor swasta, pemerintah, maupun analis – termasuk Kahlil – yakni sebagai komoditas yang akan menerima perlakuan khusus seperti insentif pajak dsb. Baca baik-baik paragraf lima dan enam di sini).

Amat wajar asosiasi menganggap kebijakan serupa ini tidak adil. Kebijakan publik menggunakan sumber daya publik seperti pajak yang seringkali disumbang oleh sektor yang "tidak diunggulkan". Karena itu, perlu alasan "kepentingan masyarakat yang lebih luas" untuk kebijakan publik demi keuntungan sektor terpilih. Namun, memperhatikan komoditas terpilih, tidak jelas apakah ada alasan kepentingan lebih luas ini.

Justru yang muncul adalah problem kedua, yakni efisiensi dan efektivitas kebijakan. Untuk komoditas non-pertanian, kebanyakan komoditas terpilih berada dalam pasar dunia yang kompetitif (dan kerap sudah mampu bersaing sendiri), sehingga tidak jelas mengapa harus menjadi unggulan. Bahwa bangkitnya Cina menyebabkan penurunan siklus bisnis hanyalah sesuatu yang alami ketika terjadi peningkatan penawaran. Jika pun ingin meningkatkan daya saing, perbaikan perlu dilakukan lintas sektor.

Untuk komoditas pertanian, tidak jelas mengapa harus dilakukan pemilihan komoditas terpilih. Ada dua kategori masalah di pertanian: Masalah infrastruktur – baik fisik maupun finansial – dan masalah negosiasi internasional (lihat di sini). Yang pertama harus diselesaikan secara komprehensif tanpa pilih kasih. Yang kedua pun begitu. Tidak jelas apakah memang kebijakan pilih kasih yang paling efektif menyelesaikan masalah yang dihadapi dari meningkatnya persaingan perusahaan-perusahaan di dunia.

Selain itu, kebijakan seperti ini menciptakan distorsi yang melemahkan efisiensi ekonomi. Perlakuan khusus menjadi isyarat bagi para pebisnis untuk mengerubungi sektor-sektor terpilih – meskipun sebenarnya sektor-sektor ini kurang menguntungkan secara jangka panjang dibandingkan sektor lain yang sedang mereka geluti.

Sebenarnya ada masalah keempat yang berhubungan dengan masalah distorsi ekonomi, yang sudah saya tuliskan di sini, yakni masalah ekonomi-politik. Sektor-sektor terpilih akan menciptakan asosiasi yang lebih kuat untuk mempertahankan hak istimewa yang mereka dapatkan dari kebijakan ini – bahkan ketika mereka sudah tidak layak mendapatkan hak istimewa tersebut. Ini adalah pemborosan: Alih-alih untuk kegiatan produktif, sumber daya justru dipakai melakukan kegiatan rent-seeking lewat lobi pada politisi dan pejabat pemerintah.

Namun, seperti saya tuliskan di atas, saya tidak sepenuhnya tidak setuju pada pernyataan Kahlil. Saya mendukung usulan bahwa pemerintah perlu fokus untuk mencapai kemajuan. Namun, fokus itu harus diletakkan pada memangkas biaya-biaya yang muncul dari kelemahan infrastruktur fisik dan institusional untuk mendukung transaksi ekonomi yang efisien secara umum – bukan secara sektoral!

Korupsi dan antrean parkir Istora

2006-07-08T17:21:00.000+07:00

ekonomi ▪ korupsi ▪

Mengomentari entry saya tentang hubungan ketidakpastian gaji dengan kinerja KPK, seorang pengunjung meragukan hubungan antara gaji dengan kinerja. Di Pertamina, misalnya, gaji boleh tinggi tapi mengapa tetap saja orang korupsi? Waktu itu, saya menjawab sekadarnya bahwa banyak yang bergabung dengan Pertamina dengan ekspektasi akan korupsi – namun komentator saya keberatan dengan jawaban ini. Kata dia, banyak yang masuk adalah fresh graduate, masih bersih, “tapi nyemplung dalam sungai yang kotor.”

Komentar ini mengusik saya. Setelah pikir-pikir, saya merasa perlu melengkapi jawaban di atas dengan insight yang saya dapatkan dari pengalaman saya antre membayar parkir keluar dari Istora Senayan kemarin.

Pintu parkir Istora terdiri atas dua jalur: satu untuk masuk, satu lagi keluar, dan di antaranya keduanya tidak terdapat beton pembatas. Usai menengok Pesta Buku, saya melihat jalur pintu parkir yang menuju keluar antre cukup panjang. Supir saya, seorang yang cukup taat azas pun ikut barisan. Namun, sepanjang kami antre, beberapa mobil melaju tanpa hambatan di jalur menuju pintu parkir yang seharusnya untuk masuk.

Insiden ini bisa menjadi analogi untuk mengerti korupsi di institusi seperti Pertamina.

Jika kita analogikan bahwa mereka antre sesuai jalur adalah “tidak korup” sementara yang melawan arah adalah “korup”, kita bisa katakan semua yang melawan arah memang punya motivasi untuk korupsi (baca: melawan arah demi tiba lebih cepat di pintu keluar). Namun, ini mungkin penilaian yang tidak terlalu tepat.

Mengapa? Buat saya, para pengendara beberapa mobil terdepan yang melawan arah memang “korup”. Dengan pandangan jelas ke pintu keluar, mereka tahu pasti bahwa mereka melanggar norma. Namun, setelah mobil ke dua puluh, misalnya, pengendara selanjutnya tidak dapat lagi melihat pintu keluar. Keputusan pengendara mobil keduapuluhsatu dalam memilih antrean kiri (yang “tidak korup”) vs kanan (yang “korup”) dilakukan hanya karena mereka menganggap antrean kanan lebih pendek.

Analogi ini menjelaskan bagaimana fresh graduate bisa ikut tercemplung dalam “sungai kotor” secara "tidak sengaja". Dalam institusi besar seperti Pertamina, aturan tentang prosedur yang benar atau tidak sering kali tidak jelas. Hanya karyawan yang sudah lama bekerja di institusi itu yang mungkin tahu perbedaan antara prosedur yang benar dan salah. Maka, karyawan baru belajar tentang norma institusi dengan mengamati perilaku karyawan-karyawan senior dia.

Ada anggapan bahwa semua yang korupsi, melakukannya karena niat buruk, sikap serakah, keinginan cepat naik pangkat, dsb. Namun, dari analogi antrean Istora, ada kemungkinan bahwa ada “korupsi” yang terjadi karena karyawan baru tidak mau repot mencari tahu prosedur yang benar, dan kemudian mengambil jalan pintas dengan mengikuti perilaku senior. Pada awalnya, mereka belum bisa melihat “pintu keluar” – yakni prosedur yang seharusnya.

Keinginan mengambil jalan pintas ini tidak salah pada dirinya sendiri– kita semua pun begitu. Meniru perilaku senior pun bukan strategi yang buruk jika masuk ke dalam lingkungan baru. When in Rome, do what the Romans do.

Namun, kalau tidak segera dikoreksi, “prosedur salah” ini menjadi norma yang lazim. Ketika ia sadar bahwa ia salah pun, fakta bahwa tidak ada yang menegur atau menghukum dia membuat dia merasa bahwa tidak ada yang salah dengan perilaku dia. Karena prosedur salah, namun lazim ini, diterima, banyak orang pun mulai melakukannya karena ini lebih menguntungkan. Dalam antrean saya, banyak mobil yang tadinya ikut barisan yang benar pun mulai bergerak ke “jalur yang salah”.

Namun, perlu dicatat bahwa ini hanya berlaku pada “pengendara mobil ke dua puluh satu”. Pengendara mobil pertama hingga keduapuluh “korupsi” dengan kesadaran penuh. Mereka bertanggung jawab menarik banyak orang lainnya. Karena itulah, saya rasa pernyataan bahwa banyak yang masuk institusi seperti Pertamina sudah punya ekspektasi korupsi ini benar, namun kemungkinan hanya berlaku pada mereka yang sudah senior atau yang pindah dari institusi dengan norma serupa ke posisi senior di sana.

Jika benar hipotesis saya ini, korupsi bisa dikurangi dengan transparansi aturan tentang hal-hal yang boleh dan tidak dilakukan dalam institusi. Masalahnya, ini seharusnya dibuat oleh para senior dalam institusi yang sudah menganggap “melanggar jalur” sebagai sesuatu yang lazim. Lagipula, mereka punya insentif untuk membuat aturan tetap kabur, agar ekspektasi akan penghasilan mereka tidak diganggu gugat. (Dan inilah sebabnya, pernyataan Bagir Manan bahwa hakim boleh menerima hadiah patut diberi acungan jari – soal jari yang mana, tergantung sudut pandang Anda)

Namun, satu hal perlu dicatat. Terlepas dari keuntungan yang didapat dari berpindah ke "jalur yang salah" toh, ternyata mayoritas pengendara sabar menunggu di "jalur yang benar". Serupa ini, kemungkinan mayoritas mereka di Pertamina (atau di birokrasi, kejaksaan, kepolisian, dan kehakiman) adalah orang yang berada pada "jalur yang benar". Maka, analogi "sungai yang kotor" mungkin kurang tepat - jangan sampai karena nila setitik, kita anggap sudah rusak susu sebelanga.

Nila inilah yang perlu kita netralisir. Tak mudah memang. Tapi, siapa bilang memberantas korupsi itu hal mudah?

Freakonomics dan korupsi

2006-07-08T11:27:00.000+07:00

buku ▪ ekonomi ▪

Saya usai membaca Freakonomics (dalam Bahasa Inggris) sekitar setahun lalu. Hari ini, saya membeli Bahasa Indonesianya, dan membacanya lagi (Ngomong soal edisi Indonesia, jika Anda nyaman berbahasa Inggris, hindari edisi Indonesia. Di satu bab pertama saja saya sudah menemukan beberapa kesalahan terjemahan yang mengganggu. Harganya pun tidak berbeda jauh dari versi paperback Inggris). Ada beberapa kutipan di sana yang relevan dengan wacana tentang korupsi.

Berikut, menjelang akhir Bab 1 (halaman 49-50, edisi hardcover):

“Feldman has also reached some of his own conclusions about honesty, based more on his experience than the data. He has come to believe that morale is a big factor – that an office is more honest when the employees like their boss and their work.[1] He also believes that employees further up the corporate ladder cheat more than those down below…[2]”

[1] Lihat juga entry dan diskusi di Perlakuan khusus untuk KPK?
[2] Lihat juga Korupsi dan antrean parkir Istora untuk hipotesis saya tentang mengapa demikian.

Bagir Manan, idolaku

2006-07-06T08:46:00.000+07:00

miscellaneous ▪ policy ▪

Jika saya diminta koalisi gerakan korupsi – bukan anti-korupsi – menominasi nama pejabat yang paling berjasa mendukung gerakan tersebut, kemungkinan saya akan mengusulkan Bagir Manan. Setelah sukses memperpanjang sendiri masa jabatan dia sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA), menolak hadir dalam kasus korupsi hakim yang konon melibatkan dirinya, hari ini Kompas memuat penolakan dia atas desakan bahwa hakim tidak boleh menerima hadiah.

Begini kata dia:

Ditanya apakah sudah ada hakim yang menerima pemberian, Bagir mengatakan, "Memang sudah ada hakim yang menerima hadiah, saya kira itu wajar” … Hakim juga boleh menerima penghargaan dan keuntungan kecil, sepanjang nilainya wajar. Syaratnya adalah pemberian atau hadiah ini takkan memengaruhi sikap hakim dalam persidangan… “Kalau cuma hadiah karangan bunga, hakim takkan tambah kaya. Untuk hadiah di bawah Rp 10 juta, nantinya jaksa yang akan membuktikan pemberian ini bukan suap atau semacamnya. Untuk pemberian lebih dari Rp 10 juta, hakim wajib lapor ke KPK”

Pemberian atau hadiah bisa tidak mempengaruhi sikap hakim dalam persidangan? Jika tersangka adalah langganan pengadilan, pemberian di masa lalu menjadi motivasi untuk sikap hakim di masa depan. Seperti yang sering saya tulis, orang dimotivasi oleh ekspektasi. Dari sisi hakim, adalah wajar membangun ekspektasi bahwa hadiah yang diberikan selesai pengadilan lalu, akan berulang di pengadilan ini. Dalam game theory, inilah Nash equilibrium dalam repeated games.

Sementara dari sisi tersangka, juga wajar membangun ekspektasi bahwa jika teman saya dimenangkan karena “memberi hadiah”, maka jika saya berharap menang, saya juga harus siap “memberi hadiah”. Apalagi, jika sang hakim, si pemegang kunci kemenangan, “berbagi cerita” dengan tersangka. Ilustrasi gamblang soal ini ada dalam kisah tragis “Sengkon-Karta Jilid II” di Kompas hari ini:

Pada saat diperiksa, salah seorang penyidik bercakap dengan penyidik lain di hadapan Tomi dan mengatakan, "Dulu waktu orang Jepang saja Rp 10 juta, apalagi ini. Kalau nggak Rp 20 juta, kami masukin semua," cerita Tomi menirukan ucapan dua oknum polisi yang memeriksanya.

Tomi tidak tahu apa artinya. Namun, menurut Eni, polisi juga pernah meminta sejumlah uang kepadanya untuk biaya penyelidikan, tetapi tidak diberi. "Ya kerja dulu dong. Kalau sudah kerja ada hasilnya, baru saya kasih juga nggak apa-apa. Itung-itung terima kasih. Ini nggak kerja, mau minta uang," ujarnya.

Dan oleh karena itulah, jika gerakan korupsi ingin mencari idolanya lewat lewat voting SMS, saya akan SMS sebanyak-banyaknya untuk Bagir Manan.

Perlakuan khusus untuk KPK?

2006-07-05T08:32:00.000+07:00

kebijakan ▪ korupsi ▪

Perlakuan khusus biasanya diberikan kepada orang yang khusus juga. Para pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, salah institusi pemerintah yang populer di hampir semua kalangan – dan, for once untuk sebuah institusi pemerintah, popularitas itu bukan karena hal negatif. Dan karena itulah KPK diperlakukan secara khusus: Setelah dua setengah tahun bekerja, para pimpinan KPK masih juga belum punya kepastian tentang gaji yang mereka terima

Ekonom punya "peribahasa": people respond to incentives. Insentif bukan soal uang saja, tapi, secara umum, penghargaan yang membuat seseorang merasa jerih lelahnya tidak sia-sia. Apresiasi masyarakat, perasaan telah melakukan sesuatu yang baik bagi banyak orang, misalnya, menjadi insentif buat para anggota KPK. Gaji pun insentif yang tidak kalah pentingnya. Ekspektasi akan total insentif atau penghargaan yang didapat inilah yang memotivasi kinerja seseorang.

Upaya pemerintah mempengaruhi insentif ini – lewat keseriusan meresponi kebutuhan institusi bersangkutan – mencerminkan ketertarikan pemerintah pada pekerjaan institusi yang bersangkutan. "Perlakuan khusus" atas gaji pimpinan KPK ini mencerminkan betapa pemerintah (dan birokrasinya) "menghargai" pencapaian KPK membongkar pelbagai kebobrokan di pemerintah.

Mengapa ujian nasional jangan diulang...

2006-07-04T20:59:00.000+07:00

kebijakan ▪ pendidikan ▪

Saya agnostik terhadap ujian nasional (UN). Saya belum “ketok palu” – mengambil putusan perihal posisi saya dalam debat ini. Belum cukup bukti untuk memutus bersalah, meskipun cukup banyak yang disodorkan. Namun, putusan soal ujian ulangan atau remedial sedikit lebih mudah bagi saya: Ujian nasional jangan diulang!

Mengapa? Karena ketika pengambil ujian siap menorehkan jawabannya di lembar soal, setiap dari mereka memiliki ekspektasi bahwa ujian itu takkan diulang. Ujian remedial membuyarkan ekspektasi itu.

Ekspektasi adalah faktor utama di balik setiap pencapaian manusia. Setiap hari hidup kita dituntun olehnya. Kita bekerja semata-mata karena ekspektasi – ekspektasi bahwa jerih lelah kita berbuah penghargaan. Penghargaan itu bisa berbentuk uang, rasa hormat dari orang lain (maupun diri sendiri), penerimaan dari masyarakat, atau, bagi yang percaya, penghargaan di kehidupan selanjutnya.

Apapun itu, keseriusan kita bekerja umumnya ditentukan oleh penghargaan yang sudah kita terima di masa lalu, melainkan yang akan kita terima di masa depan. Ekspektasi lebih penting daripada penghargaan yang sudah lewat. Ketika ekspektasi berubah, perilaku pun berubah. Ekspektasi yang berbeda tentang hukuman atas kelalaianlah yang menyebabkan perbedaan perilaku yang demikian kontras antara dua penjaga keamanan – jika satu adalah hansip dan sedangkan yang lain penjaga Istana Buckingham.

Hubungannya dengan remedial ujian nasional? Remedial pada skala nasional mengubah ekspektasi para pengambil ujian di masa depan tentang finalitas ujian nasional. Dan, dengan asumsi bahwa ujian nasional masih akan berlanjut, perubahan ekspektasi ini akan mengubah perilaku, melemahkan keseriusan, serta kegiatan para pengambil ujian (dan para guru dan kepala sekolah yang mempersiapkan mereka) dalam mempersiapkan evaluasi belajar mereka – apapun itu bentuknya – di masa depan.

Bagaimana dengan semua kecurangan yang telah terjadi tahun ini? Kecurangan akan tetap ada, baik ada maupun tidak remedial ujian nasional dan remedial bukanlah solusi atas kecurangan pihak sekolah. Two wrongs don’t make it right. Alih-alih menjadi solusi atas kecurangan, remedial justru mencurangi mereka yang, dengan ekspektasi akan finalitas ujian, bekerja keras tahun ini – terutama mereka yang, dengan kerja keras, akhirnya lulus meskipun nilainya pas-pasan.

Tujuan sistem pendidikan bukan hanya memberikan lisensi – “surat izin lulus sekolah” – pada siswa, tetapi juga untuk mengajarkan prinsip-prinsip yang berguna dalam hidup. Prinsip itu, antara lain, pentingnya persiapan, serta tanggung jawab. Juga, yang tak kalah pentingnya: Bahwa kegagalan adalah bagian dari hidup. Dan, bahwa bukan satu kegagalan itu, melainkan bagaimana kita meresponinya, yang pada akhirnya akan menentukan sukses-tidaknya hidup kita.

Bersaingkah negara?

2006-07-03T08:51:00.000+07:00

ekonomi ▪ kebijakan ▪

Hari ini, Kompas memuat tulisan Faisal Basri tentang iklim investasi dan daya saing. Argumentasinya, bahwa persaingan modern, yang tidak lagi menekankan pada biaya variabel melainkan biaya tetap, telah menggeser pola persaingan bisnis menjadi persaingan antarnegara. Namun, apakah memang negara bersaing?

Faisal menulis:

“Karena ongkos tetap banyak ditentukan peran negara, tak ayal pola persaingan pun berubah, tak lagi antarperusahaan, tetapi menjelma dalam bentuk persaingan antarnegara. Negara yang mampu menekan ongkos tetap akan menjadi lahan subur bagi tumbuh dan berkembangnya perusahaan domestik dan asing karena memiliki daya saing tinggi... Persaingan bergeser ke persaingan antarnegara”

Saya pikir istilah “persaingan antarnegara” adalah bagian upaya Faisal untuk meningkatkan urgensi pemerintah untuk memperbaiki iklim bisnis dan investasi. Namun, secara ekonomi, ini menyesatkan. Negara tidaklah bersaing, karena perbedaan endowment (termasuk endowment institusional) justru memungkinkan komplementaritas. Ini tidak berhubungan dengan ongkos tetap atau ongkos variabel. Sementara persaingan tetaplah terjadi pada tingkat perusahaan.

Kritik terhadap ide “persaingan antarnegara” ini bukan hal baru: Paul Krugman, lebih dari satu dekade lalu, menyebutnya sebagai a dangerous obsession. Saya menulis dengan nada serupa sepulang dari pertemuan ekonom ASEAN yang penuh ketakutan tentang bangkitnya perekonomian Cina.

Kembali ke tulisan Faisal, ia pun kemudian menekankan bahwa peran negara harus meningkat sejalan dengan perubahan tersebut:

“Liberalisasi diinterpretasikan sebagai segala upaya untuk memberikan peran lebih luas pada pasar, dan sebaliknya peran negara disurutkan. Dengan kata lain, peran negara secara sengaja terpinggirkan sejalan tuntutan liberalisasi... Rumuskanlah segera peran negara agar dapat membuat negeri ini bangkit dan tak tercecer dari persaingan dunia.”

Jika memang ini adalah interpretasi Faisal akan liberalisasi ekonomi, maka ini adalah interpretasi yang keliru. Tetapi, jika saya tidak salah membaca pesan dia, dia justru memperingatkan pembaca akan bahaya interpretasi keliru tersebut. Karena liberalisasi ekonomi tidak selalu menuntut surutnya peran negara, tapi juga menuntut penyesuaian peran negara – ke arah “spesialisasi” di mana negara memang memiliki keunggulan komparatif. Inilah yang diusulkan Faisal di akhir kutipan di atas.

Ngomong-ngomong soal peran negara, satu peran pentingnya adalah mengurusi penyediaan barang-barang publik dan untuk itu, mengatur perpajakan dengan baik. Namun, masih di Kompas hari ini:

“Sejak kasus restitusi pajak fiktif terjadi tahun lalu, Ditjen Pajak tidak berani memberikan restitusi pajak kalau tidak mendapat konfirmasi ekspor dari Ditjen Bea dan Cukai (BC). Pihak BC sendiri menolak memberikan konfirmasi ekspor, dan mengaku tidak bisa menjamin bahwa barang tersebut benar-benar diekspor...” [Astaga, jika BC saja tidak bisa memberikan konfirmasi, siapa yang bisa?]

Maka itulah, penting bagi negara membatasi perannya: Dengan membatasi diri pada hal-hal di mana negara memiliki keunggulan komparatif, diharapkan negara bisa melakukan perannya dengan baik, sehingga peran seharusnya – seperti menangani pengembalian pajak eksportir – justru bisa dilakukan dengan baik.

Sekali TVRI, tetap TVRI

2006-07-03T08:23:00.000+07:00

birokrasi ▪ kebijakan ▪

Mau menjadi anggota Direksi TVRI? Berikut syaratnya dari Kompas hari ini:

Persyaratan umum:

Warga Negara Indonesia
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Th. 1945.
Berwibawa, jujur, adil dan berperilaku tidak tercela.
Memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara
Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian di bidang penyiaran televisi publik serta berpengalaman di masing-masing jabatan Direksi
Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya
Tidak memiliki jabatan rangkap
Tidak termasuk dalam kepengurusan dan anggota partai politik.

Perhatikan bahwa tidak satu pun disebutkan tentang kualifikasi teknis. Eh, tunggu... Ternyata ada dalam persyaratan khusus, seperti ini:

Posisi Direktur Umum, diutamakan yang telah berpengalaman didalam (sic) pengelolaan Sumber Daya Manusia, Aset dan Logistik.

Ternyata, penyakit "birokratisasi" yang menjangkiti pendidikan Indonesia sudah begitu merasuk ke dalam sendi pelbagai institusi di Indonesia. Bandingkan, misalnya, dengan syarat menjadi Director of Affiliate Relations in sebuah televisi di Kanada:

Undergraduate degree in business or equivalent;
5-7 years of experience in a senior sales role combined with at least 3 years experience in a marketing environment, preferably with a background in subscription sales
Experience in the broadcasting industry
Experience in using qualitative and quantitative research in developing innovative strategic insights
Strong analytical skills to assess pricing and cost management as well as ROI metrics
Proficient in strategy development and execution
An ability to handle multi-tasking
Strong creative, analytical and organization skills
Superior English oral and written communication skills and ability to present effectively to affiliates and internal stakeholders
Fluency in French would be an asset
Energetic self starter accustomed to working with limited direction
A demonstrated strong team-oriented approach
Experience in new multi-platform technologies an asset

Maka jangan heran jika setiap kali Anda (tidak sengaja) melihat TVRI, Anda merasa terpental ke masa lalu. Karena, memang, sekali TVRI, tetap TVRI…