Plagiat, oh plagiat...

plagiarisme ▪ resensi ▪

Lima tahun lalu saya menulis tentang plagiarisme di sini. Ternyata problem ini tetap relevan hingga sekarang -- dan saya, sekali lagi, jadi korbannya.

Baru-baru ini, penerbit Alvabet memberitahu saya tentang terbitnya buku Mr China dalam Bahasa Indonesia dan merujuk saya ke resensi yang ditulis oleh Chaerul Arif dari Lembaga Kajian Sinergi Yogyakarta (LKSY) di Media Indonesia ini.

Iseng-iseng, saya baca lah resensi itu. Lho, kok kalimat-kalimatnya terdengar akrab di telinga? Selidik punya selidik, ternyata sedikitnya empat paragraf tulisan itu hasil pencurian dari resensi yang pernah saya tulis di tahun 2005 (yang saya arsipkan di sini). Empat paragraf yang dimaksud adalah empat paragraf yang dimulai dari:

Naif terhadap realitas negara berkembang seperti China, Clissold dan kawan-kawan awalnya menggunakan kacamata Wall Street di China...

Mungkin ada lagi lainnya di sana-sini, tapi saya terlalu malas mencek lagi. Sejujurnya, saya sedikit heran. Di dunia internet seperti ini -- di mana plagiarisme akan mudah sekali ditemukan -- kok masih ada saja yang orang yang berani mencuri tulisan terang-terangan seperti ini?

» baca selengkapnya...

Jaya Suprana tentang "survival of the fittest"

evolusi ▪ sains ▪

Jaya Suprana mengoreksi penggunaan istilah yang kerap dihubungkan dengan teori evolusi, yakni survival of the fittest di artikel Kompas ini:

Makna istilah kata fit yang digunakan Spencer sebenarnya bukan dalam makna bugar, perkasa, kuat, atau superior secara ragawi, tetapi fit dalam makna be the right size, be appropriate, be compatible alias serasi, selaras, sesuai, cocok, pas.

Spencer tidak keliru menafsirkan teori evolusi Darwin berkat sadar bahwa mahluk yang mampu bertahan hidup bukan yang paling kuat ragawinya, melainkan yang paling mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan hidupnya. Secara empiris memang terbukti mahluk hidup yang paling mampu berjaya bertahan hidup bukan yang paling kuat atau ganas secara ragawi, seperti Tyrannosaurus rex atau Velociraptor, tetapi yang paling mampu lentur menyesuaikan, menyelaraskan, dan menyerasikan diri dengan perubahan lingkungan hidupnya, seperti kecoak dan berbagai jenis bakteri yang terkesan relatif tidak perkasa.

Sudah lama saya terganggu dengan cara banyak orang menafsirkan seleksi alam Darwin, namun saya juga tidak tahu cara terbaik menjelaskan konsep tersebut. Dengan menerjemahkan "fit" sebagai "selaras", saya kira Jaya Suprana memberikan analogi yang tepat tentang istilah Herbert Spencer menggambarkan seleksi alam sebagai proses "survival of the fittest". Well done!

» baca selengkapnya...

Kemurahan hati dan opportunity cost

ekonomi ▪ kebijakan ▪

Murah hati ternyata punya opportunity cost-nya sendiri. Setidaknya ini yang saya pelajari kemarin dari seorang teman yang amat murah hati.

Empati teman saya ini, sebut saja Alexa, memang mengesankan. Walau termasuk kelas menengah muda Indonesia, Alexa jauh dari definisi kaya. Karena itu, baik dia maupun suaminya harus bekerja. Alexa mengaku bahwa dia cukup pelit dalam hal belanja untuk diri sendiri. Namun untuk urusan membantu orang, dia tak segan merogoh kantungnya sendiri.

Soal pengasuh baru anaknya, misalnya. Pengasuh itu berumur 16 tahun dan belum juga setahun bekerja untuk dia. Tanya punya tanya, ternyata sang pengasuh memang bercita-cita untuk terus sekolah. Alexa pun memutuskan untuk mengembalikan anak itu ke sekolah. Minggu depan, setelah dua tahun putus sekolah, sang pengasuh akan masuk hari pertamanya di sebuah SMK swasta, sambil bekerja untuk Alexa.

Ini hanya satu saja dari banyak cerita tentang kemurahan hati Alexa. Namun, seperti banyak orang murah hati yang saya kenal, Alexa punya kelemahan. Karena dia mudah tergerak oleh penderitaan orang lain, dia jadi mudah pula ditipu. Suami Alexa kerap menasihati dia untuk lebih hati-hati, tapi Alexa tidak terlalu menanggapi. Toh uang itu memang sudah rela dia berikan, begitu pikirnya.

Namun, seperti yang saya katakan ke Alexa kemarin, ekonom punya dua masalah dengan argumen Alexa. Pertama...
, orang merespons insentif. Jika orang tahu Alexa mudah ditipu, para penipu akan minta tolong ke Alexa. Hasilnya, dari jumlah orang yang minta tolong ke Alexa, proporsi penipu akan meningkat dibandingkan orang yang benar-benar susah.

Masalah yang pertama ini membawa ke masalah kedua dari argumen Alexa: Untuk setiap tindakan, ada opportunity cost-nya. Opportunity cost adalah biaya (tidak terlihat) yang muncul karena ketika kita menggunakan uang atau waktu kita untuk melakukan satu hal, kita kehilangan kesempatan untuk menggunakan uang dan waktu itu untuk hal lain yang mungkin lebih baik. Kesempatan yang hilang untuk melakukan hal lain inilah yang disebut biaya kesempatan (atau opportunity cost).

Kekayaan Alexa bukan tanpa batas. Karena itu, kemurahan hati yang secara ceroboh dia "sumbangkan" untuk penipu tidak bisa dia gunakan untuk kepentingan mereka yang benar-benar susah. Alhasil, alih-alih menolong yang susah, Alexa justru mendukung tumbuhnya "industri penipuan". Dengan lebih berhati-hati dan mengalokasikan sedikit uang dan waktu untuk melakukan verifikasi, Alexa akan mengurangi proporsi penipu yang mengetuk pintu rumahnya dan meningkatkan jumlah bantuan ke orang-orang yang membutuhkan.

Secara umum, dilema Alexa ini mirip dilema penggunaan anggaran pemerintah. Kecuali Anda seseorang yang memegang ideologi anarkisme, Anda tentu percaya bahwa betapa pun tidak sempurnanya, anggaran pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat. Bagi sebagian orang, ini berarti seharusnya pemerintah boleh-boleh saja menggunakan anggaran semaunya "demi kepentingan rakyat" -- karena toh uang itu memang untuk rakyat. Seolah, karena pemerintah tidak bertujuan mencari keuntungan, pemerintah seharusnya "kebal" terhadap masalah opportunity cost.

Sayangnya, pada kenyataannya, pemerintah -- seperti juga Alexa dan setiap individu yang memiliki sumber daya yang terbatas -- tidak kebal dari masalah ini. Anggaran untuk mensubsidi penggunaan BBM tidak bisa dipakai membangun sekolah, jalan, atau fasilitas kesehatan. Walau semua kebutuhan ini bisa dianggap sebagai "kepentingan rakyat", anggaran terbatas memaksa pemerintah membuat pilihan dan prioritas kebijakan -- karena, dalam dunia yang terbatas, kita tidak mungkin menghindar dari masalah opportunity cost ini.

» baca selengkapnya...

Roby Muhamad tentang paradigma kebijakan

kebijakan ▪ jejaring ▪

Roby Muhamad, di Kompas, mengkritisi arus umum pembuatan kebijakan yang didominasi para ekonom:

Ketika perilaku dapat menyebar—seperti kebiasaan merokok atau pola makan—kebijakan publik akan lebih efektif jika terfokus pada kelompok atau komunitas. Dengan kata lain, dalam memformulasikan kebijakan, tidaklah cukup menimbang baik- buruknya hanya untuk individu. Pembuat kebijakan harus sensitif terhadap konteks sosial tempat kebijakan itu akan diterapkan.

Secara umum ini menunjukkan, manusia tidak selalu mengambil keputusan secara pribadi seperti diasumsikan paradigma individualistis. Kita terkait satu sama lain dalam sebuah jejaring sosial, tempat keputusan yang diambil seseorang akan memengaruhi orang lain.

Tentu saja, Roby paham mengapa paradigma yang dia tawarkan sulit diterapkan dalam kebijakan publik:

Memang perlu diakui, melakukan penelitian untuk kebijakan publik berdasarkan komunitas atau jejaring bukan hal mudah. Ini karena kita harus mengambil data perilaku seseorang berikut perilaku orang di sekitarnya. Selain itu, tidak semua kebijakan perlu didasari paradigma komunitas. Adakalanya kebijakan publik berdasarkan paradigma individualistis sudah cukup baik. Untuk masalah yang kompleks, sangat mungkin paradigma komunitas dan individualistis digabungkan.

Selain itu, ilmu pengetahuan tentang paradigma komunitas dalam konteks sebagian besar kebijakan -- seperti kerangka "jejaring sosial" -- saya kira masih relatif terbatas (antara lain, seperti Roby bilang, karena sulitnya penelitian jejaring). Pengetahuan yang ada masih berputar di kalangan akademis dan belum menetes ke pembuat kebijakan dalam bentuk yang mudah dicerna. Karena itu, tidak heran jika sulit bagi pembuat kebijakan untuk menggunakan paradigma ini.

» baca selengkapnya...

Arief A. Yusuf tentang subsidi BBM

BBM ▪ ekonomi ▪ kebijakan ▪

Arief A. Yusuf tentang adil-tidaknya subsidi BBM:

Walaupun keadilan sifatnya subjektif, dalam ilmu ekonomi atau cabang ilmu ekonomi sektor publik, ada pendekatan arus utama (atau "pakem"-nya) dalam mengevaluasi adil tidaknya suatu kebijakan. Suatu kebijakan disebut adil (atau dalam bahasa ekonomi disebut "progresif"), kalau dampaknya cenderung mengurangi ketimpangan.

...

Kalau menggunakan pendekatan ini, adilkah subsidi BBM? Data survei konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa kelompok masyarakat 10% terkaya membelanjakan 27% dari total pengeluarannya untuk membeli bensin, sementara 10% termiskin hanya membelanjakan 1%. Dengan demikian, subsidi untuk bensin selama ini memang tidak adil. Kebijakan pemerintah mengurangi subsidi bensin...cenderung mengurangi ketimpangan. Kebijakan ini kebijakan yang "adil".

Akan tetapi, ceritanya menjadi lain kalau menyangkut minyak tanah. Data memang menunjukkan subsidi minyak tanah sebagian besar dinikmati golongan kaya. Kelompok 10% terkaya menikmati 9%, sementara kelompok 10% termiskin menikmati 5% dari total nilai subsidi minyak tanah. Akan tetapi, tidak serta-merta mengurangi subsidi BBM sifatnya progresif (adil). Relatif terhadap total belanjanya, kelompok 10% termiskin membelanjakan 22% dari total pengeluarannya untuk membeli minyak tanah, sementara kelompok 10% terkaya hanya 6%.

Berdasarkan kriteria ini, kebijakan mengurangi subsidi minyak tanah atau menaikkan harga minyak tanah dengan demikian sifatnya regresif, akan cenderung menambah ketimpangan. Kebijakan ini tidak adil...

Arief menyimpulkan:

Jadi, adilkah subsidi BBM?...Kita harus hati-hati menjawabnya. Kelengkapan jawaban harus memperhitungkan berbagai faktor lain. Yang pertama, dampak berantai dari kenaikan harga BBM ini. Walaupun pengaruh kenaikan harga BBM-nya sendiri lebih dirasakan golongan kaya, tetapi harga-harga barang lain yang banyak dikonsumsi orang miskin (misalnya makanan dan transportasi publik) naik juga secara berarti, kebijakan menaikkan harga BBM akan cenderung tidak adil karena cenderung menambah ketimpangan.

Faktor kedua adalah kompensasi BLT. Jika distribusi BLT efektif dan besarannya cukup untuk mengompensasi berkurangnya kesejahteraan orang miskin, paket kebijakan menaikkan harga BBM akan bersifat progresif, cenderung mengurangi ketimpangan (adil).

Saya kira, ada satu lagi faktor yang terlewat. Pengurangan subsidi memberikan kelonggaran anggaran yang memungkinkan pelbagai kebijakan pembangunan, termasuk kebijakan pendidikan dan kesehatan -- yang cenderung lebih berpihak pada yang miskin -- maupun kebijakan infrastruktur. Ini pun perlu dipertimbangkan dalam menilai adil-tidaknya pencabutan subsidi BBM.

Saya setuju dengan Arief bahwa waktu dan analisis akan menjawab adil-tidaknya kebijakan ini. Namun, tebakan saya, kebijakan pengurangan subsidi ini cenderung lebih progresif daripada regresif.

» baca selengkapnya...